Pemungutan pajak telah berlangsung jauh sebelum negara Indonesia merdeka. Awalnya, pajak merupakan bentuk pungutan yang diberikan masyarakat secara sukarela kepada raja atau pemimpin suatu wilayah untuk membangun wilayah serta kelangsungan hidup masyarakatnya. Namun kini, masyarakat yang hidup di wilayah negara tertentu wajib untuk membayar pajak. Merekalah yang dinamakan subjek pajak, dan dibagi menjadi berbagai golongan. Di bawah ini akan dijelaskan lebih lanjut tentang golongan dari subjek pajak tersebut. Pajak Dahulu dan Sekarang Peraturan tentang pajak tentu bukan hanya berlaku di Indonesia melainkan hampir di seluruh belahan dunia. Hanya saja memang peraturannya berbeda satu sama lain. Definisi pajak dahulu tidak jauh berbeda dengan saat ini dimana pajak merupakan iuran yang wajib dibayar. Namun sedikit perbedaan terdapat pada peraturan pemungutan pajak dan tata cara pelaksanaannya. Sebuah negara diberi otoritas yang memaksa masyarakatnya untuk mematuhi ketentuan, khususnya ketentuan pajak, yang telah ditetapkan negara. Seiring dengan berjalannya waktu, peraturan mengenai perpajakan terus berubah dalam rangka sebagai revisi aturan lama yang diyakini akan memaksimalkan penerimaan dalam sektor pajak. Pemungutan pajak diberlakukan kepada para wajib pajak berdasarkan hukum pemerintah. Hal ini bertujuan dalam rangka memenuhi kepentingan dan kelangsungan hidup negara dan keberlangsungan hidup masyarakat yang merupakan haknya. Berbicara mengenai hak, tentunya sebagai warga negara juga kita memiliki kewajiban, dalam hal ini yakni kewajiban membayar pajak. Kewajiban membayar pajak akan menjawab hak anda yaitu hak hidup yang layak. Dengan adanya kesinambungan antara hak dan kewajiban, maka seseorang diharapkan tidak hanya menuntut haknya saja namun juga dapat memenuhi kewajibannya. Hak dan kewajiban ini harus berjalan seimbang agar hidup masyarakat bisa lebih sejahtera. Oleh karena kepentingan dan kelangsungan hidup negara juga merupakan kepentingan dan kelangsungan hidup masyaraka maka, masyarakat, khususnya yang memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak, harus melaksanakan kewajibannya dengan membayar pajak. Hambatan Penerimaan Pajak Penerimaan pajak sangat akan sangat menentukan laju perkembangan pemerintahan oleh karena itu peranan pajak dianggap vital. Hal ini karena penerimaan pajak sangat berpengaruh pada kesejahteraan bersama. Untuk mewujudkan hal ini butuh dana yang tidak sedikit. Dalam rangka merealisasikan hal tersebut, sebuah bangsa perlu menggali sumber dana yang berasal dari pajak. Namun hambatannya adalah potensi dari penerimaan pajak yang tidak maksimal. Faktor pemicu hambatan penerimaan pajak adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat kategori wajib pajak akan kewajibannya. Masih banyak masyarakat yang belum memahami secara baik mengenai ketentuan peraturan perpajakan. Subjek Pajak Pajak merupakan sumber pembiayaan negara berdasarkan fungsi budgetair. Dari tahun ke tahun, angka pertumbuhan penerimaan pajak berjalan seiring dengan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi Indonesia, maka diharapkan semakin tinggi juga penerimaan pajak. Selain rendahnya tingkat kesadaran dan tingkat kepahaman terhadap peraturan perpajakan, sistem dan cara pemungutan pajak juga mempengaruhi penerimaan pajak. Bayangkan saja apabila sistem dan cara pemungutan pajak memberatkan masyarakat dengan memberlakukan sistem dan cara pemungutan yang tidak sesuai atau melampaui kemampuan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah terus mengubah peraturan perpajakan untuk menutupi kelemahan peraturan lama dengan peraturan yang baru yang diharapkan dapat dipahami. Cara pemungutan pajak harus dilakukan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku. Sistem pemungutan pajak di Indonesia didasarkan pada sistem Self Assessment dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang. Setiap harta atau penghasilan dari para wajib pajak dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam sistem pemungutan pajak terdapat subjek dan objek pajak. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata memiliki kewajiban membayar pajak. Subjek pajak akan menjadi wajib pajak apabila telah memenuhi kriteria wajib pajak. Subjek pajak dibagi menjadi: 1. Subjek Pajak Penghasilan Orang Pribadi; Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak badan badan adalah adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa: . tempat kedudukan manajemen; cabang perusahaan; kantor perwakilan; gedung kantor; pabrik; bengkel; gudang; ruang untuk promosi dan penjualan; pertambangan dan penggalian sumber alam; wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi; perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan,atau kehutanan; proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan; pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan; orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas; agen atau pegawai dari perusahan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet. 2. Subjek Pajak Dalam Negeri a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi. Yang dalam Pajak Penghasilan suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Kewajiban pajak subjektif orang pribadi dimulai pada saat orang pribadi tersebut dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria: pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; 3. Subjek Pajak Luar Negeri orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang…
