Menjelang akhir semester pertama tahun 2018, pemerintah kembali menjanjikan keringanan pajak. Salah satunya melalui insentif pajak yang akan diberikan melalui skema subsidi. Skema tersebut kabarnya akan meringankan beban pengusaha di sektor industri pengolahan dan investasi energi terbarukan. Kepastian akan adanya insentif pajak ini sendiri diungkapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Askolani. Menurutnya, pemberian subsidi pajak pada sektor tersebut menjadi bentuk harapan pemerintah dalam meningkatkan daya saing industri. Anggaran Subsidi Pajak Sudah Disiapkan Pemerintah Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan detail kebijakan ini akan disusun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020. Pasalnya pemerintah perlu menyiapkan anggaran untuk subsidi dua sektor tadi. “Saya detailnya lupa, perdagangan, industri, tapi detailnya tunggu RAPBN ya. Bentuknya insentif, jadi pajaknya ditanggung pemerintah,” kata dia di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2019. Bentuknya berupa insentif, jadi pajaknya ditanggung pemerintah,” ujarnya dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR di Gedung DPR, Jakarta, Kamis Tapi, Askolani masih belum bisa menyebutkan rincian subsidi pajak yang akan dikeluarkan pada tahun depan itu. Sebab, detailnya masih akan menunggu finalisasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020. Askolani menegaskan, subsidi pajak hanya sebagian kecil dari belanja perpajakan atau tax expenditure yang sudah disampaikan pemerintah dalam nota keuangan. Subsidi pajak akan berjalan seiring dengan insentif lain seperti tax holiday. “Jadi ini salah satu bagian dari tax expenditure. Sebab kan kita banyak kasih insentif-insentif lain yang PTKP, tax holiday, semua itu kalau dihitung bisa sampai Rp150 triliun, termasuk yang ini,” jelas dia. “Semua itu kalau dihitung bisa sampai Rp 150 triliun,” tuturnya. Pemerintah juga Siapkan Skema Subsidi Lainnya Skema subsidi dalam RAPBN 2020 sendiri diberikan untuk empat pos. Selain subsidi pajak, pemerintah juga akan memberikan subsidi pupuk melalui Kartu Tani. Askolani mengatakan, penyerahan subsidi akan dilakukan melalui Kementerian Pertanian agar lebih tepat sasaran. Kedua, subsidi untuk transportasi umum serta penyediaan informasi publik. Pos terakhir adalah subsidi bunga kredit program untuk perluasan akses permodalan UMKM dan koperasi melalui subsidi bunga KUR dan untuk perumahan. Selain itu, subsidi bantuan uang muka perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). “Subsidi ini ditujukan bagi perluasan akses permodalan bagi UMKM dan subsidi bunga kredit perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” pungkasnya. Meski begitu, Askolani menyebut pemberian subsidi pajak hanya sebagian kecil dari insentif yang diberikan pemerintah. Dirinya menambahkan, ada sejumlah insentif pajak dari pemerintah yang masuk dalam belanja pajak (tax expenditure). Sebelumnya, realisasi belanja subsidi sampai akhir Mei adalah Rp 50,59 triliun atau 23,55 persen terhadap pagu APBN 2019. Pertumbuhan tersebut negatif 17,02 persen, di mana tahun lalu hampir mencapai Rp 61 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, penurunan ini dikarenakan terjadi kontraksi pada subsidi energi. Tahun ini, pemerintah hanya membelanjakan Rp 38,4 triliun pada Januari hingga Mei, sedangkan periode yang sama pada tahun lalu adalah Rp 49,4 triliun “Kontraksinya mencapai 22,2 persen,” ujarnya dalam konferensi pers kinerja APBN 2019 di kantornya, Jakarta, Jumat (21/6). Pemerintah berencana memberikan subsidi pajak untuk dua sektor. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat ini tengah mengkaji pemberian insentif berupa subsidi pajak bagi sektor industri dan perdagangan ini.
Author: Novia Rachma Putri
Setor Pajak kini Gampang, Tinggal Pakai SSE Pajak Saja!
Sayangnya tidak sedikit dari kita yang masih berpikir bahwa untuk membayar pajak diharuskan datang ke kantor pajak. Padahal, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak sudah membuat sistem untuk mempermudah kita, yaitu SSE pajak (surat setoran Elektronik Pajak) Membayar pajak merupakan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik dan tentunya Wajib Pajak yang taat. Karena tanpa dukungan fasilitas yang dibangun oleh negara dari pajak, tentu akan sulit untuk melakukan berbagai hal. Apa yang dimaksud dengan SSE Pajak? Sebenarnya, Dirjen Pajak telah memiliki sistem pembayaran pajak yang cukup baik. Namun begitu, untuk meningkatkan ketaatan dari Wajib Pajak tentu ada tren yang harus diikuti. Apalagi, kini Wajib pajak generasi muda atau milenial selalu bersinggungan dengan dunia internet. Maka ketika mendapatkan kemudahan dalam melaporkan pajaknya, diharapkan dapat membawa dampak pada peningkatan pembayaran dan partisipasi pajak oleh wajib pajak. Sistem yang diberlakukan sejak 1 Januari 2016 ini pada intinya mempermudah proses yang dilakukan wajib pajak yang membayarkan kewajiban pajaknya. Sebelumnya, mereka harus melakukan pembayaran di bank atau melalui Kantor Pos, kemudian akan mendapatkan SSP sebagai bukti pembayaran. Surat Setoran Elektronik memiliki pengertian suatu sistem pembayaran pajak elektronik yang diadministrasikan oleh Biller Direktorat Jenderal Pajak dan menerapkan billing system. Dengan begitu, wajib pajak yang akan membayar pajak dapat menggunakan SSE untuk mendapatkan kode/ID-billing, kemudian dapat membayar