Pajak Barang Mewah — Memiliki barang mewah adalah cita-cita banyak orang. Barang mewah bukanlah termasuk barang pokok, namun membeli barang mewah dapat menimbulkan kebanggaan dalam diri. Tak jarang, banyak orang biasanya menghadiahkan barang mewah pada diri sendiri ketika berhasil mencapai sesuatu. Namun, jika Anda hendak membeli barang mewah, maka Anda perlu tahu bahwa ternyata ada pajak untuk pembelian barang mewah, lho! Pajak ini disebut sebagai Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Tarif pajak barang mewah pun beragam, tergantung kategorinya. Berikut adalah penjelasan lengkap dari PPnBM. Apa Itu PPnBM? Pajak Penjualan atas Barang Mewah atau yang biasa disingkat sebagai PPnBM adalah pajak yang timbul atas transaksi Barang Kena Pajak yang tergolong mewah. PPnBM hanya dikenakan sekali, yaitu pada saat penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah kepada konsumen atau saat menerima impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah. Adapun kriteria barang yang tergolong mewah adalah: Bukan kebutuhan pokok Hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu Bisa dibeli oleh masyarakat yang memiliki penghasilan di atas rata-rata Dimanfaatkan untuk memamerkan status sosialnya Contoh barang mewah yang memenuhi kriteria tersebut, misalnya gadget terbaru dengan spek tinggi, emas, perhiasan, dan batu mulia, serta kendaraan mewah. Baca juga: Provinsi yang Menjalankan Pemutihan Pajak Kendaraan 2024 Tarif Pajak Barang Mewah 2024 Berdasarkan Pasal 8 UU No. 42 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2021, tarif PPnBM kini yang terendah adalah 10% dan tertinggi adalah 200%. Tarif ini hanya berlaku atas konsumsi barang mewah di dalam negeri. Bila barang mewah diekspor dan dikonsumsi di luar negeri, maka tarif PPnBM-nya menjadi 0%. Adapun golongan barang mewah antara lain: 1. Golongan Barang Mewah dengan Tarif 10% Tarif terendah dalam PPnBM adalah 10%. beberapa barang mewah yang dikenakan tarif ini, yaitu kendaraan umum, alat rumah tangga, TV, alat pendingin, dan produk minuman bukan alkohol. 2. Golongan Barang Mewah dengan Tarif 20% Di atas tarif terendah, ada tarif 20%. Barang mewah yang termasuk dalam golongan tarif 20% antara lain hunian mewah seperti apartemen, kondominium, town house, dan lain-lain. Selain itu, ada juga kendaraan bermotor, beberapa jenis permadani, alat fitness, alat fotografi, dan masih banyak lagi. 3. Golongan Barang Mewah dengan Tarif 25% Selanjutnya, ada barang mewah yang termasuk dalam tarif 25%, yaitu kendaraan berat berbahan bakar solar seperti combi, pick up, mobil van, truk kecil, dan lain-lain. 4. Golongan Barang Mewah dengan Tarif 35% Lalu, ada golongan barang yang tarifnya 35%, antara lain barang-barang yang dikonsumsi oleh kalangan tertentu dengan penghasilan tinggi. Adapun barang mewah tersebut, yaitu minuman non alkohol, barang dengan bahan kulit impor seperti tas, barang pecah belah, dan kristal. 5. Golongan Barang Mewah dengan Tarif 40% Golongan berikutnya adalah barang dengan tarif 40%, yaitu balon udara, pesawat tanpa tenaga penggerak, dan peluru senjata api milik pribadi. 6. Golongan Barang Mewah dengan Tarif 50% Berikutnya, ada barang dengan tarif 50%, yaitu helikopter, jet pribadi, pesawat udara dengan tenaga penggerak, senjata api milik pribadi, dan lain-lain. 7. Golongan Barang Mewah dengan Tarif 75% Terakhir, ada barang dengan tarif 75% yang termasuk dalam jenis transportasi laut. Contohnya ada kapal feri, kapal pesiar, yacht, dan lain-lain. Simulasi Perhitungan Pajak Barang Mewah Untuk mengetahui berapa besar PPnBM yang harus Anda bayar, Anda dapat memakai rumus berikut: PPnBM = Tarif PPnBM x Dasar Pengenaan Pajak Misalnya, Pak Andi membeli mobil mewah seharga 2 Milyar dan tarif PPnBM-nya sebesar 20%, maka besar PPnBM yang harus Pak Andi bayar adalah: PPnBM = 20% x 2.000.000.000 PPnBM = Rp400.000.000 Dari perhitungan di atas, kita dapat mengetahui bahwa Pak Andi harus membayar PPnBM sebesar 400 juta. Namun, selain PPnBM, Anda perlu mengingat bahwa ada jenis pajak lain yang mungkin timbul dalam transaksi Anda, misalnya PPN dan PPh Pasal 22 impor. Itulah penjelasan mengenai tarif pajak barang mewah tahun 2024. Dari penjelasan di atas, kini kita memahami bahwa barang mewah terdiri dari beberapa golongan dengan tarif pajak yang berbeda. Untuk menentukan besar pajaknya adalah dengan mengalikan tarif PPnBM dan dasar pengenaan pajak. Dalam mengelola perpajakan, pastikan Anda mengikuti aturan pajak yang berlaku untuk menghindari sanksi. Bila menemukan kesulitan, segera hubungi Indopajak untuk mengelola pajak Anda!
