Sudah menjadi keharusan bagi perusahaan untuk menaati peraturan perpajakan yang  berlaku. Namun begitu, ternyata masih ada saja perusahaan yang nakal dengan melakukan suap ke pegawai pajak. Jika hal tersebut yang terjadi, maka jangan lupa kalau selalu ada sanksi apabila melanggar peraturan yang berlaku, seperti pimpinan perusahaan yang dicokok KPK akibat kasus suap restitusi pajak!

Berbagai cara seringkali dilakukan perusahaan untuk mengakali peraturan perpajakan. Bahkan, ada yang sampai melakukan praktek suap ke petugas pajak. Hal ini tentu tidak dapat dibenarkan dan bisa merugikan perusahaan.

Salah satu contohnya adalah kasus pajak yang diduga  melibatkan PT WAE dan petugas pajak.  Perusahaan penanaman modal asing yang melakukan bisnis pada bidang dealer hingga servis ini diduga melakukan praktek suap kepada petugas pajak.

Perusahaan yang menggarap berbagai merk otomotif terkenal seperti Jaguar, Bentley, Land Rover dan Mazda ini diduga KPK menyuap pegawai pajak. Dalam soal restitusi pajak yang 5,3 Miliar pada 2015 dan 2, 7 miliar.

Pejabat Ditjen Pajak Dipanggil KPK

Mengenai hal ini, bahkan KPK sampai memanggil Kepala Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak kemenkeu RI terkait dugaan susap tersebut. Ia dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka DM yang menjabat komisaris PT WAE.

“Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka DM,” terang Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Jumat (27/9/2019).

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka, yaitu tersangka pemberi berinisial DM, Komisaris Utama PT  WAE, kepala kantor pelayanan PMA tiga berinisial, YD, Supervisor Tim Pemeriksa Pajak PT WAE, HS,  Ketua tim pemeriksa pajak, JU, anggota tim pemeriksa PT WAE,  MNF.

KPK menduga adanya suap terkait pengajuan restitusi pajak PT WAE untuk tahun 2015 dan 2016. Besaran pengajuan restitusi pajak PT WAE sebesar Rp 5,3 miliar untuk tahun 2015 dan Rp 2,7 miliar untuk tahun 2016.

Bermula dari Pengajuan Restitusi

Perlu diketahui,kasus ini bermula ketika PT WAE menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan pada tahun 2015 dengan mengajukan restitusi sebesar Rp 5,03 miliar.

Kemudian, Kantor Pelayanan Pajak PMA Tiga  jakarta melakukan pemeriksaan lapangan terkait pengajuan restitusi tersebut. Dalam tim tersebut tersangka HD berperan  sebagai supervisor,  JU sebagai Ketua Tim dan MNF sebagai anggota Tim yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan pajak.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, ditemukan bahwa PT WAE mendapatkan status kurang bayar. HS kemudian diduga menawarkan bantuan untuk menyetujui restitusi dengan imbalan di atas Rp1 miliar.

Kemudian tersangka DM selaku Komisaris PT WAE menyetujui permintaan tersebut. Pihak PT WAE pun mencairkan uang dalam dua tahap dan menukarkannya dengan bentuk valuta asing dollar Amerika Serikat.

Sekitar awal Mei 2017, salah satu staf PT WAE menyerahkan uang kepada tersangka Hadi di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Barat sebesar US$73,700. Uang itu pun dikemas dalam sebuah kantong plastik berwarna hitam.

“Uang tersebut kemudian dibagi HS pada YD, Kepala KPP PMA Tiga dan Tim Pemeriksa, yaitu: JU dan MNF sekitar US$18,425 per-orang,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat konferensi pers pada Kamis (15/8) lalu.

PT WAE pun kembali menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan tahun 2016 dengan mengajukan restitusi sebesar Rp2,7 miliar. Sebagai tindak lanjut, tersangka YD menandatangani surat pemeriksaan lapangan dengan Hadi sebagai salah satu tim pemeriksa.

Pada saat proses pemeriskaan tersangka HS memberitahukan pihak PT WAE bahwa terdapat banyak koreksi. Seperti pada SPT Tahunan PPn WP Badan 2015, PT WAE ternyata masih kurang bayar, bukan lebih bayar

HS pun kembali mengajukan bantuan dengan meminta uang senilai Rp 1 miliar kepada PT WAE. Kali ini permintaan Hadi tidak langsung disetujui pihak PT WAE.

Alhasil, Hadi membicarakan negosiasi fee dengan YD. Akhirnya disepakati Komitmen fee sejumlah Rp800 juta. Pihak PT WAE kembali menggunakan sarana money changer untuk menukar uang suap itu menjadi Dollar Amerika Serikat.

“Pada Juni 2018 terbit Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan yang ditandatangani oleh Tersangka YD, menyetujui restitusi sebesar Rp2,77 miliar,” kata Saut.

Dua hari kemudian, pihak PT WAE menyerahkan uang senilai US$57.500 pada Hadi di toilet pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan. Uang tersebut kemudian dibagi Hadi kepada Tim Pemeriksa  JU dan MNF selaku anggota timnya. Masing-masing mendapatkan duit sekitar US$13.700. Sementara itu Yul Dirga, Kepala KPP PMA Tiga mendapatkan US$14,400

KPK Menahan Komisaris utama dan Pegawai Pajak

KPK kemudian menahan tiga tersangka kasus dugaan suap tersebut dalam restitusi pajak PT WAE. Para tersangka ditahan selama 20 hari ke depan. Para tersangka itu bergantian ke luar gedung KPK, sejak pukul 17.00 WIB, Kamis (3/10/2019). Mereka semua terlihat memakai rompi tahanan dengan tangan diborgol.

Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan ada 3 tersangka yang ditahan KPK pada hari ini. Ketiga tersangka itu ialah:

– Yul Dirga, mantan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga, ditahan di Rutan KPK
– M Naim Fahmi, Fungsional Pemeriksa Pajak Pertama, Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, ditahan Rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur
– Jumari, pegawai Direktorat Jenderal Pajak, ditahan di Rutan KPK