pajak secara online. Kode billing sendiri ini berfungsi sebagai konfirmasi pada pajak yang akan dibayarkan oleh si wajib pajak, sehingga pembayaran wajib pajak tidak akan keliru atau tertukar. Cara Registrasi SSE Pajak Sebelum mendapatkan kode billing, wajib pajak harus melakukan serangkaian proses administrasi. Namun Anda tidak perlu khawatir karena Anda tidak perlu datang ke kantor pajak terdekat. Cukup isi data yang diminta pada situs SSE yang disediakan oleh Dirjen Pajak. Terdapat tiga situs berbeda yang bisa digunakan, dan ketiganya merupakan aplikasi yang sah. SSE1 atau SSE versi 1 dapat diakses dan didapatkan di halaman website sse.pajak.go.id. Namun, untuk saat ini, SSE Pajak versi 1 telah ditutup dan telah di-update menjadi E-Billing Versi 2 dan E-Billing Versi 3. E-Billing Versi 2 diperuntukkan bagi Anda yang telah memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan memiliki PIN pada E-Billing Pajak versi 1. Sedangkan E-Billing Versi 3 diperuntukkan bagi Anda yang telah memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), namun belum pernah terdaftar di Sistem Billing Pajak. Cara pendaftaran E-billing di SSE Pajak Berikut adalah cara pendaftaran di situs SSE2 atau SSE versi 2 yang dapat diakses dan didapatkan di halaman website sse2.pajak.go.id. Wajib Pajak yang memilih untuk membuat SSE (Surat Setoran Elektronik) dengan versi 2, maka tampilan yang akan keluar adalah tampilan seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini: Isi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) secara lengkap dan benar, nama lengkap seperti yang tercantum dalam NPWP, isi email pin yang dapat digunakan. Setelah mendaftarkan NPWP, Wajib Pajak harus memasukkan dengan pin nomer. Selanjutnya pilih konten SSE yang berwarna hijau. Sementara SSE3 atau SSE versi 3 merupakan versi alternatif. Situs SSE versi 3 diciptakan sebagai backup jika layanan E-Billing SSE Pajak versi 1 maupun versi 2 mengalami error. Pertama, silahkan akses website sse3.pajak.go.id. Lalu pilih registrasi dan isi seluruh data yang dibutuhkan dalam formulir tersebut. Setelah terisi semua, silakan klik “Daftar”. Kemudian sistem akan mengirim link aktivasi ke email yang Anda daftarkan. Silahkan cek email Anda, kemudian buka email yang dikirim oleh sistem E-Billing Pajak. Klik link aktivasi yang ada di email tersebut, kemudian log in menggunakan nomor NPWP dan password Anda. Jika sudah berhasil masuk, maka Anda akan diarahkan untuk pembuatan kode E-Billing Pajak seperti dibawah ini: Meskipun SSE versi 3 dibuat paling akhir namun pada website ini Anda tidak dapat membuat kode E-Billing untuk NPWP, selain NPWP yang Anda gunakan untuk mendaftar pada website ini Bayar SSE Pajak Lewat E-Billing Setelah itu wajib pajak akan mendapatkan Kode Billing atau ID Billing dapat Anda dapatkan dengan memilih salah satu dari 7 cara berikut ini: Penyedia Jasa Aplikasi/Application Service Provider (ASP) Laman Surat Setoran Elektronik versi 2. SMS ID Billing *141*500# (khusus pelanggan Telkomsel). Teller bank-bank tertentu (BNI, Mandiri, BRI, BCA, Citibank) dan Kantor Pos Indonesia. Layanan ID Billing di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Internet banking (iBanking), berlaku hanya untuk nasabah bank tertentu. Call center kring pajak 1-500-200, berlaku hanya untuk wajib pajak pribadi Ketika sudah mendapatkan Kode Billing, Kode Billing tersebut bisa dibayarkan melalui: Teller bank persepsi atau Kantor Pos Indonesia. Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Mini ATM yang terdapat di seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Internet Banking. Mobile Banking (mBanking). Agen branchless banking. Apa Keuntungan menggunakan SSE Pajak? Sistem pembayaran pajak secara online tentu semakin memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Apalagi bagi Dirjen Pajak yang memang menganut sistem Self Assesment bagi para Wajib Pajak. Setidaknya ada tiga keuntungan yang bisa didapatkan ketika menggunakan sistem ini: 1. Fleksibel, Kapan Saja dan di Mana Saja Di tengah kesibukan Anda sebagai Pengusaha ataupun Pegawai, kini Anda dapat membayar pajak di mana saja dan kapan saja. Anda dapat menyetor kewajiban perpajakan Anda tanpa harus datang untuk mengantre di Kantor Pajak. Hanya dengan mengunjungi situs tersebut, membayar pajak kini begitu mudah. Anda juga dapat melakukan transaksi pembayaran pajak online via ATM atau internet banking/mobile banking dengan hanya memasukkan kode E-Billing yang Anda dapatkan. 2. Tidak Membuang Waktu dan Tenaga Transaksi pembayaran pajak dengan menggunakan SSE hanya dilakukan dalam hitungan menit saja bahkan hitungan detik. Dengan adanya SSE, Anda menghemat waktu lebih banyak karena tidak perlu lagi menghabiskan waktu dan tenaga di jalan menuju bank maupun kantor pajak. 3. Lebih Akurat Mengurangi Kesalahan SSE dapat memudahkan Anda dalam membayar pajak secara akurat dan meminimalisasi kesalahan input yang biasanya sering terjadi pada pembayaran pajak secara manual. Membayar pajak kini begitu mudah dan tidak perlu repot lagi. Namun begitu, tentu ada berbagai peraturan dan perhitungan pajak yang terkadang menyita waktu kita ketika mengurus pajak. Maka dari itu, indopajak.id menyediakan layanan konsultasi, penghitungan, hinggga pendampingan permasalahan pajak. Hubungi kami via email atau chat di bawah ini untuk info selengkapnya.
Syahrini Jual Mukena Mewah, Berapa Pajaknya?