Penulis: novia novia
Provinsi yang Menjalankan Pemutihan Pajak Kendaraan 2024
Pemutihan Pajak Kendaraan — Sebagai warga negara Indonesia yang baik, salah satu kewajiban kita adalah membayar pajak. Selain menjadi bukti bahwa kita mencintai negara, kita juga berkontribusi untuk membangun negara menjadi lebih baik. Di Indonesia, pajak sendiri dibagi menjadi 2, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Contoh pajak pusat adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sedangkan salah satu contoh pajak daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Nah, di artikel kali ini, kita akan membahas apa itu pemutihan PKB, daerah mana saja yang sedang menjalankan program tersebut, dan apa saja syaratnya. Apa Itu Pemutihan Pajak Kendaraan? Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah salah satu pajak daerah yang perlu disetorkan oleh para pemilik kendaraan bermotor. Program pemutihan pajak kendaraan sendiri adalah salah satu program dari PEMDA untuk meringankan beban pokok maupun denda pajak kendaraan bermotor Anda. Adapun jenis pemutihan pajak kendaraan yang ditawarkan oleh PEMDA tidak hanya keringanan untuk PKB saja, tapi juga untuk denda keterlambatan pembayaran PKB, denda SWDKLLJ, biaya BBNKB, dan lain-lain. Namun perlu Anda perhatikan, periode pelaksanaan program ini tidak berjalan secara serempak dan keringanan yang ditawarkan pun berbeda-beda, tergantung oleh keputusan pemerintah daerah. Baca juga: NPWP Sumi Istri Mending Digabung atau Dipisah? Manfaat Pemutihan Pajak Kendaraan Pemutihan Pajak Kendaraan memiliki berbagai manfaat untuk wajib pajak maupun pemerintah daerah. Manfaat pemutihan PKB untuk wajib pajak adalah meringankan pembayaran pajak PKB karena wajib pajak tidak perlu membayar denda pajak akibat terlambat atau menunggak. Pemutihan PKB menjadi program yang ditunggu oleh wajib pajak. Oleh karena jadwal pemutihan PKB dilaksanakan berbeda-beda, maka Anda perlu memantau kanal informasi PEMDA secara berkala. Namun, Anda tidak perlu khawatir karena biasanya periode pemutihan PKB cukup panjang. Manfaat pemutihan PKB untuk PEMDA adalah menambah pemasukan daerah dan mendorong wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan yang terlambat atau menunggak. Provinsi yang Melaksanakan Pemutihan Pajak Kendaraan Seperti yang telah Anda ketahui, jadwal pemutihan pajak kendaraan berbeda tiap daerahnya. Berikut adalah beberapa Provinsi yang melaksanakan pemutihan pajak kendaraan serta keringanan yang ditawarkan. 1. DKI Jakarta Dalam rangka merayakan ulang tahun Jakarta, pemerintah provinsi Jakarta menawarkan program pemutihan PKB mulai tanggal 11 Juni 2024 hingga 31 Agustus 2024. Adapun keringan yang ditawarkan antara lain adalah: Pembebasan denda pajak kendaraan Pembebasan BBNKB 2. Bengkulu Selanjutnya, ada provinsi Bengkulu. Di tahun ini, pemutihan PKB di Bengkulu dilaksanakan mulai tanggal 4 Juni 2024 hingga 30 November 2024. Keringanan yang ditawarkan di Bengkulu meliputi: Pembebasan tunggakan PKB Pembebasan PKB Gratis BBNKB II 3. Jawa Tengah Provinsi yang ketiga adalah Jawa Tengah. PEMDA Jawa Tengah melaksanakan pemutihan PKB mulai tanggal 20 Mei 2024 hingga 19 Desember 2024. Keringanan yang ditawarkan di Jawa Tengah cukup banyak, antara lain: Bagi kendaraan bermotor dari dalam maupun luar provinsi Jawa Tengah akan dibebasan BBNKB II Diskon pajak tahun berjalan. Untuk motor sebesar 5% dan mobil 2,5% Pembebasan tarif progresif untuk kepemilikan kedua dan seterusnya Keringanan tunggakan PKB 1-5 tahun berupa potongan 10%-50% atas pokok pajak dan denda 4. Kalimantan Barat Provinsi keempat yang sedang melaksanakan pemutihan PKB adalah Kalimantan Barat. Periode pemutihan di provinsi ini berlangusng dari 19 Juni 2024 hingga 20 Desember 2024. Pemprov Kalimantan Barat menawarkan keringanan berupa: Bebas denda PKB Bebas denda BBNKB II Gratis BBNKB II Bebas pajak progresif Diskon 25% untuk pokok pajak kendaraan roda 2 dan 3 yang menunggak 4 tahun Diskon 40% untuk pokok pajak kendaraan roda 2 dan 3 yang menunggak 5 tahun. 5. Jawa Barat Selanjutnya ada provinsi Jawa Barat yang melaksanakan pemutihan PKB mulai 1 April 2024 hingga 23 Desember 2024. Pemerintah provinsi Jawa Barat menawarkan keringanan antara lain: Diskon 10% PKB 1 Tahunan Diskon 10% PKB 5 Tahunan 6. Aceh Provinsi terakhir yang melaksanakan pemutihan PKB adalah Aceh. Aceh sudah melaksanakan program ini sejak 18 Desember 2023 dan berakhir pada 31 Desember 2024 mendatang. Adapun keringan yang ditawarkan pemerintah provinsi Aceh antara lain: Pembebasan pajak progresif Pembebasan denda pajak kendaraan Itulah daftar provinsi yang sedang menjalankan program pemutihan pajak mulai Juni 2024. Daftar provinsi di atas bisa berubah-ubah sepanjang waktu, bila ada provinsi lain yang mulai melaksanakan pemutihan pajak kendaraan 2024 setelah artikel ini ditulis. Oleh karena itu, kami menghimbau pada Anda untuk terus memantau kanal informasi samsat di daerah setempat. Bila Anda memiliki pertanyaan terkait pajak perusahaan, segera hubungi Indopajak dengan kode IDPJKARTKL untuk mendapatkan free konsultasi, ya!
NPWP Suami Istri Mending Digabung atau Dipisah?
Cara Menggabungkan NPWP suami istri — Setelah menikah, salah satu hal yang harus dipertimbangkan oleh pasangan suami istri adalah bagaimana mereka ingin mengelola perpajakannya. Hal ini harus ditentukan agar kewajiban pajak suami dan istri tetap dapat dijalankan dengan baik. Kemudian, timbul pertanyaan antara suami istri, apakah NPWP mereka harus digabung atau dipisah. Sebenarnya, DJP memiliki beberapa opsi status kewajiban pajak bagi pasangan yang sudah menikah. Status kewajiban pajak ini bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan tiap pasangan. Dalam artikel ini, kita akan membahas pertimbangan apa saja yang perlu suami istri ketahui dalam penggabungan maupun pemisahan NPWP. 4 Status Kewajiban Perpajakan Suami Istri Sebelum mempertimbangkan penggabungan atau pemisahan NPWP suami istri, Anda perlu mengetahui dulu macam-macam status kewajiban perpajakan suami istri. Jenis status kewajiban pajak suami istri pertama kali disebutkan dalam Lampiran I PER-19/PJ/2014 dan dijelaskan pada Lampiran II PER-19/PJ/2014. Berikut definisi 4 status kewajiban pajak suami istri. Kepala Keluarga (KK) Kepala Keluarga (KK) adalah status kewajiban perpajakan suami istri, bila yang bersangkutan memilih untuk menggabungkan kewajiban perpajakannya. Jika status pajak suami istri KK, maka NPWP yang digunakan hanya satu, yaitu NPWP suami atau kepala keluarga. Selain itu, kelebihan lain dari status pajak ini adalah suami istri hanya perlu mengisi satu SPT setiap tahun. Bagaimana jika istri bekerja? Bila istri bekerja, maka penghasilan istri dapat dicantumkan pada kolom penghasilan final SPT Tahunan suami. Pisah Harta (PH) Pisah Harta (PH) adalah status kewajiban perpajakan suami istri, bila yang bersangkutan memilih untuk memisahkan kewajiban perpajakannya berdasarkan perjanjian pemisahan harta. Perjanjian ini biasanya dilakukan sebelum suami istri menikah atau biasa disebut dengan perjanjian pranikah. Biasanya, suami istri yang berbisnis akan memilih untuk memisahkan kewajiban perpajakan mereka. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyitaan seluruh aset bila pailit terjadi. Apabila suami istri menghendaki PH, maka pasangan wajib menyampaikan Pernyataan Menghendaki Menjalankan Kewajiban Perpajakan secara Terpisah ke KPP terdekat dengan membawa surat perjanjian pemisahan harta. Memilih Terpisah (MT) Manajemen Terpisah (MT) sebenarnya mirip dengan status kewajiban perpajakan PH. Bedanya, MT tidak membutuhkan surat perjanjian pranikah. Status ini hanya merujuk dari keinginan istri untuk menjalankan kewajiban perpajakan terpisah. Hidup Berpisah (HB) Terakhir adalah status kewajiban perpajakan Hidup Berpisah (HB). Status ini dapat diperoleh bila suami istri dinyatakan telah hidup berpisah oleh putusan hakim sehingga status PTKP kembali seperti saat mereka belum menikah. Suami istri yang bercerai juga kembali melaksanakan kewajiban perpajakan secara terpisah dan menggunakan NPWP masing-masing. Baca juga: Pemadanan NIK & NPWP Diundur? Ini Cara Pemadanannya Cara Menggabungkan NPWP Suami Istri Apabila pasangan memutuskan untuk menggabungkan NPWP, maka Anda bisa mengikuti langkah-langkah berikut: Istri datang ke KPP terdaftar dan mengajukan permohonan penghapusan NPWP. Istri mengajukan permohonan penggabungan NPWP dengan suami. Bawa dokumen asli dan fotokopi KTP, KK, buku nikah, NPWP suami istri, dan surat pernyataan tidak pisah harta. Untuk menduplikasi kartu NPWP suami, Anda bisa menyerahkan persyaratan, yaitu: Formulir permohonan cetak kartu NPWP Dokumen asli dan fotokopi NPWP suami, KK, dan KTP suami istri Manfaat Menggabungkan NPWP Suami Istri Ternyata, menggabungkan NPWP suami istri memiliki beberapa keuntungan, dibandingkan dengan pemisahan NPWP, lho! keuntungan yang pertama, suami istri hanya perlu mengisi 1 SPT tiap tahunnya, yaitu SPT suami atau kepala keluarga. Selain itu, manfaat lain penggabungan NPWP suami istri adalah tidak timbul PPh terutang pada SPT Tahunan. Jika tidak digabung, maka penghitungan pajak penghasilan suami istri akan dilakukan terpisah, baru kemudian digabung. Kesimpulan Dari penjelasan di atas, kita mengetahui bahwa penggabungan NPWP suami istri lebih direkomendasikan daripada pemisahan NPWP. Namun, hal ini bergantung pada pekerjaan suami istri. Suami istri yang dua duanya adalah karyawan lebih cocok untuk menggabungkan NPWP-nya. Tetapi, bila suami istri adalah pebisnis, baiknya NPWP dipisah untuk menghindari penyitaan seluruh aset bila terjadi pailit. Dalam mengelola perpajakan, pastikan Anda mengikuti aturan pajak yang berlaku untuk menghindari sanksi. Bila menemukan kesulitan, segera hubungi Indopajak untuk mengelola pajak Anda!
Cara Lapor SPT Tahunan Badan Pakai E-Form
Cara Lapor SPT Tahunan Badan Pakai E-Form — Pada akhir April, perusahaan yang merupakan badan usaha, baik PT maupun CV wajib melaporkan SPT Tahunan Badan ke Ditjen Pajak. Meskipun laporan ini dilaksanakan tiap tahun, namun tak jarang kita lupa cara melaporkan SPT Tahunan Badan yang benar. Selain itu, berbeda dengan SPT Tahunan Pribadi, SPT Tahunan Badan memiliki lampiran yang lebih banyak. Jika sampai salah dalam mengisi SPT, maka perusahaan beresiko mendapatkan SP2DK dan diperiksa oleh kantor pajak. Artikel di bawah ini akan membahas seputar SPT Tahunan Badan. Kami akan memaparkan cara mengisi SPT Tahunan Badan dengan E-Form dan apa saja yang perlu diperhatikan saat pengisian. Mari kita simak penjelasan di bawah ini. Apa Itu SPT Tahunan Badan? SPT Tahunan Badan adalah surat yang berfungsi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak Badan, baik transaksi yang berkaitan dengan objek pajak maupun bukan objek pajak. Berbeda dengan SPT Tahunan Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan yang merupakan PT, CV, maupun UD hanya mengisi formulir SPT 1770. Selain itu, SPT Tahunan Badan hanya bisa disampaikan melalui E-Form, sudah tidak bisa menggunakan E-Filling lagi. Wajib Pajak Badan harus menyampaikan SPT Tahunan paling lambat 30 April. Laporan dan Dokumen yang Harus Disiapkan Selain mengisi formulir, SPT Tahunan Badan dianggap disampaikan bila perusahaan juga melampirkan laporan keuangan dan dokumen pendukung. Adapun laporan yang dimaksud antara lain: Laporan Laba-Rugi Laporan Neraca Daftar Penyusutan Peredaran Bruto Bukti Pembayaran PPh Final Perlu diperhatikan bahwa laporan dan dokumen di atas harus disimpan dalam satu file berbentuk PDF. Hal ini bertujuan karena file harus diunggah ke website DJP Online sebelum Wajib Pajak Badan mengirim SPT Tahunan Badan. Baca juga: Perbedaan PKP dan Non PKP: Kewajiban dan Haknya Cara Lapor SPT Tahunan dengan E-Form Setelah menyiapkan laporan dan dokumen pendukung, pastikan juga Anda telah meng-install Adobe Acrobat Reader pada laptop atau komputer. Bila sudah, Anda bisa mengikuti langkah di bawah ini. Login akun di djponline.pajak.go.id. Klik ‘Lapor’ pada halaman utama. Pilih ‘E-Form’ dan klik ‘Buat SPT’. Pilih tahun pajak sesuai dengan SPT dan status SPT. Unduh dan buka formulir dengan Acrobat Reader. Warna merah dalam SPT berarti wajib diisi, warna kuning berarti akan otomatis terisi, dan warna putih berarti dapat diisi. Isi formulir berdasarkan data yang Anda miliki. Perhatikan formulir dan nominal yang harus Anda isi. Bila sudah terisi, klik submit. Anda akan diarahkan kembali ke website DJP Online untuk mengunggah laporan keuangan dan dokumen pendukung yang sudah disimpan dalam satu file PDF. Masukkan kode verifikasi yang sudah dikirim ke email Anda. Klik ‘Submit’ dan dapatkan bukti penerimaan SPT Tahunan di email Anda. Tarif PPh Badan dalam SPT Tahunan Selain memperhatikan teknis pengisian SPT Tahunan, Anda juga perlu mengetahui tarif PPh badan yang dikenakan pada perusahaan Anda. Perusahaan bisa menggunakan tarif normal atau tarif final UMKM 0,5%. Adapun perbedaan kedua tarif tersebut adalah sebagai berikut. Yang memakai tarif final UMKM 0,5%: Pajak yang perlu dibayarkan adalah 0,5% dari peredaran bruto atau omzet kotor. Melampirkan Laporan Rincian Peredaran Bruto selama 1 tahun sesuai format terbaru pada PMK 164 Tahun 2023. Yang memakai tarif normal pasal 17: Bagi perusahaan dengan omset dibawah 4,8 M dalam 1 tahun, dapat menggunakan perhitungan tarif PPh pasal 31E sehingga pajak yang perlu dibayarkan menjadi 11% dari laba bersih setelah koreksi fiskal. Bila perusahaan memiliki omset di antara 4,8 M – 50 M, maka masih dapat menggunakan perhitungan tarif PPh pasal 31E secara prorata. Bagi perusahaan dengan omset diatas 50 M, menggunakan tarif PPh pasal 17 yaitu 22% dari laba bersih setelah koreksi fiskal. Itulah cara lapor SPT Tahunan Badan memakai E-Form dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengisian SPT. Mengisi SPT Tahunan memang harus dilakukan secara teliti karena jika salah, perusahaan bisa mendapatkan SP2DK hingga mengarah pada pemeriksaan. Apabila Anda ragu dalam mengisi SPT Tahunan, sebaiknya tanyakan saja pada ahlinya! Indopajak dapat membantu Anda mengisi SPT Tahunan Badan dan menghindari resiko serta kerugian dari pemeriksaan pajak. Segera hubungi kami dengan kode IDPJKARTKL untuk mendapatkan free konsultasi!
