Sebagai warga negara yang baik, tentunya ada kewajiban yang harus kita lakukan setiap tahunnya yaitu lapor dan membayar pajak. Apalagi sekarang sudah ada sistem online, sehingga tidak perlu lagi mengantri di kantor pajak. Karena sudah ada yang namanya e-filling. Apa itu E-filling? Dan bagaimana prakteknya di lapangan? Yuk ketahui lebih lengkap beserta manfaatnya pada artikel ini! Bayar Pajak Online dengan E-Filling Apabila kita ingin mengurus pajak secara online, tentu pertama-tama tentu kita harus memiliki NPWP serta mengaktifkan yang namanya EFIN. Dan bila salah satu dari keduanya belum kamu miliki, silahkan untuk datang ke kantor pajak terdekat untuk memperolehnya. Pada intinya sistem E-filling sendiri adalah sistem pemungutan pajak dalam jaringan yang membebaskan kita untuk memenuhi kewajiban kita kapanpun dan dimanapun berada. Manfaat Pelaporan Online Untuk manfaat dari pelaporan secara online ini sangat banyak , dan beberapa akan dijelaskan di bawah ini. Semoga bermanfaat! Menghemat waktu dan biaya. Lewat pengisian pajak secara Online, kiita didak perlu keluar rumah, mengeluarkan kendaraan atau bahkkan biaya lainnya seperti paKrkir dan bahan bakar Lebih mudah untuk digunakan. Kamu tidak perlu khawatir akan kesulitan ketika menggunakan aplikasii ini. Hal ini dikarenakan aplikasi yang begitu simpel dan banyak dibahas oleh warganet, terutama akun online pajak itu sendiri Bukti pelaporan Pajak lebih terjamin. Selanjutnya, dengan mengisi laporan pajak secara online maka kita akan mendapatkan bukti yang dapat kita print. Tentu saja sistem ini membuat kita dengan mudah menjcari tentanng Terakhir, tentu saja dengan menggunakan transaksi non tunai, kamu juga turut berkontribusi kepada lingkungan hidup di sekitar kamu. Bayangkan saja seberaapa banyak kayu yang kamu selamatkan sebelum menjadi kertas. Itulah tadi pengenalan tentang sistem pembayaran dan pelaporan pajak via luar jaringan atau Online beserta beberapa manfaatnya! Bila masih bingung mengurus pajak sendiri, silahkan kunjungi situs kami karena anda bisa konsultasi masalah pajak Anda. Indopajak.id selalu siap memberikan solusi perpajakan Anda dengan aman, nyaman dan kepercayaan tinggi.
Author: Novia Rachma Putri
Tempat Usaha Menunggak Pajak? Siap-siap Ditempel Stiker!
Banyak dari kita yang ingin membuka tempat usaha sendiri, namun terkadang kurang memiliki pengetahuan dan kesadaran untuk bayar pajak. Akibatnya, tidak sedikit yang kemudian mendapatkan stiker dari aparat setempat yang bertuliskan “Objek Pajak ini belum memenuhi Kewajiban Pajak Daerah.” Tim Pajak Terpadu Kecamatan Pancoran Penindakan lewat stiker ini sendiri dipelopori oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta yang membentuk tim khusus untuk menindak tempat usaha yang belum membayar retribusi daerah. Tim tersebut adalah Tim Terpadu Optimalisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah, yang sementara ini baru dilakukan oleh Kecamatan Pancoran. Tim Terpadu yang beranggotakan 10 orang ini terdiri dari berbagai unit pelayanan seperti Unit Pelayannan Pajak Daerah, Satpol PP, PTSP dan lainnya. Pada dasarnnya tugas mereka adalah memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada wajib pajak yang belum menyelesaikan kewajiban pajak daerahnya. Diapresiasi Pejabat Pemda DKI “Saya mengapresiasi terbentuknya tim terpadu ini. Dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak di wilayah Kecamatan Pancoran. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya dan berharap banyak pada tim yang pertama kali terbentuk di DKI Jakarta ini,” terang Sekretaris Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta Yuandi. Yuandi sendiri menyebut bahwa tim ini dibentuk untuk mengejar target penerimaan pajak daerah yang sampai saat ini belum mencapai target. Untuk di kecamatan Pancoran sendiri tingkat kepatuhan pajaknya baru mencapai angka 87,93%. Pada minggu ini, tim tersebut menempel stiker di belasan restoran dan tempat hiburan yang belum menuntaskan kewajibannya di Apartemen Kalibata City. Beberapa bangunan kantor yang belum melunasi PBB-P2 juga tidak luput dari penempelan stiker. Fokus di sembilan jenis pajak daerah Kedepannya tim ini juga akan fokus dengan sosialisasi sembilan jenis pajak daerah. Seperti Pajak bahan bakar kendaraan, hotel, hiburan, air tanah, parkir, PBBp2, restoran, reklame dan lain sebagainya. Tentu kamu tidak ingin tempat usahamu ditempeli stiker belum melunasi pajak daerah bukan? Kamu tidak perlu khawatir karena Indopajak.id menyediakan jasa konsultasi pajak yang bisa membantu masalah perpajakan kamu. Kunjungi saja situs kami di Indopajak.id atau hubungi call center kami di 021-2212-7749. Tidak perlu ribet lagi urus pajak sendiri, biar yang urus pajak kamu!
Hak Pengusaha dan Kewajiban Pengusaha Kena Pajak?
Daftar Aset (harta) Perusahaan secara terperinci Bukti sewa/ kepemilikan tempat usaha Surat Pemberitahuan Tahunan (“SPT”)Terakhir Foto Tempat Kegiatan Usaha Denah Lokasi Kegiatan Usaha Peta Lokasi Kegiatan Usaha Spesimen penandatangan faktur dan fotokopi penandatangan faktur Itulah tadi beberapa hal yang harus diketahui tentang PKP atau Pengusaha Kena Pajak. Kunjungi Indopajak.id untuk konsultasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pajak di perusahaan Anda. Atau Anda juga bisa menghubungi call center kami di 021-22127479. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau Paspor bagi Warga Negara Indonesia (“WNI”); Fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (“KITAS”) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (“KITAP”) bagi Warga Negara Asing (“WNA”) yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”)individu; Fotokopi Surat Izin Kegiatan Usaha yang diterbitkan oleh instansi berwenang; dan Fotokopi Surat Izin Keterangan Domisili Kegiatan Usaha atau pekerjaan bebas dari Lurah atau Kepala Desa. Dan yang satu ini persyaratan Subjektif bagi pemohon badan usaha Laporan Keuangan Bulan Terakhir (Neraca atau Laporan Laba rugi) Daftar Aset (harta) Perusahaan secara terperinci Bukti sewa/ kepemilikan tempat usaha Surat Pemberitahuan Tahunan (“SPT”)Terakhir Foto Tempat Kegiatan Usaha Denah Lokasi Kegiatan Usaha Peta Lokasi Kegiatan Usaha Spesimen penandatangan faktur dan fotokopi penandatangan faktur Itulah tadi beberapa hal yang harus diketahui tentang PKP atau Pengusaha Kena Pajak. Kunjungi Indopajak.id untuk konsultasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pajak di perusahaan Anda. Atau Anda juga bisa menghubungi call center kami di 021-22127479. Itulah tadi beberapa hal yang harus diketahui tentang PKP atau Pengusaha Kena Pajak. Kunjungi Indopajak.id untuk konsultasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pajak di perusahaan Anda. Atau Anda juga bisa menghubungi call center kami di 021-22127479. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; Memungut pajak yang terutang; Menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang; dan Melaporkan penghitungan pajak. Namun kewajiban ini tidak berlaku untuk pengusaha kecil yang batasannya tak melebihi Rp. 4.800.000 terkecuali bila pengusaha tersebut memilih dikukuhkan menjadi Pengusaha kena pajak. Sementara itu haknya adalah; 1. Mengkredit Pajak Masukan Pajak Masukan adalah PPN yang sudah dibayar oleh PKP karena memperoleh atau membeli BKP/JKP; Kemudian Pajak Masukan tersebut dapat berfungsi menjadi pengurang pajak keluaran apabila PKP menjual barang. 