Seperti yang telah banyak diberitakan, pada momen idul fitri yang lalu artis Syahrini baru saja meluncurkan produk mukena dengan harga yang cukup mewah. Kabarnya mukenah tersebut kini telah terjual habis. Lalu, berapa kira-kira pajak yang harus dibayarkan oleh sang “Incess” ? Selain untuk bersilaturahmi, rupanya momentum idul fitri dapat dimanfaatkan untuk meraih keuntungan lebih. Hal itu tentu sangatlah wajar lantaran sebagian besar masyarakat memiliki dana lebih yang didapat dari Tunjangan Hari Raya yang didapat setiap tahunnya.. Mukena Berlabel Fatimah Syahrini Hadirnya momentum ini tentu juga dapat dimanfaatkan industri pakaian jadi, salah satunya mukena. Seperti yang dilakukan oleh artis dan penyanyi terkenal yaitu Syahrini yang baru saja meluncurkan label pakaian muslimah yaitu ‘Fatimah Syahrini’. Perbedaan dari mukena tersebut yaitu memiliki pin dengan logo SYR yang kabarnya dilapisi dengan lapisan emas 24 Karat. Selain itu, syahrini kabarnya juga mendesain sendiri bentuk dari mukena tersebut agar praktis dan tentunya sangat cocok untuk momen idul fitri. Mukena ini dibanderol dengan harga sebesar 3,5 juta rupiah. Mukena Syahrini Sudah habis terjual Kendati harganya yang cukup mahal dibandingkan harga pasarannya yang sekitar ratusan ribu saja. Belum genap satu minggu, mukena tersebut kabarnya telah habis terjual. Admin akun instagram @fatimahsyahrini juga menyatakan Sistem PO (Pre Order) telah ditutup. Mukena tersebut diklaim telah terjual lebih dari 5.000 potong. Dan dijanjikan akan kembali tersedia tiga bulan yang akan datang, tepatnya saat Hari Raya Idul Adha. “Terima kasih customer Inces tersayang yang sudah membeli mukena indah Inces. Mukena pink dan beige sold out lebih dari 5.000 pcs terjual,” terang keterangan dalam sebuah unggahan pada akun @fatimahsyahrini. Dirjen pajak pantau Mukena Syahrini Walaupun dibanderol harga yang fantastis, rupanya produk mukena tersebut habis dalam waktu satu minggu. Hal ini kemudian memancing warganet untuk berkomentar. Dan tidak sedikit yang me-mention akun direktorat jenderal pajak yang juga belakangan cukup aktif di dunia maya. Tidak lama kemudian, Twitter Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, @DitjenPajakRI, tiba-tiba mengunggah twit yang berkaitann dengan penjualan mukena sebanyak 5.000 poptong tersebut. Di sini, akun Ditjen Pajak seperti mengkalkulasi pajak yang mesti dibayar dari penjualan 5.000 mukena tersebut. “Penjualan mukena 5000 buah @ Rp. 3,5 juta Rp. 3.500.000 x 5000 = Rp. 17,5 Miliar PPN 10% = Rp. 1,75 Miliar,” tulis Akun @DitjenPajakRI. Penjelasan Mukena Mewah Syahrini oleh Dirjen Pajak Berkaitan dengan hal tersebut, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama menuturkan, unggahan penghitungan PPN yang mengomentari mukena mewah syahrini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. “itu memberikan edukasi saja kepada masyarakat,” ujar Hestu saat dihubungi Liputan6.com. Menurutnya kalau ada kewajiban menjadi pengusaha kena pajak (PKP) bagi pengusaha yang peredaran brutonya sudah melebihi Rp 4,8 miliar dalam setahun. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pun memberikan penjelasan mengenai penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk penjualan mukena tersebut. Lewat laman pajak.go.id, DJP menyebutkan, pada dasarnya mukena tidak termasuk dalam jenis barang yang tidak dikena PPN. Artinya mukena merupakan barang kena pajak, sehingga atas penyerahan atau penjualannya di dalam daerah pabean Indonesia terutang PPN sebesar 10 persen. PPN akan terutang dalam hal yang melakukan penyerahan atau penjualan mukena itu adalah pengusaha kena pajak (PKP) atau pengusaha yang seharusnya sudah dikukuhkan sebagai PKP. Pengusaha Mukena Mewah Wajib Menjadi PKP Pengusaha wajib mengukuhkan diri sebagai PKP apabila dalam suatu tahun buku peredaran bruto dan atau penerimaan brutonya telah melebihi Rp 4.800.000.000. Dalam hal pengusaha tersebut tidak mengukuhkan diri sebagai PKP, Ditjen Pajak dapat melakukan pengukuhan PKP secara jabatan dan kewajiban perpajakan (PPN) tetap terutang (dapat ditagih) sejak peredaran brutonya melebihi Rp 4.800.000.000. Dengan demikian, PKP bagi Syahrini melakukan penjualan mukena mewah terutang PPN sebesar 10 persen dari harga jual dan wajib membuat faktur pajak atas penjualan mukena tersebut. PPN adalah pajak tidak langsung, sehingga beban PPN sebesar 10 persen dari harga jual mukena mewah tersebut ditanggung oleh konsumen dan pembeli. Masih bingung dengan aturan perpajakan untuk usaha Anda? Klik saja whatsapp di bawah ini bila Anda memiliki pertanyaan tentang peraturan perpajakan dan pengurusan penggajian.
THR Dipotong Pajak, Bagaimana Perhitungannya?