Pajak THR 2024, Begini Cara Hitungnya!
Pajak THR 2024 — Tak lama lagi, karyawan akan menerima THR Idul Fitri. Banyak karyawan pasti tak sabar menantikannya. Tapi, ada juga yang mungkin bertanya-tanya apakah THR kena pajak. Dan kalau kena, berapa besar potongannya? Menurut Pasal 4 Ayat 1 dalam UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh), yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk tunjangan. Berdasarkan peraturan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa Tunjangan Hari Raya termasuk dalam objek pajak dan akan dipotong pajak. Dalam artikel ini, kami akan menjelaskan besar pajak THR 2024 dengan tarif TER. Yuk, kita simak penjelasannya bersama! Siapa yang Berhak Mendapat THR 2024? Pengusaha berkewajiban memberikan THR Keagamaan pada pekerja, seperti yang telah diatur dalam Permenaker No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya bagi Pekerja/Buruh Perusahaan. Adapun pekerja yang berhak mendapatkan THR adalah pekerja dengan status karyawan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu), PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu), buruh harian, pekerja rumah tangga, tenaga honorer hingga pekerja outsourcing yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih. Pengusaha wajib memberikan THR Keagamaan dalam bentuk uang rupiah paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan masing-masing karyawan. Penjelasan Skema Pemotongan PPh 21 Tahun lalu, Menteri Keuangan mengeluarkan PMK No. 168 Th. 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi. Dalam peraturan tersebut, kita mengetahui bahwa THR adalah penghasilan yang bersifat tidak teratur dan menjadi bagian dari penghasilan bruto. Selain itu, skema perhitungan PPh 21 pun berubah. Untuk pegawai tetap, ada dua mekanisme pemotongan PPh 21, yaitu perhitungan dengan tarif TER dan perhitungan dengan tarif progresif yang tertera pada Pasal 17 UU PPh. Penghasilan bruto selama masa pajak Januari – November akan dikalikan dengan tarif TER sesuai dengan status PTKP karyawan tetap. Sedangkan penghasilan pada masa pajak terakhir (Desember) akan diterapkan tarif pasal 17. Jika karyawan menerima THR sebagai penghasilan tidak teratur, maka penghasilan tersebut menjadi bagian dalam penghasilan bruto sehingga potongan PPh 21 bisa menjadi lebih besar akibat tarif TER. Bila karyawan menerima THR pada bulan April, maka potongan PPh 21 bulan April akan berbeda dengan masa pajak yang lain. Berikut adalah simulasi pajak THR 2024 yang perlu Anda ketahui. Simulasi PPh 21 Tanpa THR/Bonus Sebelum kita masuk ke penjabaran simulasi perhitungan pajak THR 2024, baiknya kita mengetahui terlebih dahulu simulasi PPh 21 dengan tarif TER bila tanpa THR dan Bonus. Tarif TER memiliki 3 kategori, yaitu kategori A, B, dan C. Kategori A adalah untuk karyawan dengan status PTKP TK/0, TK/1, dan K/0. Kategori B adalah untuk karyawan dengan status TK/2, TK/3, K/1, dan K/2. Terakhir, kategori C untuk karyawan dengan status K/3. Untuk tabel tarifnya bisa dilihat lengkap di sini. Contoh: Karyawan tetap bernama Budi memiliki gaji 6.000.000 per bulan. Status PTKP Budi TK/0 (Tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan). Berikut adalah simulasi PPh 21 untuk penghasilan Budi. Penghasilan Bruto x Tarif TER = Rp6.000.000 x 0.75% = Rp45.000,- Artinya, penghasilan Budi dari bulan Januari – November akan dipotong dengan PPh 21 sebesar Rp45.000,-. Namun, besar potongan di bulan April akan berbeda bila Budi mendapatkan THR. Berikut perhitungannya. Simulasi Perhitungan Pajak THR 2024 Misal, Budi mendapatkan THR satu kali gaji di bulan April sehingga total penghasilan brutonya menjadi Rp12.000.000,-. Status PTKP Budi masih TK/0, maka potongan penghasilan Budi adalah: Penghasilan Bruto x Tarif TER = Rp12.000.000 x 4% = Rp480.000,- Maka, potongan dari THR Budi sendiri adalah 450.000 – 45.000 = 435.000,-. Perlu kita ingat bahwa seluruh pajak akan dihitung kembali di akhir masa pajak dengan menggunakan Tarif Pasal 17 sehingga pajak di bulan Desember bisa lebih kecil maupun lebih besar. Meskipun begitu, karyawan tidak perlu khawatir karena beban pajak dalam satu tahun tidak akan berubah bila kita bandingkan dengan aturan sebelumnya. Perubahan perhitungan PPh 21 ini tentu akan sangat memengaruhi perhitungan pajak perusahaan. Meskipun tujuan dari perhitungan baru ini adalah untuk memudahkan perusahaan, namun perusahaan dengan jumlah karyawan yang banyak tentu akan merasakan efeknya. Bagi perusahaan yang tidak memiliki tim pajak sendiri, baiknya memanfaatkan keahlian konsultan pajak, seperti tim Indopajak untuk menyelesaikan pajak perusahaan. Hubungi Indopajak dengan kode IDPJKARTKL untuk mendapatkan konsultasi gratis! Baca Juga: 5 Kesalahan Dalam Lapor SPT Tahunan
5 Kesalahan dalam Lapor SPT Tahunan