Author: admin
Mengenal Prosedur Restitusi PPN
Pada saat seseorang melaporkan pajaknya yang terutang, tidak jarang terjadi kesalahan pelaporan pajak misalnya kesalahan perhitungan pajak yang terhutang atau mungkin belum mengetahui betul ketentuan-ketentuan pajak yang semestinya dibayar. Hal ini tidak jarang terjadi. Banyak kasus dimana terjadi pengembalian pajak yang dibayar karena kelebihan bayar. Hal ini dikenal dengan istilah Restitusi Pajak. Restitusi Pajak adalah pengembalian biaya pajak yang berlebih. Restitusi terjadi apabila kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayarkan jumlahnya lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Hal ini juga bisa terjadi apabila telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Pada prinsipnya, restitusi pajak memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk meminta kembali kelebihan pembayaran pajak. Restitusi pajak seringkali menjadi topik pembicaraan di dunia usaha. Keluhan yang dialami antara lain jangka waktu yang begitu lama dan pengembalian kelebihan pajak yang dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan seringkali tidak utuh atau tidak sesuai karena adanya pemotongan-pemotongan utang pajak. Menurut Direktorat Jendral Pajak, atas pajak yang lebih dibayarkan, Anda berhak untuk mengajukan pengembalian. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi dapat dilakukan atas dua kondisi: Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang (kondisi ini terjadi dimana Wajib Pajak membayar pajak padahal seharusnya tidak terutang pajak), dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak PPh, PPN, dan/atau PPnBM (kondisi in terjadi dimana Wajib Pajak membayar pajak lebih besar dari yang semestinya). Tujuan Restitusi Pajak Alasan diberlakukannya peraturan ini bertujuan sebagai upaya transparansi dalam perhitungan pajak. Jadi apabila terjadi kelebihan, maka kelebihan tersebut harus dikembalikan kepada wajib pajak tersebut. Restitusi pajak merupakan amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 28 2007. Terjadinya restitusi pajak disebabkan apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayarkan lebih besar dari jumlah pajak yang terhutang. Tahapan Restitusi Pajak Pada umumnya kelebihan pembayaran pajak meliputi: a. Pajak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam SKPLB sebagaimana dalam pasal 17 dan 17b UU KUP b. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Keputusan Keberatan atau Putusan Banding Pajak c. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Keputusan Pengurangan atau Sanksi sebagai akibat diterbitkan Keputusan Keberatan atau Putusan banding yang menerima sebagian atau seluruh permohonan Wajib Pajak. Restitusi Pajak dapat dilakukan setelah Wajib Pajak mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Menurut ketentuan Peraturan Menteri keuangan (PMK) Nomor 39 Tahun 2018 tentang pemberian Fasilitas Pengurangan PPh Badan, Ditjen Pajak Kemenkeu bisa menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) selama 15 hari sejak restitusi diajukan oleh Wajib Pajak orang pribadi. Sedangkan untuk PPh badan dan PPN akan diberikan SKPPKP dalam jangka waktu 1 bulan lagi. Berikut skema prosedur restitusi pajak PPN Penyebab terjadinya lebih bayar Untuk Pajak Penghasilan (PPh) biasanya kelebihan bayar pajak atau restitusi terjadi apabila jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak terutang. Hal ini bisa saja terjadi karena telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terhutang. Apabila terjadi kelebihan bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pada umumnya disebabkan oleh adanya: Kelebihan Pajak Masukan karena pembelian barang modal oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada saat awal usaha dimulai. Pengusaha Kena Pajak menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang memperoleh fasilitas “PPN Tidak Dipungut.” Pengusaha Kena Pajak menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kelebihan Pajak Masukan dalam suatu masa pajak tertentu yang telah dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak (BKP) yang diekspor. Sedangkan untuk PPn BM, terjadinya kelebihan bayar karena jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah pajak terutang atau dengan kata lain dilakukan pembayaran pajak yang tidak terutang Baru-baru ini Ditjen Pajak Kemenkeu menyatakan bahwa restitusi pajak periode Januari hingga akhir Maret 2019 telah mengembalikan kelebihan bayar pajak i sebesar Rp 50,65 triliun atau 47,83% dengan perincian PPh sebesar 12,45 dan PPN Rp 38,2 triliun. Menurut Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan pertumbhan resistusi tahun ini (per 31 Maret 2019) PPh dan PPN 47,83% dibandingkan tahun lalu. Beliau juga menyatakan bahwa target penerimaan sepanjang tahun berkisar Rp 141,6 triliun dan pada kuartal 1 pertumbuhan resistusi sangat cepat. Berbeda dengan biasanya yakni hanya berkisar 10% setiap tahunnya. Beliau juga menambahkan pertumbuhan resistusi diprediksi akan melambat pada bulan Mei atau Juni. Apabila anda termasuk dalam kategori Wajib Pajak yang ingin mengajukan restitusi, anda bisa melakukannya dengan memperhatikan persyaratan diatas. Jika anda ingin berkonsultasi seputar dunia perpajakan, anda bisa hubungi kami di nomor Whatsapp di link ini.