Masyarakat Indonesia, sebentar lagi menyambut hari raya Lebaran. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya sebagian besar pegawai akan mendapatkan tunjangan hari raya. Namun, masih ada saja yang bingung lantaran jumlah yang diterima berkurang karena dipotong pajak. Lalu bagaimana perhitungan pajak bagi THR yang diterima? Mengapa potongannya lebih besar? Simak penjelasannya di bawah ini! THR dan Dasar Hukumnya Seperti telah kita ketahhui bersama, Tunjangan Hari Raya adalah yang kewajiban yang harus dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja menjelang hari raya keagamaan. THR Idul Fitri diberikan untuk karyawan yang beragam muslim, sedangkan THR Natal bagi karyawan beragama Kristen. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 4 tahun 1994 pekerja telah bekerja minimal 3 bulan, sudah berhak untuk menerima THR. Bahkan, pada peraturan terbaru kabarnya pekerja yang telah menghabiskan masa kerja selama 1 bulan sudah mendapatkan jatah THR tersebut. Baik pekerja waktu tertentu ataupun tidak tertentu. Pengusaha wajib memberikan THR kepada pekerja yang telah bekerja minimal 1 bulan secara terus menerus atau lebih. THR yang diberikan kepada pekerja wajib dalam bentuk uang dan harus dalam mata uang rupiah. Untuk batas pemberiannya, pemerintah melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja no 6 tahun 2016 telah mengatur bahwa THR ini wajib diberikan selambat-lambatnya 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Maka dari itu,bila hari raya Idul Fitri 2019 jatuh pada tanggal 5 Juni 2019. Maka, pihak perusahaan wajib memberikan THR kepada karyawannya paling lambat di tanggal 29 Mei 2019 Bagaimana bila perusahaan tidak memberikan THR kepada pegawainya? Dalam hal ini, pengusaha yang terlambat membayar THR akan dikenai denda 5% dari total THR yang harus dibayar, terhitung sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayarkan THR. Dan bagi pengusaha yang melanggar, atau tidak membayar THR, maka akan dikenakan sanksi sesuai UU No. 14 tahun 1969. Jika perusahaan tidak sanggup dalam membayar THR kepada pekerja, perusahaan harus melapor pada Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawas Ketenagakerjaan selambat-lambatnya 2 bulan sebelum hari raya Bagi para pekerja yang tidak mendapatkan haknya atas THR, bisa melaporkan perusahaannya yang melanggar untuk membayar THR kepada Dinas Tenaga Kerja setempat. THR Dipotong Pajak Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan bahwa tunjangan hari raya (THR) yang diterima para pekerja ada kewajiban terpotong oleh pajak. Dasar hukum dari peraturan ini adalah dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2006 Tahun 2006 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-545/PK/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi. Berdasarkan aturan tersebut, pengenaan pajak THR berlaku bagi pegawai berpenghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang sebesar Rp 4,5 juta per bulan atau Rp 54.000.000 per tahun Hal ini juga dijelaskan oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP, Hestu Yoga Pratama. Menurutnya, para pegawai, baik itu PNS maupun karyawan swasta yang mendapatkan THR tetap harus membayar pajak THR. Sebagaimana bonus pendapatan yang mereka terima dari perusahaan setiap tahunnya. “Betul (terkena pajak) THR itu seperti tunjangan atau penghasilan lainnya yang merupakan objek PPh dan merupakan objek pemotongan PPh Pasal 21/26 oleh pemberi THR,” kata, Hestu Yoga Saksama, dilansir dari detik.com pada Selasa, 21 Mei 2019. Siapa yang Tanggung Pajak THR? Hestu melanjutkan, bahwa secara substansial, PPh merupakan beban dari penerima penghasilan, dalam hal ini karyawan. Namun, jika pada praktiknya ada perusahaan yang menanggung pajak THR dari karyawan tersebut, maka hal itu juga diperbolehkan baik itu karyawan swasta ataupun Pegawai Negeri Sipil. “Secara substansi, PPh itu merupakan beban penerima penghasilan, dalam hal ini karyawan, bahwa kemudian ditanggung pemberi kerja, itu sepenuhnya kebijakan perusahaan atau sesuai kesepakatan/kontrak kerja antara karyawan dan perusahaan,”lanjutnya. Hal itu juga berlaku untuk PNS, instansi di mana PNS tersebut bekerja menanggung pajak THR si pegawai. Sementara bagi pegawai perusahaan swasta, jumlah thr yang diterima sudah dipotong pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun begitu, tidak sedikit yang kemudian bertanya-tanya lantaran potongan pajak THR yang cukup besar. Bagaimana perhitungannya? Mari kita lihat contoh di bawah ini. Contoh Penghitungan Pajak THR Jika penghasilan melebihi batas ketentuan tidak kena pajak (PTKP) atau sejumlah Rp 54.000.000 selama satu tahun, maka wajib pajak tersebut akan terkena pajak penghasilan (PPH) Pasal 21/26. Penghasilan yang terpotong pajak ini berlaku bagi penghasilan teratur seperti gaji, maupun tidak teratur seperti THR dan bonus. Total penghasilan netto bagi pegawai yang dipotong PPh Pasal 21 adalah jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto setinggi-tingginya Rp 500.000 sebulan dan Rp 6.000.000 setahun. Lalu, dikurangi iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menkeu atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, yang dipersamakan dengan dana pensiun dan pendiriannya telah disahkan Menkeu. Sementara bagi wajib pajak yang berstatus sudah kawin terdapat tambahan Rp 375.000 sebulan atau Rp 4,5 juta per tahun, dan tambahan Rp 375.000 per bulan atau Rp 4,5 juta per tahun untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam satu garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Dengan paling banyak tiga orang setiap keluarga. Menghitung PKP atas upah + THR Agar lebih mudah, kita bisa mengambil contoh penghitungan pajak THR pada pegawai yang belum menikah. Sebut saja Bambang yang bekerja di PT AIA dengan gaji sebulan sebesar Rp 6.000.000 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 150.000/bulan. Bambang telah bekerja lebih dari satu tahun, maka dari itu ia mendapat THR sebesar satu bulan gaji yaitu Rp 6.000.000. Untuk mengetahui besaran pajak THR yang harus dibayar Bambang, kita tentu harus mengetahui dahulu total penghasilan bruto, penghasilan netto dan total penghasilan yang dikenakan pajak PPh 21. Jika gaji Bambang Rp 6.000.000 per bulan, maka setahun Rp 72.000.000. Ditambah dengan THR Rp 6.000.000 total penghasilan bruto-nya menjadi Rp 78.000.000 dalam setahun. Lalu penghasilan bruto tersebut akan dikurangi biaya pengurangan seperti biaya jabatan sebesar 5%, serta biaya iuran pensiun yang dikalikan selama satu tahun. Jumlah totalnya adalah Rp 6.060.000. Maka dari itu, kita bisa memperoleh penghasilan netto dari Bambang selama setahun yaitu sebesar Rp. 71.940.000 Penghasilan neto ini akan dikurangi penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang sebesar Rp 54.000.000 per tahun. Sehingga didapat…
Ingin Buka Usaha Jastip? Ketahui Dulu Tentang Pajak Impor di bawah ini!