5 Kesalahan dalam Lapor SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi — Di awal tahun, Wajib Pajak Orang Pribadi perlu bersiap-siap untuk melaporkan SPT Tahunan paling lambat tanggal 31 Maret. Adapun Wajib Pajak Pribadi perlu memahami cara melaporkan SPT Tahunan dan kesalahan apa saja yang harus dihindari. Dalam artikel kali ini, kita akan menjabarkan cara mudah untuk melaporkan SPT Tahunan dan kesalahan yang dapat terjadi dalam pelaporan. Mari kita simak penjelasan di bawah ini. Pengertian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi SPT Tahunan Orang Pribadi merupakan surat pemberitahuan dari DJP yang berfungsi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak, baik transaksi yang bukan objek pajak maupun termasuk objek pajak. Selain itu, SPT Tahunan juga berfungsi untuk melaporkan jumlah kekayaan dan kewajiban Wajib Pajak. Wajib Pajak Orang Pribadi melaporkan SPT Tahunan setiap setahun sekali pada Tahun Pajak selanjutnya. Contoh, bila Wajib Pajak ingin melaporkan SPT Tahunan periode 2023, maka Wajib Pajak bisa mulai melaporkannya pada Januari 2024 hingga batas waktu tertentu. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, batas waktu melaporkan SPT Tahunan adalah tiap tanggal 31 Maret. Melaporkan SPT Tahunan sangat penting, mengingat sistem pemungutan pajak di Indonesia yang mengadaptasi sistem Self-Assessment. Dengan adanya sistem ini, warga negara yang memiliki NPWP dan merupakan Wajib Pajak perlu melaporkan dan bertanggung jawab pada perhitungan jumlah pajak dalam satu tahun terakhir. Adapun sanksi bilang Wajib Pajak Orang Pribadi tidak melaporkan SPT Tahunan adalah denda sebesar Rp100.000 per SPT Masa Pajak. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, formulir SPT Tahunannya ada 3 jenis, yaitu: Formulir SPT Tahunan 1770 SS: Bila penghasilan Wajib Pajak di bawah 60 juta per tahun. Form SPT 1770 S: Bila penghasilan Wajib Pajak di atas 60 juta per tahun. Form SPT 1770: Untuk Wajib Pajak yang memiliki bisnis usaha. Langkah-langkah Lapor SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi secara Online Di zaman yang serba instan ini, melaporkan SPT Tahunan juga menjadi lebih mudah. Setelah mendapatkan bukti potong dari kantor, Wajib Pajak dapat langsung melaporkan SPT Tahunan secara online lewat situs ww.djponline.pajak.go.id. Adapun langkah-langkah untuk melaporkan SPT Tahunan secara online antara lain: Buat EFIN di KPP terdekat dengan membawa fotokopi NIK dan NPWP. Registrasi akun di www.djponline.pajak.go.id. Setelah membuat akun, lakukan aktivasi akun dengan klik link dari DJP yang masuk ke email terdaftar. Login kembali ke akun DJP Anda. Klik “Lapor” untuk lapor SPT Tahunan. Klik “Buat SPT” Pilih E-Filing untuk lapor SPT Tahunan secara mudah. Isi formulir sesuai dengan data dan informasi dalam bukti potong Anda. Baca juga: Kesalahan dalam Menyampaikan SPT, Apakah Bisa Dibetulkan? Kesalahan dalam Lapor SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam melaporkan SPT Tahunan, tak jarang Wajib Pajak melakukan kesalahan sehingga harus membuat Pembetulan SPT Tahunan. Apa saja kesalahan dalam laporan SPT yang sering terjadi? Berikut penjelasannya: Kesalahan #1: Salah Memilih Formulir SPT Tahunan Kesalahan pertama dalam melaporkan pajak yang sangat sering terjadi adalah salah memilih formulir SPT Tahunan. Meskipun Wajib Pajak membuat SPT Tahunan dengan E-Filing, kesalahan menjawab pertanyaan verifikasi kerap kali terjadi sehingga Wajib Pajak mendapatkan formulir yang salah. Pastikan apakah penghasilan Anda berasal atau selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dan apakah penghasilan bruto kurang atau di atas 60 juta setahun untuk mendapatkan formulir yang tepat. Kesalahan #2: Tidak Pakai Email Pribadi saat Daftar EFIN Kesalahan kedua yang kerap terjadi adalah Wajib Pajak tidak melakukan aktivasi EFIN menggunakan email pribadi. Email yang dipakai saat melakukan aktivasi EFIN akan ikut terdaftar dalam akun DJP Anda. Oleh karena itu, Wajib Pajak dihimbau untuk tidak menggunakan email kantor karena bila sewaktu-waktu Anda resign, Anda bisa jadi tidak memiliki akses email kantor lagi dan tidak akan mendapatkan informasi terkait perpajakan melalui email. Kesalahan #3: Tidak Lapor Pajak dari Penghasilan Lain Jika Anda memiliki sumber penghasilan lebih dari satu, maka Anda juga perlu melaporkan penghasilan tersebut. Jangan lupa untuk meminta bukti potong pajak dari tempat Anda bekerja agar Anda bisa melaporkannya dalam SPT Tahunan. Kesalahan #4: Mengosongkan Kolom Harta dan Hutang Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, fungsi lain dari SPT Tahunan adalah melaporkan jumlah kekayaan dan kewajiban Wajib Pajak. Oleh karena itu, Anda perlu mengisi kolom harta dan hutang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Kesalahan #5: Terlambat Lapor SPT Tahunan Kesalahan terakhir adalah kesalahan yang sering sekali terjadi, yaitu Wajib Pajak terlambat melaporkan SPT Tahunan. Agar Anda tidak kena denda akibat keterlambatan melaporkan SPT Tahunan, maka laporkan sebelum batas waktunya, ya! Ingat, untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, batas melaporkan SPT Tahunan adalah 31 Maret. Itulah penjelasan mengenai kesalahan yang sering terjadi dalam melaporkan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Meskipun mengisi SPT Tahunan menjadi lebih mudah berkat E-Filing, Anda harus berhati-hati agar kesalahan tidak terjadi sehingga Anda tidak mendapatkan surat teguran. Untuk Wajib Pajak badan, kesalahan mengisi SPT Tahunan Badan akan membuat Anda menerima SP2DK. Supaya pelaporan SPT Tahunan berjalan dengan lancar, konsultasikan perpajakan Anda dengan Indopajak. Indopajak memberikan layanan konsultasi seputar pajak, akuntansi, pelaporan SPT Tahunan, hingga penanganan SP2DK. Segera hubungi kami dan dapatkan konsultasi gratis menggunakan kode IDPJKARTKL.