Kesalahan Menyampaikan SPT, Apakah Bisa Dibetulkan?
Sistem self assessment yang kini menjadi sistem utama dalam pengisian dan pelaporan pajak, memang membuat pekerjaan pemerintah dalam memungut pajak ke masyarakat lebih mudah dan cepat. Namun begitu, ada kelemahan dalam sistem ini yaitu besarnya angka kesalahan penyampaian SPT. Yang menjadi pertanyaaan, apabila terdapat kesalahan menyampaikan SPT tahunan, apakah bisa dibetulkan? lalu bagaimana cara membetulkannya. Pada artikel sebelumnya telah dibahas bahwa Indonesia menerapkan sistem self assessment dalam memungut pajak, dimana dalam sistem ini para Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk melakukan perhitungan sendiri pajak yang terhutang dalam satu tahun pajak. Setelah melakukan perhitungan hasilnya dituangkan dalam Surat pemberitahuan (SPT) yang kemudian akan disampaikan ke Kantor Pelayanan pajak (KPP). Salah satu nilai positif dari sistem ini adalah para Wajib Pajak diberikan kebebasan untuk menghitung sendiri pajak yang terhutang. Namun sistem self assessment memiliki kekurangan yakni besar kemungkinan akan ada kesalahan yang terjadi dalam pengisian SPT khususnya kesalahan perhitungan pajak yang terhutang. Apalagi bagi para Wajib Pajak yang baru pertama kali membayar pajak. Mereka kurang mengerti akan ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan dan berapa pajak yang harus dibayarkan. Hal itu mengakibatkan tidak jarang ditemukan kesalahan dalam penyampaian SPT. Oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan pembetulan SPT bagi para wajib pajak. Apa saja Syarat Pembetulan SPT Tahunan? Pembetulan SPT merupakan hak seorang wajib pajak untuk dilaksanakan apabila pada akhirnya terdapat kesalahan/kekeliruan pada SPT yang dilaporkan. Faktanya Pembetulan SPT telah diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Tindakan pemeriksaan yang dimaksudkan adalah: Penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan kepada wajib pajak, wakil kuasa, pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak, Penyampaian surat pemberitahuan hasil verifikasi, dan Penyampaian pemberitahuan pemeriiksaan bukti permulaan Dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana diatas, menyatakan rugi atau lebih bayar. Pembetulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan. Pasal 13 ayat (1) UU KUP menyatakan bahwa dalam hal pembetulan SPT menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan SPT harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan. Yang dimaksud dengan kadaluwarsa penetapan adalah jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, atau Tahun Pajak. Persyaratan diatas bertujuan untuk memberikan waktu untuk Dirjen Pajak untuk melakukan pemeriksaan sebelum jatuh tempo daluwarsa penetapan. Bagaimana cara pembetulan SPT Tahunan secara elektronik Sanksi Administrasi Bila tidak membetulkan SPT Tahunan Pembetulan SPT dapat mungkin saja dapat menyebabkan kurang bayar. Hal tersebut menyebabkan Wajib Pajak harus membayar kekurangan pajak sebelum menyampaikan pembetulan SPT. Apabila terdapat kurang bayar maka Wajib Pajak yang bersangkutan akan dikenai sanksi adminstrasi berupa sanksi bunga. Sanksi bunga diberlakukan karena ada tambahan pajak yang kurang bayar yang semestinya sudah dibayar pada saat jatuh tempo. Menurut Undang-Undang Pasal 8 dan Pasal Nomor 28 Tahun 2007, besarnya bunga adalah 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang bayar. Terhitung sejak berakhir penyampaian SPT Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran dengan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Bagaiman kawan, itulah tadi penjelasan mengenai pembetulan SPT Tahunan dan sanksi yang dikenakan. Apa kamu sudah melakukan pembetulan pajak, Jadilah warga negara yang taat membayar pajak. Hubungi kami via whatsapp jika anda ingin berkonsultasi mengenai pajak. Biar kami urus pajakmu!