Lantaran akses yang makin mudah untuk bepergian ke luar negeri, beberapa tahun belakangan, usaha jastip atau jasa penitipan makin menjamur. Keuntungan yang cukup besar dan pekerjaan yang tidak sulit membuat banyak masyarakat yang mulai membuka peluang usaha yang satu ini. Sayangnya, hanya sedikit yang mengetahui peraturan pajak impor yang melandasi usaha ini, sehingga mereka harus membayar lebih banyak daripada biasanya. Setiap barang yang masuk ke dalam negeri, tentunya harus selalu melewati proses pemeriksaan di bea cukai. Untuk kemudian dilihat apakah dipungut pajak atau tidak. Tentunya kita harus mencermati peraturan ini lantaran ada beberapa barang yang dikenakan pajak impor sangat tinggi, sementara barang-barang tertentu lebih murah. Lalu apa saja hal-hal yang harus diketahui tentang pajak impor sebelum kita memutuskan untuk membuka usaha jasa penitipan atau jastip? Pengertian Pajak Impor Barang Pajak Impor Barang merupakan pajak yang dikenakan atas barang impor atau barang yang didatangkan dari luar negeri. Setiap barang memiliki besaran pajak yang berbeda. Pada intinya ada 3 jenis pajak yang dibayarkan ketika mengimpor barang, yaitu PPh 22, PPN Impor, dan PPN Barang Mewah. Peraturan perpajakan tentu dibuat dengan kajian terlebih dahulu. Hal itu dikarenakan adanya peraturan perpajakan tersebut dapat membawa dampak yang berpengaruh terhadap kondisi keuangan pemerintah. Hal tersebut berlaku juga kepada pajak Impor, lantaran pajak yang satu ini dapat mempengaruhi neraca transaksi berjalan. Seperti halnya yang terjadi pada September 2018 yang lalu ketika pemerintah menerapkan kebijakan untuk kenaikan pajak impor kepada 1147 barang untuk memperbaiki neraca perdagangan yang kala itu sedang defisit. Istilah dalam Pajak Impor Dalam dunia perdagangan ekspor dan impor kita mengenal standar internasional dalam istilah-istilah yang diatur dalam international Chamber of Commerce/ Kamar Dagang Internasional. Istilah ini dinamakan international Commercial Terms. -Free on board (FOB)/Bebas Bea Masuk Adalah nilai barang yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar. FOB merupakan salah satu nilai dalam perhitungan bea masuk selain nilai Freight serta asuransi. Pada peraturan terbaru,batas pembebasan FOB atau Gift bagi barang penumpang berada di angka $500 bagi penumpang. Sementara batas pembebasan FOB bagi barang kiriman adalah $75 –Bea Masuk Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang memasuki daerah pabean -PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor) Pajak Dalam Rangka Impor adalah pajak yang harus diibayarkan ketika kita melakukan kegiatan impor. Setidaknya ada tiga jenis pajak yang harus diketahui, diantarannnya adalah Pajak Penghasilan, (PPh 22), Pajak pertambahann nilai impor. Dan Pajak penjualan barang mewah atau yang lebih dikenal dengan PPnBM. . -Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Kalau yang satu ini adalah dokumen pemberitahuan oleh importir kepada bea cukai atas barang impor, berdasarkan dokumen pelengkap pabean sesuai prinsip self assesment. PIB berisi perincian atas barang yang diimpor, berupa jumlah pajak dan bea masuk yang harus dibayarkan. Beberapa dokumen pelengkap PIB di antaranya adalah invoice, packing list, bill of lading/airway, dan bill asuransi. Cara Menghitung Pajak dan Bea Masuk Jasa Impor Di tahun 2018 kementerian keuangan menaikkan batas bea masuk untuk barang pribadi menjadi $500 (sekitar Rp 7.200.000) per orang. Jadi, jika barang yang kamu bawa pulang ke Indonesia bernilai di bawah angka tersebut, Kamu terbebas dari bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) dan bea masuk. Adapun jika nilai barang yang kamu bawa berada di atas $500, dikenakan bea masuk dan PDRI dengan rincian sebagai berikut: Bea masuk: 10%, PPN: 10%, PPh: 7,5% (jika punya NPWP) atau 15% (jika tidak punya NPWP) Kamu membeli barang dengan nilai total sekitar $900 (Rp 13.005.000), dengan rincian sepasang sepatu seharga $400 , dan 2 buah dompet seharga $250. Dengan terdapat pembebasan FOD sebesar $500, maka nilai pabeannya adalah $900 – $500 = $400. Sehingga bea masuk dan PDRI yang Kamu bayar yaitu: Bea Masuk = 10% x $400 = $40 Selanjutnya yang dihitung adalah dari nilai pabean + bea masuk PPN = 10% x $440 = $44 PPh= 7,5% x $440 = $33 (jika punya NPWP) Jadi, jika Kamu memiliki NPWP dan mengimpor barang dengan nilai total $900, bea masuk dan PDRI yang harus Kamu bayar yaitu $40 + $44 + $33 = $117(Rp 1.690.767) Tarif Barang-barang yang Terkena Pajak Impor Tanpa kita sadari, barang-barang yang biasa masyarakat kita gunakan sehari-hari tidak sedikit yang merupakan barang impor. Mulai dari bahan-bahan pangan seperti kedelai, pakaian, alat elektronik hingga kendaraan. Ketika pemerintah mengalami defisit neraca perdagangan di akhir tahun 2018 yang lalu, mereka memutuskan untuk menaikkan tarif PPh 22 dari 1.147 item barang. Kemudian dibagi menjadi 3 kelompok di bawah ini. 210 barang mewah, PPh naik dari 7,5% menjadi 10%. Termasuk dalam kategori ini adalah barang mewah seperti mobil secara utuh atau (Completely Built Up/CBU) dan motor besar 218 barang, naik dari 2,5% menjadi 10%. Termasuk dalam kategori ini adalah seluruh barang konsumsi yang sebagian besar