Tarif PPh 21 Terbaru Tahun 2024: Simulasi Tarif Efektif
Tarif PPh 21 Terbaru 2024 – Bulan Desember lalu, Direktoral Jenderal Pajak telah mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 tentang tarif pemotongan PPh 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP). Dalam peraturan tersebut, pemerintah memperkenalkan tarif baru untuk memudahkan penghitungan PPh 21, yaitu Tarif Efektif Rerata (TER). Apa itu TER dan bagaimana simulasi perhitungannya? Mari kita simak penjelasannya di bawah ini. Baca juga: Yang Termasuk dan Bukan Termasuk dalam Subjek dan Objek PPh 21 Penjelasan Singkat Tarif Pajak PPh 21 Pada aturan sebelumnya, untuk menghitung PPh 21, penghasilan WP OP dikenakan tarif lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP) seperti yang tertuang dalam pasal 17 ayat (1) RUU HPP, di mana tarif lapisan terendah adalah 5% untuk WP OP yang memiliki penghasilan hingga 60 juta setahun dan tarif paling tinggi adalah 35% untuk WP OP yang memiliki penghasilan di atas 5 milyar per tahun. Baca juga: Tarif Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP) Namun, pada aturan baru, tarif untuk penghitungan PPh 21 telah berubah. Mulai 1 Januari 2024, ada tarif baru untuk PPh 21, yaitu Tarif Efektif Rerata atau TER sehingga tarif pemotongan PPh 21 terdiri dari: Tarif Efektif Rerata (TER); dan Tarif Pasal 17 ayat (1) RUU HPP Adapun skema penghitungannya adalah penghasilan dari bulan Januari hingga November akan dipotong dengan Tarif Efektif Rerata (TER) dan penghasilan di bulan Desember akan dipotong dengan Tarif Pasal 17. Apakah Tarif Efektif Menambah Beban Wajib Pajak? Setelah mengetahui bahwa perhitungan PPh 21 terbaru menggunakan 2 tarif berbeda, Anda mungkin bertanya-tanya, apakah aturan baru ini justru menambah beban Wajib Pajak. Jawabannya, tidak. Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti, Tarif Efektif bukanlah hal yang digunakan untuk menghitung pajak baru. Tarif ini sudah pernah ada, namun baru dikeluarkan sekarang. Menurutnya, tarif ini justru akan memberikan kemudahan dalam menghitung PPh 21. Tim Indopajak sendiri telah melakukan penghitungan PPh 21 dengan tarif aturan lama dan baru, serta membandingkan kedua hasilnya. Ternyata, jumlah potongan PPh 21 yang dibayarkan selama 1 tahun tidak mengalami perubahan, baik menggunakan aturan lama maupun baru. Namun, besar potongan antara 11 bulan pertama dengan 1 bulan terakhir masa pajak memang berbeda. Sebelum kita masuk ke simulasi penghitungan PPh 21, mari kita simak terlebih dahulu ketentuan untuk Tarif Efektif Rerata (TER). Penjelasan Tarif Efektif Rerata (TER) PPh 21 Berdasarkan pasal 2 ayat (2) PP 58/2023, Tarif Efektif pemotongan pajak PPh 21 terdiri dari 2 jenis, yaitu Tarif Efektif Bulanan dan Tarif Efektif Harian. Lebih lanjut pada pasal 2 ayat (4), Tarif Efektif Bulanan terdiri dari 3 kategori berdasarkan status PTKP Wajib Pajak, yaitu kategori A, B, dan C. Adapun kriteria dari tiap kategori TER adalah: Tarif Efektif Kategori A diterapkan pada penghasilan bruto karyawan dengan status PTKP: tidak kawin tanpa tanggungan; tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang; atau kawin tanpa tanggungan Tarif Efektif Kategori B diterapkan pada penghasilan bruto karyawan dengan status PTKP: tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang; tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang; kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang; atau kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang. Tarif Efektif Kategori C diterapkan pada penghasilan bruto karyawan dengan status PTKP: kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang. Adapun rincian Tarif Efektif Bulanan dan Harian tercantum pada tabel di bawah ini. A. Tarif Efektif Bulanan Kategori A B. Tarif Efektif Bulanan Kategori B C. Tarif Efektif Bulanan Kategori C D. Tarif Efektif Harian Simulasi Perhitungan PPh 21 dengan Tarif Efektif Rerata (TER) Contoh: Karyawan tetap dengan penghasilan 15 juta per bulan, status lajang dan tidak memiliki tanggungan. Menghitung potongan PPh 21 bulan Januari – November Langkah 1: Tentukan kategori Tarif Efektif karyawan berdasarkan status PTKP. Gaji 15 juta, PTKP TK/0 → TER Kategori A 6% Langkah 2: Kurangi penghasilan bruto dalam 1 bulan dengan Tarif Efektif Rp15.000.000 * 6% = Rp900.000 per bulan ← Potongan PPh 21 bulan Januari – November Menghitung potongan PPh 21 bulan Desember Langkah 1: Kurangi penghasilan bruto dalam satu tahun dengan biaya jabatan (max. Rp6.000.000 per tahun). (Rp15.000.000 * 12) – (5% * (Rp15.000.000 * 12)) = Rp180.000.000 – Rp6.000.000 = Rp174.000.000 Langkah 2: Kurangi penghasilan nett dalam setahun dengan PTKP TK/0 Rp174.000.000 – Rp54.000.000 = Rp120.000.000 ← Penghasilan Kena Pajak (PKP) Langkah 3: Kurangi PKP dengan Tarif PPh 21 pasal 17 (Rp60.000.000 * 5%) + (Rp60.000.000 * 15%) = Rp3.000.000 + Rp9.000.000 = Rp12.000.000 Langkah 4: Kurangi hasilnya dengan total potongan PPh 21 bulan Januari – November Rp.12.000.000 – (Rp900.000 * 11) = Rp12.000.000 – Rp9.900.000 = Rp2.100.000 ← Potongan PPh 21 bulan Desember Kesimpulan Jumlah potongan PPh 21 pada penghasilan karyawan tetap dengan pendapatan 15 juta per bulan, status lajang dan tidak memiliki tanggungan adalah Rp12.000.000 dalam setahun. Besarnya akan sama apabila Anda menghitungnya dengan aturan potongan PPh 21 yang lama. Namun, pada aturan baru, besar potongan dari bulan Januari hingga November adalah Rp900.000 per bulan dan pada bulan Desember adalah Rp2.100.000. Itulah simulasi penghitungan PPh 21 dengan tarif terbaru 2024. Peraturan pajak di Indonesia dapat berubah sewaktu-waktu sehingga dapat memengaruhi perhitungan pajak perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus senantiasa mengetahui dan memahami aturan serta penghitungan pajak yang baru. Namun, apabila tidak dapat mengikuti perubahan tersebut dan merasa kewalahan, perusahaan juga dapat mempercayakan penghitungan pajaknya pada konsultan ahli yang berpengalaman. Anda bisa mempercayakan penghitungan pajak perusahaan pada Indopajak! Hubungi kami dengan kode IDPJKARTKL untuk mendapatkan konsultasi gratis!