2. Restitusi atau kompensasi atas kelebihan PPN Apabila Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka PKP dapat mengajukan restitusi atau kompensasi atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Restitusi ini dapat dimasukkan ke masa pajak berikutnya. Persyaratan Subyektif dan Obyektif untuk menjadi PKP Berikut adalah perysaratan subyektif dan obyektif bagi mereka yang ingin dikukuhkan menjadi seorang PKP: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau Paspor bagi Warga Negara Indonesia (“WNI”); Fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (“KITAS”) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (“KITAP”) bagi Warga Negara Asing (“WNA”) yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”)individu; Fotokopi Surat Izin Kegiatan Usaha yang diterbitkan oleh instansi berwenang; dan Fotokopi Surat Izin Keterangan Domisili Kegiatan Usaha atau pekerjaan bebas dari Lurah atau Kepala Desa. Dan yang satu ini persyaratan Subjektif bagi pemohon badan usaha Laporan Keuangan Bulan Terakhir (Neraca atau Laporan Laba rugi) Daftar Aset (harta) Perusahaan secara terperinci Bukti sewa/ kepemilikan tempat usaha Surat Pemberitahuan Tahunan (“SPT”)Terakhir Foto Tempat Kegiatan Usaha Denah Lokasi Kegiatan Usaha Peta Lokasi Kegiatan Usaha Spesimen penandatangan faktur dan fotokopi penandatangan faktur Itulah tadi beberapa hal yang harus diketahui tentang PKP atau Pengusaha Kena Pajak. Kunjungi Indopajak.id untuk konsultasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pajak di perusahaan Anda. Atau Anda juga bisa menghubungi call center kami di 021-22127479. Daftar Aset (harta) Perusahaan secara terperinci Bukti sewa/ kepemilikan tempat usaha Surat Pemberitahuan Tahunan (“SPT”)Terakhir Foto Tempat Kegiatan Usaha Denah Lokasi Kegiatan Usaha Peta Lokasi Kegiatan Usaha Spesimen penandatangan faktur dan fotokopi penandatangan faktur Itulah tadi beberapa hal yang harus diketahui tentang PKP atau Pengusaha Kena Pajak. Kunjungi Indopajak.id untuk konsultasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pajak di perusahaan Anda. Atau Anda juga bisa menghubungi call center kami di 021-22127479. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; Memungut pajak yang terutang; Menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang; dan Melaporkan penghitungan pajak. Namun kewajiban ini tidak berlaku untuk pengusaha kecil yang batasannya tak melebihi Rp. 4.800.000 terkecuali bila pengusaha tersebut memilih dikukuhkan menjadi Pengusaha kena pajak. Sementara itu haknya adalah; 1. Mengkredit Pajak Masukan Pajak Masukan adalah PPN yang sudah dibayar oleh PKP karena memperoleh atau membeli BKP/JKP; Kemudian Pajak Masukan tersebut dapat berfungsi menjadi pengurang pajak keluaran apabila PKP menjual barang. 2. Restitusi atau kompensasi atas kelebihan PPN Apabila Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka PKP dapat mengajukan restitusi atau kompensasi atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Restitusi ini dapat dimasukkan ke masa pajak berikutnya. Persyaratan Subyektif dan Obyektif untuk menjadi PKP Berikut adalah perysaratan subyektif dan obyektif bagi mereka yang ingin dikukuhkan menjadi seorang PKP: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau Paspor bagi Warga Negara Indonesia (“WNI”); Fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (“KITAS”) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (“KITAP”) bagi Warga Negara Asing (“WNA”) yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”)individu; Fotokopi Surat Izin Kegiatan Usaha yang diterbitkan oleh instansi berwenang; dan