Mengenal Asas-Asas Pemungutan Pajak
Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan negara yang sangat berpotensi dalam membangun negara. Karena peranan pajak sangat diandalakan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Maka dari itu para Wajib Pajak sangat diharapkan untuk melunasi kewajibannya dalam membayar pajak. Dalam sistematika pemungutan pajak, terdapat asas-asas yang harus diperhatikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas mengenai asas-asas pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak berperan penting sebagai landasan dalam memungut pajak agar pemungutan pajak tetap berada dalam jalur hukum dan tidak merugikan para Wajib Pajak. Pengertian Asas Pemungutan Pajak Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, asas adalah dasar atau hukum dasar yang menjadi acuan berpikir seseorang dalam mengambil keputusan-keputusan yang penting di dalam hidupnya. Pemungutan pajak dikenakan atas penghasilan atau pendapatan seseorang atau sebagian keuntungan yang diperoleh suatu badan, bersasarkan peraturan perpajakan dalam Undang-Undang. Oleh karena itu, pemungutan pajak harus memperhatikan beberapa asas. Perlunya ketentuan-ketentuan ini adalah agar negara dapat memungut pajak warga negaranya atau pada orang pribadi atau badan lain yang bukan warga negara dengan keterkaitan dengan negara tersebut. Ketentuan-ketentuan ini dijadikan sebagai dasar-dasar negara. Asas Pemungutan Pajak yang Perlu Diketahui Secara umum terdapat beberapa asas yang menjadi pedoman hampir di seluruh dunia yakni asas domisili, asas sumber dan asas kebangsaan Asas Domisili Asas domisili atau asas tempat tinggal adalah asas pemungutan pajak berdasarkan tempat tinggal atau domisili seseorang. Ketentuan dalam asas ini adalah negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan seorang wajib pajak yang bertempat tinggal di negara tersebut baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Asas Sumber Asas sumber adalah asas pemungutan pajak yang dilakukan berdasarkan sumber tempat penghasilan. Dalam arti lain setiap orang yang memperoleh penghasilan di suatu negara, akan dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya di negara tersebut. Asas Kebangsaan Asas kebangsaan adalah asas pemungutan pajak berdasarkan pada kebangsaan suatu negara. Negara akan memungut pajak dari para Wajib Pajak. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa pemahaman mengenai asas pemungutan pajak merupakan suatu hal yang penting agar pemungutan pajak tiak memberatkan atau merugikan pihak yang dikenakan pajak. Pemahaman ini diharapkan dapat meningkatkan pemasukan pajak serta membantu para wajib pajak mengerti tentang hukum dan asas perpajakan yang berlaku di Indonesia. Bagi anda yang ingin mengurus pajak namun belum mengerti betul tentang perpajakan, anda bisa hubungi kami untuk konsultasi. Indopajak siap menangani urusan perpajakan anda.
Wajib Pajak bisa Menghitung Sendiri Pajak yang Terhutang?