Tax Planning: Strategi Menghemat Pembayaran Pajak
Tax planning adalah suatu strategi untuk mengatur perhitungan pajak. Tak jarang orang merasa keberatan dalam membayar pajak karena mereka menganggap pajak sebagai beban pada penghasilan mereka. Jika Anda atau orang sekitar Anda merasakan hal ini, berarti mereka belum mengenal tax planning. Tax planning memiliki beberapa tujuan yang dapat menguntungkan, utamanya bagi Anda yang memiliki usaha. Untuk memahami apa tujuan tax planning dan bagaimana cara menerapkannya, mari kita simak penjelasan di bawah ini. Definisi & Tujuan Tax Planning Tax planning atau perencanaan pajak adalah suatu upaya agar Wajib Pajak dapat membayar pajak seminimal mungkin dan tidak melebihi jumlah yang sebenarnya. Hal ini juga bermanfaat agar pengusaha memperoleh keuntungan yang maksimal. Adapun tujuan utama dari perencanaan pajak adalah: Meningkatkan efisiensi keuangan dengan mengurangi biaya yang berdampak pada penghasilan. Menghindari sanksi dan denda dengan menghitung dan mempersiapkan pembayaran pajak yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemerintah pada usaha Anda. Tax planning bukanlah upaya untuk menghindar dari kewajiban perpajakan. Perencanaan ini justru dapat meningkatkan efisiensi pembayaran pajak sehingga tidak terjadi kurang atau lebih bayar. Wajib Pajak dapat dengan sah menerapkan tax planning asalkan mengikuti peraturan pajak yang berlaku. Oleh karena itu, Wajib Pajak perlu mengetahui syarat-syarat berikut untuk menjalankan perencanaan pajak. Syarat untuk Menjalankan Tax Planning Wajib Pajak yang menjalankan tax planning tanpa memperhatikan syarat-syarat di bawah ini, justru akan memperoleh kerugian, mulai dari penghasilan yang tidak optimal hingga mendapatkan sanksi dan denda dari kantor pajak. Berikut adalah syarat-syarat sebelum menerapkan perencanaan pajak: Wajib Pajak yang ingin menjalankan perencanaan pajak tidak boleh melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Tidak boleh memalsukan bukti maupun data pendukung lain untuk membayar dan melaporkan pajak. Wajib Pajak dapat menerapkan perencanaan pajak dalam bisnis asalkan masuk akal untuk bisnis itu sendiri dan tidak beresiko melemahkan strategi perencanaan pajak. Jenis dan Strategi Tax Planning Berdasarkan bentuk transaksinya, perencanaan pajak terdiri dari 2 jenis, yaitu: 1. National Tax Planning Apabila Anda memiliki usaha di Indonesia dan melakukan transaksi yang terbatas di dalam negeri, maka Anda dapat menerapkan national tax planning. Adapun aturan yang berkaitan dengan perencanaan pajak nasional antara lain: UU No. 28 Th. 2007 tentang KUP dan aturan pelaksanaannya UU No. 36 Th. 2008 tentang PPh dan aturan pelaksanaannya UU No. 42 Th. 2009 tentang PPN dan PPnBM serta aturan pelaksanaannya 2. International Tax Planning Apabila Anda memiliki usaha yang juga melakukan transaksi di mancanegara, maka Anda dapat menerapkan international tax planning. Adapun aturan yang berkaitan dengan perencanaan pajak internasional antara lain: UU No. 28 Th. 2007 tentang KUP dan aturan pelaksanaannya UU No. 36 Th. 2008 tentang PPh dan aturan pelaksanaannya UU No. 42 Th. 2009 tentang PPN dan PPnBM serta aturan pelaksanaannya. Tax Treaty atau P3B (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda). Selain jenis-jenisnya, berikut adalah skema perencanaan pajak yang bisa Anda terapkan. A. Tax Avoidance Tax avoidance merupakan strategi untuk menghindari kewajiban perpajakan dengan melakukan transaksi yang bukan termasuk objek pajak. Contoh, perusahaan mengubah tunjangan karyawan yang tadinya berbentuk uang menjadi natura yang dikecualikan dari objek pajak. Baca juga: Pajak Natura: Fasilitas Kantor Kena Pajak? B. Tax Saving Strategi tax saving dapat Anda gunakan untuk menghemat biaya pajak dengan memilih alternatif biaya yang lebih rendah. Contoh, UMKM yang memiliki keuntungan di bawah 4,8 M per tahun bisa memanfaatkan tarif PPh final 0,5% hingga jangka waktu tertentu. C. Kredit Pajak Dioptimalkan Skema lain yang bisa digunakan dalam perencanaan pajak adalah mengoptimalkan pengkreditan pajak asal tidak melewati batas yang tertera dalam peraturan perpajakan. Adapun pajak yang bisa dikreditkan antara lain: PPh pasal 22 atas pembelian solar atau impor PPh pasal 23 atas penghasilan jasa atau sewa PPN faktur pajak masukan Pajak fiskal luar negeri atas perjalanan dinas pegawai D. Menunda Pembayaran Pajak Wajib Pajak juga dapat menerapkan penundaan pembayaran pajak. Misalnya, Anda bisa menunda pembayaran PPN dengan menangguhkan penerbitan faktur pajak hingga batas waktu tertentu. E. Menghindari dari Pelanggaran Pajak Strategi yang tak kalah penting adalah Wajib Pajak perlu mengetahui regulasi pajak yang berlaku, termasuk regulasi yang berubah karena peraturan perpajakan di Indonesia sering sekali mengalami pembaruan atau perubahan. Hal ini perlu diperhatikan agar Wajib Pajak terhindar dari sanksi dan denda. Langkah-langkah Pelaksanaan Tax Planning Kini, Anda sudah memahami pengertian hingga strategi apa saja yang dapat diterapkan dalam tax planning. Lalu, bagaimana cara menerapkannya? Berikut adalah langkah-langkah yang perlu Anda lakukan. Lakukan banyak riset terkait peraturan perpajakan. Tujuannya, agar Anda dapat mengetahui berapa besar pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Pilih strategi perencanaan pajak yang sesuai dengan bentuk transaksi perusahaan Anda. Pilihlah strategi yang paling menguntungkan dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada. Setelah menjalankan strategi perencanaan pajak, lakukan evaluasi secara berkala terkait efisiensi pembayaran pajak dan pengaruhnya terhadap omzet Anda. Apabila terdapat kelemahan pada perencanaan, maka lakukan perbaikan. Jangan lupa, Anda juga harus terus update dengan perubahan peraturan perpajakan sehingga strategi bisa diperbaharui. Itulah definisi, jenis, hingga cara menjalankan tax planning. Membuat perencanaan pajak memang susah-susah gampang. Pasalnya, salah sedikit saja, Wajib Pajak bisa mendapatkan SP2DK dari kantor pajak. Untuk menghindari hal ini, Anda bisa mengkonsultasikan perencanaan pajak agar matang dan detail dengan Indopajak! Hubungi Indopajak sekarang!
Pemadanan NIK & NPWP Diundur? Ini Cara Pemadanannya!