telah dapat diproduksi di dalam negeri. Jadi produk lokal bisa menjadi penggantinya 719 item komoditas, naik dari 2,5% menjadi 7,5%. Termasuk dalam kategori ini seluruh barang yang digunakan dalam proses konsumsi dan keperluan lainnya. Usaha Jastip Apakah Harus Bayar Pajak Impor? Sejak beberapa tahun yang lalu mulai muncul usaha jasa yang berbasis penitipan atau yang kita kenal sebagai jasa titip. Bentuk produknya ada macam-macam, yang pasti sistemnya adalah kita membeli barang dari luar negeri melalui jasa orang yang berkunjung ke negara tersebut. Sebenarnya, usaha ini tidak harus membayar pajak impor, asalkan melakukan kedua hal di bawah ini. Pengusaha jastip dapat menghindari bea masuk dan pajak impor apabila mengikuti batas pembebasan bea masuk barang pribadi atau oleh-oleh dari luar negeri. Intinya jangan membeli barang dengan total harga lebih dari $500. Dengan begitu, kita tidak akan terkena bea masuk, PPN, dan PPh pasal 22. Yang mengharuskan kita membayar lebih banyak. Ketika sampai dari luar negeri terlanjut membeli barang yang harga totalnya lebih dari $500, jangan lupa untuk menghubungi pembeli kamu agar ada kesepakatan harga. Selain itu, untuk pengiriman belanja secara online juga bisa bebas Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor. Asalkan nilai impor barang kiriman tersebut masih di bawah USD100 atau sekitar Rp1,45 juta. Sayangnya berdasarkan peraturan yang terbaru, batas nilai tersebut telah diturunkan menjadi sebesar USD75 atau sekitar Rp1,08 juta. Jangan lupa juga ada batasan jumlah tertentu ketika kita membeli produk-produk dari luar negeri, yaitu…
Wajib Pajak Pemotong Pajak kini Wajib Pakai E-Bupot
Peningkatan pelayanan perpajakan menunjukkan bahwa direktorat jenderal pajak benar-benar serius untuk melakukan reformasi pajak. Hal ini kembali ditegaskan lewat diberlakukannya peraturan terbaru yang membuat para Wajib Pajak pemotong Pajak kini wajib untuk membuat E-Bupot. E-Bupot Sudah dicanangkan Sejak Tahun 2017 Peraturan yang memang sudah dicanangkan sejak tahun lalu itu memang bertujuan untuk mempermudah Wajib Pajak pemotong PPh pasal 23 dan PPh pasal 26 . Peraturan tersebut termaktub di Pasal 12 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017. Dimana Direktur Jenderal Pajak telah menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Nomor KEP – 178/PJ/2017 Mengenai Penetapan 15 Wajib Pajak yang memiliki keharusan untuk membuat Bukti Pemotongan dan diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 dengan menggunakan aplikasi e-Bupot 23/26. Bisa dibilang, E-Bupot adalah aplikasi yang memang disediakan DJP unutk membuat bukti pemotongan dan pelaporan pajak seperti SPT Masa PPh Pasal 23/26 dalam bentuk dokumen elektronik. Dan Mulai bulan ini, wajib pajak (WP) pemotong PPh pasal 23 dan PPh Pasal 26 wajib membuat bukti pemotongan dan menyampaikan SPT melalui aplikasi tersebut. Perdirjen 04/2017 yang terdiri dari 14 Pasal tersebut memberikan gambaran soal mekanisme pelaporan ataupun pembuatan bukti potong. Salah satu penekananya adalah penggunaan e-bupot. Kala itu, sistem e-bupot diterapkan secara bertahap misalnya hanya di Kanwil LTO, Kanwil Jakarta Khusus, dan KPP Madya di Jakarta.Dengan berlakunya peraturan tersebut, WP pemotong kendati telah berpindah ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang lain, tetap wajib membuat dan penyampain SPT Masa sesuai mekanisme Perdirjen tersebut. Mulai Mei, Pemerintah Mulai Wajibkan E-Bupot Akhir bulan lalu, pemerintah menerbitkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-425/PJ/2019. Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan seperti dikutip dalam pertimbangan beleid itu menuturkan, aturan yang diterapkan mulai bulan ini merupakan pelaksanaan Pasal sebelumnya. Seperti diketahui, Pasal 12 Perdirjen 04/2017 menjelaskan bahwa pemberlakuan mekanisme pemotongan PPh 23 dan 26 diatur bertahap sampai dengan keluarnya Keputusan Dirjen Pajak Nomor 425 ini. Adapun syarat penggunaan aplikasi e-Bupot 23/26 yakni pemotong Pajak terlebih dahulu harus memiliki Sertifikat Elektronik/Digital Certificate. Ini adalah sertifikat elektronik yang di dalamnya terdapat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukan status. Anda bisa meminta bantuan KPP untuk pengurusan Digital serticate. Sementara yang sudah miliki tidak memerlukan hal tersebut. Tata cara perolehan sertifikat elektronik telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak mengenai pengamanan transaksi elektronik Layanan Pajak Online. E-Bupot diharapkan Bisa Bantu Wajib Pajak Dengan adanya sistem ini, diharapkan DJP dapat meningkatkan efisiensi bagi para wajib pajak. Wajib Pajak pemotong kini akan terbantu dalam pengisian dokumen bukti potong dalam aplikasi tersebut dan juga keamanan data lantaran bukti potong terebut telah disimpan di sistem administrasi Ditjen Pajak. Dan tentu tujuan akhirhnya adalah meningkatkan partisipasi pajak. Kebingungan ketika menghadapi masalah perpajakan? Serahkan saja urusan perpajakan perusahaan Anda kepada kami. Dengan tenaga yang profesional dan berpengalaman kami siap untuk mengatasi masalah perpajakan yang Anda hadapi. Segera klik icon whatsapp di bawah ini untuk menghubungi konsultan Indopajak!