Fotokopi Surat Izin Keterangan Domisili Kegiatan Usaha atau pekerjaan bebas dari Lurah atau Kepala Desa. Dan yang satu ini persyaratan Subjektif bagi pemohon badan usaha Laporan Keuangan Bulan Terakhir (Neraca atau Laporan Laba rugi) Daftar Aset (harta) Perusahaan secara terperinci Bukti sewa/ kepemilikan tempat usaha Surat Pemberitahuan Tahunan (“SPT”)Terakhir Foto Tempat Kegiatan Usaha Denah Lokasi Kegiatan Usaha Peta Lokasi Kegiatan Usaha Spesimen penandatangan faktur dan fotokopi penandatangan faktur Itulah tadi beberapa hal yang harus diketahui tentang PKP atau Pengusaha Kena Pajak. Kunjungi Indopajak.id untuk konsultasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pajak di perusahaan Anda. Atau Anda juga bisa menghubungi call center kami di 021-22127479. Daftar Aset (harta) Perusahaan secara terperinci Bukti sewa/ kepemilikan tempat usaha Surat Pemberitahuan Tahunan (“SPT”)Terakhir Foto Tempat Kegiatan Usaha Denah Lokasi Kegiatan Usaha Peta Lokasi Kegiatan Usaha Spesimen penandatangan faktur dan fotokopi penandatangan faktur Itulah tadi beberapa hal…
Tidak Ada Waktu Untuk Urus Pajak? INDOPAJAK.ID Solusinya
[vc_row][vc_column][vc_column_text] Tidak sembarang orang bisa menangani peliknya permasalahan pajak. Karena minimnya waktu yang dimiliki, memakai layanan konsultan pajak seperti di indopajak.id menjadi sebuah solusi masalah pajak karena sudah ditangani oleh ahlinya. Penggunaan jasa konsultan pajak, terbilang wajar digunakan baik oleh Wajib Pajak Perorangan ataupun Wajib Pajak Badan Usaha. Sering dialami oleh banyak para pelaku usaha di Indonesia, tentu tidak sedikit waktu yang akan tersita apabila mengurus satu hal ini. Dan ketika waktu jatuh tempo sudah dekat, barulah terpikirkan oleh kita untuk mengurus hal yang sebenarnya sangat penting diurus setiap tahunnya. Maka dari itu, perhitungan dan pelaporan pajak tahunan bukanlah hal yang sederhana. Akibatnya, tentu akan membuat kita mendapatkan sanksi dari negara kalau tidak kita perhatikan. Mencari jasa perpajakan yang berpengalaman dan terpercaya seperti indopajak.id menjadi jalan keluar. Mengapa memilih Indopajak.id Untungnya, indopajak.id memiliki sumber daya manusia yang telah memiliki pengalaman puluhan tahun di bidang perpajakan dan akuntansi sehingga dapat dipercaya untuk menangani masalah perpajakan Anda. Kami juga menjamin keamanan data yang Anda berikan, sehingga menjadi solusi terbaik ketika Anda membutuhkan layanan konsultasi pajak yang dapat diandalkan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ada berbagai layanan yang disediakan oleh Indopajak.id sebagai konsultan pajak terpercaya pilihan Anda. Diantaranya perencanaan pajak, administrasi pajak, kepatuhan pajak, pendampingan dalam pemeriksaan, restitusi pajak, dan penyelesaian sengketa pajak. Kami juga memiliki layanan konsultasi pajak untuk memastikan layanan apa yang Anda butuhkan. Indopajak.id menyediakan layanan konsultasi pajak Bila Anda masih memiliki permasalahan pajak, jangan menunggu sampai pajak Anda jatuh tempo karena, tentu saja sanksi pajak akan menghantui, ketika telat mengurus urusan pajak Anda. Jadilah warga negara yang baik dan berkontribusi pada pembangunan dengan taat membayar pajak. Semua layanan konsultasi masalah pajak tersebut dapat Anda dapatkan sekaligus hanya dengan mengklik indopajak.id, Anda juga dapat menghubungi call center kami di (021) 22127479, atau chat kami via Whatsapp di 021-22127479 . Di Indopajak.id kami siap memberikan solusi terbaik bagi berbagai permasalahan pajak Anda sebelum tiba waktu jatuh tempo. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
Bingung Pajak yang Harus dibayar Wajib Pajak Badan? Cek dulu di sini!