Sebagaimana telah kita ketahui, Indonesia adalah negara hukum. Oleh sebab itu segala tindakan yang berlaku di Indonesia harus sesuai dan berdasarkan hukum yang berlaku. Membayar pajak terhutang adalah salah satu hukum yang diberlakukan di Indonesia. Lalu bagaimana bila kita memiliki pajak yang masih terhutang? Apakah kita bisa menghitung sendiri pajak tersebut? Apakah kita harus membayarnya? Tentu saja. Apalagi mengingat pajak adalah salah satu sumber terbesar pemasukan dalam rangka membangun negara. Di Indonesia permasalahan mengenai kepatuhan Wajib Pajak untuk menjalankan kewajibannya adalah masalah yang sangat penting. Karena apabila tidak dipatuhi maka pendapatan negara akan berkurang drastis dan menghambat pembangungan negara. Setiap tahunnya target pemungutan pajak semakin tinggi karena besarnya pajak berjalan seiring dengan laju pertimbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik. Oleh sebab itu para Wajib Pajak diharapkan untuk melakukan kewajibannya. Perbedaan Sistem Pemungutan Pajak Terhutang Di Indonesia terdapat sistem pemungutan pajak yang berlaku yang diberdakan menjadi 3 (tiga) macam yaitu: Offiicial Assesment System Official Assesment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang setiap tahunnya sesuai dengan Undang-Undang perpajakan. Contohnya Pajak Bumi Bangunan (PBB). Self Assessment System Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak terhutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturah Undang-Undang yang berlaku. Dalam sistem ini Wajib Pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya. Contohnya adalah PPN dan PPh. 3. With Holding System adalah sistem pemungutan pajak dimana pajak yang terhutang dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga bukan fiskus atau wajib pajak yang bersangkutan, melainkan pemberi kerja, bendaharawan, atau pemerintah yang ditunjuk. Contohnya adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN. Kesadaran Membayar Pajak Terhutang Penting Ketaatan para wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak merupakan hal yang penting. Hal yang menyebabkan kurangnya kemauan membayar pajak adalah karena hasil pemungutan pajak tidak dinikmati secara langsung oleh para wajib pajak. Padahal fasilitas-fasilitas umum seperti jalan, pusat kesehatan masyarakat dan sekolah adalah bentuk real dari hasil pajak yang dipungut dari masyarakat. Hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat luas mengenai alokasi dari hasil pajak. Minimnya pengetahuan mengenai pajak tidak hanya ada pada masyarakat menengah, tetapi para pekerja professional juga banyak yang tidak taat membayar pajak. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti kesadaran dalam membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang pajak, dan presepsi terhadap sistem perpajakan. Jasa Perpajakan dan Akutansi di Indopajak Indopajak memahami bahwa faktor-faktor diatas terutama faktor minimnya pengetahuan dan pemahaman pajak serta kualitas pelayanan memiliki pengaruh signifikan terhadap ketaatan masyarakat dalam membayar pajak. Oleh sebab itu Indopajak menawarkan jasa perpajakan dan jasa akuntansi. Layanan konsultasi pajak yang disediakan oleh Indopajak akan membantu anda dalam melaksanakan kewajiban anda sebagai wajib pajak sehingga anda terhindar dari sanksi pajak. Hubungi dan diskusikan dengan kami seputar perpajakan.
Pembagian Pajak Berdasarkan Golongan
Sebagian dari kita tentunya sudah paham Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang menerapkan pemungutan pajak. Hal itu dikarenakan ampir setiap negara di dunia menerapkan kewajiban membayar pajak. Nilai pungutan pajak tergantung pada kebijakan masing-masing negara. Karena itu pemerintah harus menentukan pembagian pajak berdasarkan golongan yang telah ditentukan. Walaupun bagi sebagian masyarakat pajak dianggap beban karena akan mengurangi pendapatannya, tak sedikit dari mereka yang memahami bahwa pajak memiliki peran dalam pembangunan dan anggaran pemerintah. Hal itu terbukti lantaran 2/3 dari penerimaan negara merupakan pemasukan yang berasal dari pungutan pajak. Hal ini menjadikan pajak merupakan pemasukan terbesar negara sampai dengan tahun 2010-an. Tiap tahunnya penerimaan pajak diharapkan meningkat karena tiap tahunnya jumlah para wajib pajak semakin bertambah. Hal ini bisa diwujudkan namun masih banyak potensi-potensi wajib pajak yang belum terdaftar resmi sebagai wajib pajak. Oleh sebab itu, tiap tahunnya pemerintah mengupayakan untuk menyadarkan masyarakat untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak. Jenis Pajak Menurut Golongan Dalam dunia pajak, ada beberapa jenis pajak yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu pajak menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya. Dalam artikel ini kita akan membahas mengenai pengelompokan pajak berdasarkan golongannya. Pajak berdasarkan golongannya dibedakan menjadi 2 (dua) yakni pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak Langsung Pajak langsung adalah pajak yang dibebankan secara langsung kepada Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Pajak langsung dipungut berdasarkan surat ketetapan pajak secara berkala. Contoh pajak langsung adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Tidak Langsung Pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dibebankan atau dapat dilimpahkan kepada pihak lain atau pihak ketiga. Berbeda dengan pajak langsung, pajak tidak langsung dipungut tanpa berdasarkan surat ketetapan pajak dan tidak dipungut secara berkala. Contoh pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Itulah tadi penjelasan pembagian pajak berdasarkan golongannnya. Sebagai wajib pajak yang baik, anda perlu mengenal kewajiban anda dalam membayar pajak. Kenali jenis pajak diatas agar karena pajak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan membayar pajak, anda menjadi warga negara yang ikut berkontribusi menjadikan negara ini menjadi lebih baik. Apabila anda ingin mengetahui seputar dunia pajak dan mengenali ketentuan-ketentuan dalam pajak, anda bisa berbicara dengan konsultan Indopajak. Anda tidak hanya mengetahui ketentuan-ketentuan dalam perpajakan, tetapi pajak anda juga akan diurus. Oleh karena itu, serahkan urusan perpajakan anda pada kami. Hubungi kami dan biar kami urus pajak anda.