Pemilu Usai, Pengusaha Tagih Pemerintah Turunkan PPh Badan Usaha
Pemilu 2019 akhirnya telah selesai dilaksanakan. Berkenaan dengan itu, para pengusaha menagih janji pemerintah yang kabarnya akan mengeluarkan peraturan baru untuk turunkan PPh Badan (Pajak Penghasilan Badan Usaha). Sayangnya, pemerintah kabarnya masih menunggu peraturan tersebut dibahas oleh anggota dewan. Pemilihan umum baru saja diselesaikan beberapa waktu yang lalu. Suasana yang tadinya cukup panas dikarenakaan kedua pasang calon presiden yang bersaing perlahan kini mulai reda. Pemerintah dan anggota dewan kini bisa kembali fokus untuk membuat aturan-aturan yang berlaku terutama tentang perpajakan. Pemangkasan Pajak Penghasilan ditunggu Pengusaha Salah satu peraturan yang cukup menjadi perhatian oleh para pengusaha adalah wacana pemangkasan pajak penghasilan bagi (PPh) badan usaha. Pemerintah melalui menteri keuangan kabarnnya tengah mengajukan revisi pada Undang-undang yang memayungi aturan tersebut. “Jadi penurunan tarif hanya dimungkinkan kalau melakukan revisi UU PPh yang sekarang sudah dipersiapkan oleh kita. Kita tentu masukan dalam daftar legislasi di DPR. Di DPR sekarang sesudah ini akan fokus bisa jalankan fungsi legislasi secara lebih cepat sehingga kita bisa segera bahas” Terangnya pada acara di Hotel Shangri-La Jakarta. Proses revisi UU memang termasuk di wilayah DPR atau legislatif, dan proses untuk revisi tengah menjadi perbincangan antara DPR dan pemerintah. “Kita menyiapkan RUU nya dan kita terus berdiskusi untuk supaya proses legislasi yang sekarang sedang di DPR. kami masih ada RUU KUP dan kemarin RUU PNBP sudah selesai. Kita berharap untuk DPR menyelesaikan,” lanjutnya. Insentif Pajak juga Dijanjikan Pemerintah Di tempat terpisah, pembahasan peraturan tentang insentif pajak kabarnya telah dibahas oleh presiden. Dan kabarnya akan segera diterbitkan beberapa bulan ke depan seperti diungkapkan oleh Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto. “Sudah dibahas ketika sidang kabinet Paripurna oleh Presiden, sudah diminta untuk direalisasikan. Misalkann ada perusahaan yang berinvestasi untuk SMK, maka pemerintah akan memberikan potongan pajak sejumlah investasi tersebut.” Terangnya pada sebuah acara di Ritz Carlton Pacific Place, Rabu yang lalu. Kabarnya, pemerintah membuka peluang untuk pemangkasan pajak bagi 32 perusahaan yang turut berkontribusi membantu pemerintah untuk mengembangkan teknologi. Besaran pemangkasan pajak tersebut (super deductable tax) kabarnya akan mencapai angka 200 persen. Bagi pelaku usaha yang mendorong pengembangan pendidikan vokasi dan 300 persen untuk pengembangan RnD. Setelah berakhirnya masa pemilihan umum , pemerintah dan anggota dewan kini bisa kembali fokus untuk membahas berbagai peraturan tentang perpajakan yang dapat meringkankan pengusaha. Pembahasan peraturan tersebut kabarnya akan selesai pada pertengahan tahun 2019 ini. Ikuti terus perkembangan berita pajak Badan Usaha di Indopajak. Bila Anda tidak ingin repot untuk mengurus berbagai hal yang berkaitan tentang perpajakan. Segera chat kami dengan klik logo whatsapp di bawah ini!
Perusahaan Asing kini Kian Sulit Hindari Pajak
Masih sedikit perusahaan asing yang taat pajak. Hal tersebut membuat pemerintah menerbitkan baru yang membuat merekakian sulit untuk menghindari pajak. Lewat dibukanya lebar-lebar pintu masuk perusahaan asing ke Indonesia. Tentu pemerintah berharap adanya pembukaan lapangan pekerjaan baru dan meningkatnya penerimaan negara lewat pajak. Pada 1 April 2019 yang lalu, pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 35/PM/03/2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Pada intinya peraturan ini mengatur perusahaan asing yang berkedudukan di dalam negeri untuk tetap membayar pajak dengan mewajibkan mereka untuk mendaftarkan diri sebagai BUT. Walaupun sebenarnya hal tersebut telah diatur pada pasal 2 ayat 5 UU Pajak Penghasilan, tentu saja peraturan ini memberikan kepastian hukum dan mendukung iklim investasi yang lebih baik. Syarat Mendaftarkan BUT Perusahaan Asing di Indonesia Pemerintah melalui peraturan tersebut menetapkan 3 syarat bagi badan asing untuk mendaftarkan diri sebagai BUT di Indonesia. Diantaranya adalah memiliki tempat usaha permanen yang yang digunakan utnuk menjalankan usahanya tersebut. Setelah itu perusahaan asing yang telah terdaftar sebagai BUT juga wajib memiliki NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak yang dilakukan paling lama satu bulan setelah menjalankan usaha di dalam negeri. Setelah memiliki NPWP, perusahaan atau orang pribadi asing yang menjalankan usaha di dalam negeri tersebbut juga wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Dan melaporkan Pajak sebagaimana peraturan yang berlaku pada Subjek Pajak dalam Negeri. Potensi penerimaan Negara Meningkat Dengan adanya peraturan tersebut, tentu saja pemerintah mengharapkan adanya pentingkatan jumlah pendapatan yang bersumber dari pajak . Apalagi kita telah mengetahui bahwa perusaahan asing dalam bentuk OTT (Over The Top) seperti Google, Facebook, ataupun Netflix sampai sekarang urung membayar pajak di dalam negeri. Walaupun begitu, beberapa pengamat juga berpendapat bahwa peraturan ini belum akan berdampak besar terhadap angka penerimaan pajak di Indonesia. Hal tersebut lantaran praktek peraturan tersebut yang belum sesuai di lapangan. Dapatkan berbagai informasi terbaru tentang perpajakan di Indopajak. Apabila kesulitan dalam hal pengurusan pajak, tidak ada salahnya apabila Anda menghubungi kami dengan klik logo whatsapp di bawah ini. Jangan sampai masalah pajak membuat Anda kesulitan!