[vc_row][vc_column][vc_column_text]Menjadi pengusaha merupakan impian banyak orang, namun sedikit yang mengetahui kalau jadi pengusaha yang baik itu harus taat pajak. Terkadang tak sedikit pengusaha pemula yang bingung pajak apa saja yang harus ia bayarkan setelah memperoleh NPWP Badan, atau terdaftar sebagai wajib pajak badan. Sebenarnya, Anda bisa memakai jasa konsultan pajak online apabila tidak ingin pusing memikirkan tentang pajak perusahaan. Namun, untuk menambah pengetahuan tidak ada salahnya untuk membacanya di bawah ini! Ketika terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan, seluruh badan usaha dengan bentuk apapun, sebagai warga yang taat pajak, tentunya berkewajiban untuk membayar pajak, baik Pajak penghasilan ataupun Pajak Pertambahan Nilai. Mari kita membahas kewajiban tersebut satu-persatu berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pajak Penghasilan Pasal 21 Pajak yang satu ini dipotong dari penghasilan atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak atau karyawan Anda dan harus dibayar setiap bulannya. Kebanyakan pengusaha memotong langsung penghasilan para pegawai dan menyetorkannya ke negara. Dan berkewajiban untuk memberikan Bukti Potong PPh Pasal 21 kepada para pegawai. Pajak Penghasilan Pasal 22 Kalau yang ini adalah Pajak yang diberikan kepada badan usaha khusus, yang bergerak di bidang ekspor, impor maupun re-impor atas penjualan barang yang tergolong mewah. PPh 22 hanya dikenakan pada perdagangan barang yang dianggap menguntungkan penjual ataupun pembeli. Karena penghitungan PPh 22 yang tidak sesederhana,pasal lainnya menggunakan konsultan pajak online bisa menjadi solusi untuk menghemat waktu Anda. Pajak Penghasilan Pasal 25 Selanjutnya, Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran pajak yang berasal dari jumlah pajak penghasilan terutang menurut SPT Tahunan PPh dikurangi PPh yang dipotong atau dipungut serta PPh yang dibayar atau terutang di Luar Negeri yang boleh dikreditkan. Pajak Pertambahan Nilai PPN merupakan pajak yang paling kita kenal karena berlaku bagi semua transaksi atas barang dan jasa kena pajak. Nilai PPN bisa ditambahkan pada harga pokok barang atau jasa yang diperjualbelikan. PPnBM (Barang Mewah) Yang terakhir ini, adalah pajak khusus yang dikenakan atas penjualan barang yang hanya bisa dibeli oleh masyarakat dengan penghasilan tinggi, atau barang yang dianggap mewah dan dianggap bisa meningkatkan status pemiliknya. Demikian info tentang jenis pajak apa saja yang harus dibayar oleh Wajib Pajak Badan. Bila Anda tidak memiliki waktu luang untuk mengurus pajak bagi usaha Anda, jangan lupa untuk mengunjungi indopajak.id. Konsultan Pajak yang telah berpengalaman dan siap untuk memberikan solusi perpajakan yang Aman dan terpercaya bagi perusahaan Anda. Hubungi call center kami di (021) 22127479, atau chat kami via Whatsapp di (+62) 82114653283 . Di Indopajak.id kami siap memberikan solusi terbaik bagi berbagai permasalahan pajak Anda sebelum tiba waktu jatuh tempo. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