Jangan Sampai Telat Lapor SPT Pajak!
Jangan Sampai Telat Lapor SPT Pajak! Hai kawan pajak, seperti kita tahu pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara. Berbagai macam fasilitas yang ada di sekitar, tanpa kita sadari berasal dari pajak dipungut dari kita. Nah, setiap tahunnya di bulan Maret, kita diwajibkan untuk lapor SPT Tahunan lho! Jangan sampai telat ya! Sistem Self Assesment Memudahkan Wajib Pajak Sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia adalah Self Assesment System. Self Assesment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang bagi para Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Karena para Wajib Pajak sendirilah yang bertanggungjawab atas pajaknya, maka dibutuhkan peranan aktif masyarakat agar tetap terus memenuhi kewajibannya. Sayangnya, di Indonesia sekarang kepatuhan para Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak merupakan suatu mindset yang sensitif. Padahal, kewajiban membayar pajak adalah hal yang sangatlah penting dalam membangun negara ini. Fasilitas Umum Dibangun dari Pajak Kita bisa rewind kembali dan juga menghitung berapa banyak fasilitas umum yang anda gunakan untuk memenuhi kebutuhan Anda. Fasilitas tersebut bisa berupa Rumah Sakit Umum/Puskesmas, jalan yang mulus, jembatan, sekolah, bandara, fasilitas pertahanan negara dan masih banyak lagi. Fasilitas-fasilitas umum di atas adalah bentuk kontribusi nyata dari hasil pemungutan pajak yang dikenakan di negara ini. Selain itu, masih banyak lagi fasilitas umum yang harus dibenahi demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu para Wajib Pajak diharapkan patuh untuk menjalankan kewajibannya. Dengan adanya kepatuhan tersebut akan mewujudkan keberhasilan penerimaan pajak. Yuk Lapor SPT Sekarang Juga! Gampang kok! Para Wajib Pajak yang patuh pastinya akan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak tepat waktu. Lapor SPT PPh Orang Pribadi dapat dilakukan secara Manual (datang langsung ke KPP/KP2KP atau tempat lain, melalui pos, atau melalui jasa ekspedisi/kurir) dan elektornik (e-SPT). Batas penyampaian SPT dalam Pasal 3 ayat 3 UU No.16 Tahun 2009 tentang KUP dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 adalah: Untuk SPT Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak. Untuk SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak. Untuk SPT Tahunan PPh wajib pajak badan, paling lam 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak. Para Wajib Pajak dapat mengambil formulir SPT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Kantor Wilayah/Kantor Pusat DJP, atau melalui website DJP : http://www.pajak.go.id untuk mencetak/ fotokopi dengan bentuk dan isi yang sama dengan aslinya. Selain itu bagi wajib pajak yang tidak memiliki banyak waktu luang, bisa lapor SPT secara online dengan mengunjungi https://djponline.pajak.go.id . Jangan lupa juga untuk mengurus E-FIN sebagai salah satu syarat agar bisa melapor pajak secara online. Untuk mengurus E-FIN, Wajib Pajak harus datang ke Kantor Pajak terdekat, namun apabila sudah pernah mengurus, cukup hubungi kring pajak di 1-500-200. Mengurus pajak memang merupakan suatu keharusan anda sebagai warga negara yang baik. Untuk mengurusnya juga pastinya akan menyita waktu anda apalagi jika anda memiliki pekerjaan dengan jadwal yang padat. Namun alangkah baiknya apabila Anda Lapor SPT dengan tepat waktu, apalagi ada denda yang berlaku apabila Anda telat melaporkan SPT tersebut. Bingung Urus Pajak Perusahaan? Indopajak Solusinya! Apabila Anda memiliki perusahaan yang masih kesulitan dalam pengurusan Pajak, apalagi pelaporan PPh badan yang sebentar lagi akan berakhir, siIndopajak siap untuk menawarkan solusi praktis dalam mengurus pajak anda. Di Indopajak, anda akan mendapatkan solusi yang efisien, aman dan terpercaya serta informasi akurat mengenai perpajakan anda.