Tata Cara Pemungutan Pajak berdasarkan Stelsel Pajak
Sebagai warga negara yang baik, para wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Melakukan kewajiban dengan membayar pajak adalah suatu wujud dari pengabdian kepada negara. Beberapa cara tata cara pemungutan pajak terdiri dari stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak. Artikel ini akan berfokus pada Stelsel Pajak. Pengertian Stelsel Pajak Stelsel pajak adalah sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak. Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel yakni Stelsel nyata (rill), Stelsel anggapan (fiktif), dan Stelsel campuran. Stelsel Nyata (Rill) Stelsel nyata (rill) merupakan pemungutan pajak yang didasarkan pada objek atau penghasilan yang diperoleh sesungguhnya (penghasilan nyata untuk PPh). Oleh sebab itu pemungutan baru dilakukan pada akhir tahun, dengan begitu penghasilan yang sesungguhnya dapat diketahui. Kelebihanya adalah perhitungannya yang didasarkan pada penghasilan sesungguhnya dan hasilnya akan lebih akurat dan real. Sedangkan kekurangannya adalah karena baru dilakukan pada akhir tahun, maka agak sulit karena pajak akan dibutuhkan untuk pembiayaan atau pengeluaran sepanjang tahun sehingga: Wajib pajak akan dibebani jumlah pembayaran pajak yang tinggi pada akhir tahun semenara pada waktu tersebut belum tersedia jumlah kas yang memadai Semua Wajib Pajak akan membayar pada akhir tahun sehingga jumlah uang yang beredar akan terpengaruh Stelsel Fiktif (Fictive) Jenis ini merupakan pengenaan pajak didasarkan oleh Undang-Undang. Sebagai contoh penghasilan tahun pajak tahun ini berjalan sama dengan penghasilan tahun pajak yang lalu. Kelebihannya adalah pajak yang dibayarkan berjalan selama setahun tanpa harus menunggu hingga akhir tahun. Kekurangannya adalah pajak yang dibayarkan tidak berdasarkan keadaan sesungguhnya karena mengikuti tahun yang sebelumnya sehingga tidak akurat. Stelsel Campuran Pada dasarnya merupakan kombinasi dari dua stelsel yang ada yaitu stelsel rill dan stelsel fiktif. Cara kerjanya adalah pada awal tahun bersarnya pajak dihitung berdasarkan stelsel fiktif, lalu pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan stelsel rill. Dari penjelasan sekilas diatas, dapat dikatakan bahwa banyak ketentuan-ketentuan dalam dunia perpajakan yang perlu diperhatikan oleh para wajib pajak, agar para wajib pajak dapat mengetahui kewajiban yang harus dilaksanakan. Anda sebagai wajib pajak apakah sudah mengetahui ketentuan pajak yang harus anda laksanakan? Atau anda masih bingung? Indopajak akan membantu anda dalam dunia perpajakan. Anda bisa konsultasi dengan konsultan pajak yang terbaik dalam bidangnya. Semuanya bisa anda dapatkan hingga mengurus pajak anda. Di Indopajak, kami akan urus pajakmu. Hubungi kami untuk info selengkapnya.
Pemerintah Gratiskan PPN Jasa Ekspor
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan baru saja mengeluarkan peraturan baru yang menggratiskan PPN bagi perusahaan jasa ekspor yang berbasis ekspor. Hal tersebut dilakukan menteri keuangan untuk mendorong perkembangan industri jasa modern, meningkatkan daya saing, termasuk ke depannya memperbaiki neraca perdagangan. Berdasarkan keterangan pers yang diterima pada Kamis pagi tersebut, pemerintah memutuskan perluasan beberapa jenis ekspor jasa kena PPN dengan tarif nol persen. Peraturan ini dicantumkan dalam PMK Nomor 32/PMK.010/2019 yang diberlakukan mulai 29 Maret 2019. Persyaratan untuk Memperoleh PPN 0% Berdasarkan keterangan pers yang diterima pada Kamis pagi tersebut, pemerintah memutuskan perluasan beberapa jenis ekspor jasa kena PPN dengan tarif nol persen. Peraturan ini dicantumkan dalam PMK Nomor 32/PMK.010/2019 yang diberlakukan mulai 29 Maret 2019. Namun begitu, ada dua persyaratan formal yang harus dipenuhi oleh pengusaha jasa ekspor yang menerima fasilitas PPN nol persen tersebut. Yang pertama adalah penjualan tersebut harus berdasarkan perjanjian tertulis yang mencantumkan dengan jelas jenis jasa serta rincian kegiatan yang dihasilkan untuk dimanfaatkan di luar wilayah Indonesia oleh penerima ekspor berikut nilai penyerahan jasa. Selain itu, harus terdapat pula pembayaran disertai bukti pembbayaran yang sah dari. penerima ekspoor kepada pengusaha kena pajak yang melakukan ekspor Apabila kedua persyaratan formal ini urung dipenuhi oleh kedua belah pihak, maka pemerintah akan menganggap pengerjaan jasa tersebut terjadi di dalam wilayah Indonesia. Dengan begitu, maka pemerintah akan tetap memungut pajak sebesar 10% bagi pengerjaan jasa tersebut. Jenis Jasa Ekspor yang menerima Insentif Beberapa jenis jasa ekspor yang digratiskan oleh pemerintah yaitu, jasa maklkon, jasa perbaikan dan perawatan jasa pengurusan transportasi terkait barang untuk tujuan ekspor, jasa konsultansi konstruksi. jasa teknologi dan informasi, jasa penelitian dan pengembangan, jasa penyewaan alat angkut berupa persewaan pesawat udara atau kapal laut untuk kegiatan penerbangan atau pelayaran internasional. jasa konsultansi, jasa konsultansi bisnis dan manajemen jasa konsultansi hukum jasa konsultansi desain arsitektur dan interior jasa konsultansi sumber daya manusia. Kemudian, jasa konsultansi keinsinyuran, jasa konsultansi pemasaran jasa akuntansi atau pembukuan jasa audit laporan keuangan, jasa perpajakan. jasa perdagangan jasa mencarikan penjual barang di dalam daerah pabean untuk tujuan ekspor jasa interkoneksi, penyelenggaraan satelit atau komunikasi maupun konektivitas data. Promo Konsultasi Pajak di Indopajak Itulah tadi beberapa bidang usaha jasa yang mendapatkan insentif pajak 0% dari pemerintah. Tentunya peraturan ini dapat mendorong peningkatan transaksi dalam bidang usaha tersebut. Bila Anda ingin berkonsultasi soal pajak perusahaan, segera hubungi Indopajak dengan klik logo di samping ini. Apalagi Indopajak sedang mengadakan promo konsultasi untuk pelaporan SPT pajak badan usaha yang batasnya ada di akhir pekan ini. Biar kami yang urus pajakmu!