Sanksi Akibat Terlambat atau Tidak Lapor SPT Pajak
Tahukah kamu, kalau setiap tahunnya jumlah Wajib Pajak meningkat. Namun, sayangnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan kewajibannya masih minim. Padahal, ada sanksi yang mengancam apabila tidak menaati peraturan perpajakan yang berlaku. Ketaatan Rendah Karena Pengetahuan Pajak Minim? Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan terbesar negara yang diharapkan dapat membawa kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti pengetahuan para Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan yang masih kurang. Minimnya pengetahuan mengenai perpajakan merupakan salah satu faktor yang memicu ketidakpatuhan dalam menjalankan kewajiban membayar pajak. Ditambah lagi perpajakan di Indonesia menerapkan sistem yang dikenal dengan nama self assessment system, dimana para Wajib Pajak yang mengatur dan menentukan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan tanpa ada campur tangan dari pihak pemerintah. Masih banyak yang belum paham betul mengenai peraturan perpajakan dan harus mengurus pajaknya sendiri. Hal ini berujung pada sanksi yang diakibatkan oleh kesalahan-kesalahan dalam pelaporan SPT. Sistem ini diaplikasikan salah satunya adalah pada saat melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (11), Surat Pemberitahuan (SPT) adalah “Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.” Banyak Wajib Pajak Masih Minim Pengetahuan Masih banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam pelaporan perpajakan yang disebabkan oleh pengetahuan mengenai perpajakan yang masih kurang. Kesalahan dalam pelaporan pajak, akibat dari minimnya pengetahuan masyarakat, juga dapat menyebabkan kejadian seperti keterlambatan dalam penyampaian SPT karena tidak mengetahui peraturan perpajakan. Fakta lain kesalahan dalam pelaporan pajak adalah karena prosedur penyampaian SPT yang selalu berubah-ubah yang menyebabkan sebagian Wajib Pajak berada dalam ketidaktahuan. Faktanya, tidak semua Wajib Pajak memahami betul mengenai peraturan perpajakan. Hal ini seharusnya menjadi “Pekerjaan Rumah” bagi pemerintah agar bisa lebih berupaya untuk menyadarkan atau memicu tingkat kesadaran masyarakat khususnya para Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksi Akibat Terlambat atau Tidak Lapor SPT Karena penyampaian SPT harus dilakukan dengan tepat, jelas, dan benar sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perpajakan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009. Apabila terlambat atau tidak melapor, ataupun salah dalam menyampaikan SPT maka Wajib Pajak yang bersangkutan akan dikenakan sanksi yakni sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi Administratif Rp 100.000,00 untuk SPT Tahunan bagi wajib pajak pribadi, Rp 1.000.000,00 untuk SPT Tahunan bagi Pengusaha Kena Pajak (Badan), Rp 500.000,00 untuk SPT Masa PPN, Rp 100.000,00 untuk SPT Masa lainnya. Sanksi Pidana Pada pasal 38 UU KUP menyebutkan bahwa, “setiap orang yang karena kealpaannya (a) tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau (b) menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud pada Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.” Sayangi Uang Anda, Pilih Indopajak sebagai Solusi Perpajakan. Untuk menghindari terjadinya sanksi yang tidak diinginkan seperti yang dijelaskan di atas. Tidak sedikit dari kita yang memilih untuk menggunakan jasa perpajakan. Apalagi mengurus pajak akan cukup menguras waktu Anda. Maka dari itu Urusan perpajakan akan lebih mudah apabila menyewa jasa perpajakan seperti indopajak.id. Di Indopajak, pajak anda akan diurus serta anda akan mendapat pengetahuan lebih mengenai pajak dari konsultan terbaik kami. Segera konsultasikan perpajakan anda agar terhindar dari sanksi dengan klik logo whatsapp di bawah ini atau lewat email dan telepon yang tertera.
Apa Sih Fungsi SPT Tahunan?
Apa Fungsi SPT Tahunan? Setiap tahunnya kita selalu diminta untuk melaporkan SPT tahunan ke ditjen pajak. Dan sebagai warga negara yang baik, sudah tentu kita akan melaporkannnya dengan rutin. Namun apakah sebenarnya kita mengetahui, fungsi dari SPT tahunan itu sendiri? Simak saja penjelasannya di bawah ini. Mengenal Fungsi SPT Fungsi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tentu saja sebagai sarana untuk mempermudah para Wajib Pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak. Baik itu pembayaran atau peunasian pajak, penghasilan, harta dan kewajiban dan potongan pajak orang pribadi atau badan lain. Pendapatan dihitung dalam 1 Masa Pajak berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. SPT dibagi berdasarkan peruntukannya yaitu bagi Wajib Pajak, Pengusaha Kena Pajak dan Pemotong atau Pemungut Pajak. Fungsi SPT bagi Wajib Pajak untuk PPh Adapun fungsi SPT bagi WP Pajak Penghasilan (PPh) adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang: 1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak. 2. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak. 3. Harta dan kewajiban. 4. Pemotongan / pemungutan pajak orang atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak. Fungsi SPT bagi Pengusaha Kena Pajak Pengusaha Kena Pajak, sering disebut PKP adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) 1984 dan perubahannya,. Tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Fungsi SPT bagi PKP adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang : Melaporkan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah yang sebenarnya terutang. Fungsi SPT bagi Pemotong atau Pemungut Fungsi SPT bagi pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan Mengingat pentingnya untuk melaporkan SPT, Ditjen pajak menyediakan sarana pelaporan pajak yang dapat mempermudah anda untuk melapor SPT Tahunan, yang dikenal dengan nama EFIN. Bagi anda yang baru ingin memulai melaporkan SPT, anda bisa cek caranya disini. Namun jika anda lebih memilih untuk menyewa jasa, atau mungkin anda sibuk dan tidak sempat mengurus perpajakan anda, anda bisa hubungi kami disini. Selain anda bisa berkonsultasi, pajak anda akan kami urus.
Definisi SPT Pajak
Pajak merupakan kewajiban yang menjadi suatu keharusan yang perlu dilaksanakan karena merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara. Pajak merupakan kewajiban oleh masyarakat pribadi maupun badan pendapatan. Untuk merealisasikan tujuan pembangunan nasional agar menjadi pembangunan yang berkelanjutan dibutuhkan anggaran pembangunan yang cukup besar. Target Penerimaan Pajak Semakin Meningkat Setiap tahunnya target penerimaan pajak semakin meningkat sesuai dengan perkembangan masyarakat. Karena hal ini, pajak memiliki sifat dinamik karena mengikuti perkembangan social dan ekonomi masyarakat. Terwujudnya target tersebut dipengaruhi oleh faktor pertumbuhan ekonomi dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya yaitu membayar pajak. Singkatnya pajak adalah bentuk ‘gotong-royong’ masyarakat dalam membangun negara. Pada artikel sebelumnya telah dibahas mengenai tata cara pemungutan pajak. Salah satunya dikenal dengan Self Assesment System dimana para Wajib Pajak diberi kebijakan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak tersebut. Hal tersebut dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Tahunan atau SPT. Definisi dari SPT Menurut UU No. 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dikutip dari buku Perpajakan Indonesia, “Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan adalah : surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan.” Pada Intinya, SPT terbagi menjadi kategori yaitu SPT Tahunan dan SPT Masa. SPT Tahunan disampaikan satu tahun sekali (tahunan) oleh wajib pajak badan maupun pribadi. terbagi menjadi kategori yaitu SPT Tahunan dan SPT Masa. SPT Tahunan disampaikan satu tahun sekali (tahunan) oleh wajib pajak badan maupun pribadi. SPT Masa Berdasarkan Pasalnya Lain hal kalau Mengenai SPT Masa, terdapat 10 jenis berdasarkan nomor pasalnya yakni: PPh Pasal 21/26 PPh Pasal 22 PPh Pasal 23/26 PPh Pasal 25 PPh Pasal 4 ayat (2) PPh Pasal 15 PPN (Pajak Pertambahan Nilai) PPN bagi Pemungut PPN bagi pengusaha Kena Pajak Pedagang Eeran yang menggunakan nilai lain Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penjualan atas Barang Mewah Apabila anda termasuk salah satu dari para wajib pajak, anda perlu melapor SPT Tahunan menurut peraturan yang berlaku karena anda bisa dikenakan sanksi tidak membayar pajak. Selain itu, dengan membayar pajak anda berkesempatan untuk berpartisipasi dalam rangka membangun negara ini agar lebih baik. Tentunya Anda tidak ingin bila nantinya harus membayar denda lantaran telat atau tidak membayar pajak Anda. Maka dari itu, jika anda ingin mengurus pajak namun anda kesulitan untuk memahami ketentuan-ketentuannya, anda bisa menghubungi kami Indopajak.id. Kami siap membantu mengurus permasalahan perpajakan Anda.