Pemadanan NIK NPWP telah menjadi wacana sejak tahun 2021 yang tertuang dalam UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan aturan turunannya dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.112/PMK.03/2022. Dalam PMK tersebut, Wajib Pajak harus memadankan NIK dan NPWP hingga batas waktu 31 Desember 2023. Namun, per tanggal 8 Desember 2023 yang lalu, PMK ini diubah menjadi PMK No.136 Tahun 2023 yang mengatur pengunduran tenggat waktu pemadanan NIK NPWP. Apa pentingnya memadankan NIK dan NPWP serta bagaimana cara melakukan pemadanan? Simak penjelasannya di bawah ini. Pengertian dan Tujuan Pemadanan NIK NPWP Untuk mewujudkan Single Identity Number (SIN), DJP menghimbau agar Wajib Pajak melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP sehingga nantinya, Wajib Pajak bisa menggunakan NIK dengan format 16 digit dalam administrasi perpajakan. Dengan memadankan NIK menjadi NPWP, Wajib Pajak tidak perlu lagi menghafalkan dua nomor yang berbeda. Selain itu, pemadanan juga bertujuan agar administrasi perpajakan menjadi lebih efektif dan efisien. Batas Waktu Memadankan NIK dan NPWP Seperti yang telah disebutkan di awal, tenggat waktu pemadanan NIK menjadi NPWP telah resmi diundur. Tenggat waktu yang tadinya dibatasi hingga 31 Desember 2023, kini diperpanjang hingga 30 Juni 2024. Alhasil, sampai tanggal tersebut, Wajib Pajak masih bisa menggunakan NPWP dengan format 15 digit. Dikutip dari Siaran Pers DJP No.SP-40/2023, sampai dengan 7 Desember 2023, total terdapat 59,56 juta NIK-NPWP yang telah dipadankan. Jumlah tersebut mencapai 82,52% dari total Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. Dengan batas waktu yang lebih panjang, harapannya seluruh WP Orang Pribadi sudah melakukan pemadanan sehingga implementasi penuh NIK menjadi NPWP bisa berjalan mulai 1 Juli 2024. Anda perlu mengetahui, jika sampai tanggal 30 Juni 2024 Wajib Pajak belum juga melakukan pemadanan NIK NPWP, maka akan beresiko pada layanan administrasi perpajakan hingga administrasi lainnya. Wajib Pajak yang tidak memadankan NIK NPWP beresiko tidak dapat mengakses layanan administrasi perpajakan misalnya pelaporan SPT Tahunan dan aktivasi EFIN. Selain itu, Wajib Pajak juga akan kesulitan ketika mengakses layanan perbankan, ekspor impor, pendirian badan usaha dan perizinan berusaha, pencairan dana pemerintah, dan layanan lain yang menggunakan NPWP. Di sisi lain, setelah melakukan pemadanan, Wajib Pajak bisa melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan NIK. Baca juga: Perbedaan PKP dan Non PKP: Kewajiban dan Haknya Tata Cara Memadankan NIK & NPWP Ada beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk memadankan NIK menjadi NPWP, antara lain: Mengakses layanan online melalui laman www.pajak.go.id Menghubungi call center Kring Pajak 1500200 Datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat Cara termudah untuk melakukan pemadanan NIK NPWP adalah secara online melalui laman resmi DJP, yaitu www.pajak.go.id. Berikut langkah-langkahnya: Klik “Login” pada laman www.pajak.go.id Masukkan NPWP 15 digit dan kata sandi Masukkan kode keamanan yang Anda lihat di kolom sebelah kiri, lalu klik “Login” Setelah masuk ke menu utama, klik menu “Profil” Masukkan NIK Anda dan klik “Validasi” Tunggu hingga sistem menampilkan notifikasi data telah ditemukan Klik “Ubah Profil” Selanjutnya, Anda bisa login kembali menggunakan NIK Bagaimana Jika Terjadi Invalidasi Data? Ada banyak kasus di mana Wajib Pajak gagal melakukan pemadanan NIK dan NPWP akibat data yang tidak valid. Apabila Anda mengalami hal ini, Anda bisa melakukan klarifikasi atas data hasil pemadanan yang tidak valid pada DJP. Untuk mengklarifikasi data, Anda bisa mencantumkan beberapa hal berikut ini: Email dan nomor handphone Alamat lengkap saat ini Data anggota keluarga Data Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Adapun untuk mengklarifikasi data di atas bisa dilakukan melalui website DJP, email, call center Kring Pajak 1500200, atau saluran lainnya. Masalah lain yang dapat menyebabkan pemadanan gagal adalah data kependudukan pada KK atau KTP yang invalid. Apabila hal ini terjadi, maka Anda perlu menghubungi kantor Dukcapil untuk melakukan perbaikan atau pembaruan. Itulah penjelasan mengenai cara pemadanan NIK dengan NPWP serta batas waktunya. Pemadanan ini sangat penting agar Anda dapat mengakses layanan perpajakan dengan lancar. Bila terkendala dan tidak dapat menyelesaikan kewajiban pajak, Anda justru akan dikenakan sanksi dan denda. Apabila Anda membutuhkan bantuan dalam mengurus pajak, segera hubungi konsultan ahli dan terpercaya. Konsultasikan masalah perpajakan Anda dengan Indopajak!
Perbedaan PKP dan Non PKP: Kewajiban dan Haknya
Banyak orang bercita-cita menjadi seorang pengusaha. Menjadi pengusaha memang sangat menguntungkan karena dengan membangun usaha sendiri, kita bisa memiliki penghasilan tambahan. Namun, untuk benar-benar membangun dan mengembangkan usaha itu tidaklah mudah. Seorang pengusaha harus memiliki niat, bekerja keras, dan mampu menyelesaikan kewajibannya. Salah satu kewajiban pengusaha adalah memastikan usahanya lancar dengan membayar pajak. Kewajiban membayar pajak berbeda untuk tiap perusahaan. Hal ini tertuang dalam PMK Nomor 197/PMK.03/2013 bahwa perusahaan terdiri dari PKP dan Non PKP. Apa perbedaan keduanya? Simak penjelasan di bawah ini. Apa Itu Perusahaan PKP dan Non PKP? Menurut UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pengusaha Kena Pajak atau PKP adalah pengusaha berbentuk perorangan, PT maupun CV yang memiliki omzet di atas 4,8 M per tahun. Di sisi lain, Non Pengusaha Kena Pajak (Non PKP) adalah pengusaha yang masih memiliki omzet di bawah 4,8 M per tahun. PKP dan Non PKP memiliki kewajiban dan hak yang berbeda. Di bawah ini adalah penjelasan mengenai perbedaannya. Perbedaan Utama Perusahaan PKP dan Non PKP PKP dan Non PKP memiliki kewajiban memungut pajak yang berbeda. Pengusaha yang sudah mengukuhkan diri menjadi PKP wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang dan mengeluarkan faktur pajak. Selain itu, PKP juga wajib menyetorkan PPN terutang yang dikreditkan dengan surat setoran pajak, lalu melaporkannya pada SPT Masa PPN. Sebaliknya, Non PKP tidak perlu memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN pada SPT Masa PPN. Selain itu, Non PKP juga tidak wajib menerbitkan faktur pajak. Non PKP hanya wajib menyetorkan Pajak Penghasilan Final (PPh Final). Selain kewajiban, pengusaha yang telah mengukuhkan diri menjadi PKP juga memiliki hak dan keuntungan. Adapun hak dan keuntungan sebagai PKP, yaitu: Memiliki kredibilitas dan legalitas yang baik di mata hukum dan klien. Memiliki predikat sebagai perusahaan yang taat dan tertib pada aturan perpajakan. Memengaruhi proses kerja sama dengan perusahaan dan ekspansi bisnis yang lebih luas. Bisa bertransaksi dengan bendaharawan dalam proyek-proyek pemerintah atau kontrak-kontrak publik. Dapat mengenakan beban produksi BKP atau JKP pada konsumen akhir sehingga proses operasional menjadi lebih efisien. Cara Mengukuhkan Perusahaan Non PKP Menjadi PKP Non PKP yang telah mencapai omzet lebih dari 4,8 M pada 1 tahun berjalan, maka wajib mengajukan pengukuhan sebagai PKP paling lambat bulan selanjutnya. Adapun cara mengajukan pengukuhan menjadi PKP adalah sebagai berikut: 1. Dokumen Persyaratan Apabila Anda pengusaha berbentuk perorangan, maka Anda perlu mengisi Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia Fotokopi paspor dan fotokopi Kartu Izin Tinggal atau Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) Surat pernyataan bermaterai dari Wajib Pajak yang menyatakan jenis kegiatan usaha dan tempat atau lokasi kegiatan usaha tersebut. Dokumen di atas berbeda apabila usaha Anda berbentuk badan. Untuk Badan, Anda perlu melampirkan dokumen sebagai berikut: Fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri, atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap. Fotokopi Kartu NPWP salah satu pengurus, atau fotokopi paspor apabila penanggung jawab adalah WNA dan tidak memiliki NPWP. Surat pernyataan bermaterai dari salah satu pengurus Wajib Pajak Badan yang menyatakan jenis kegiatan usaha dan tempat atau lokasi kegiatan usaha tersebut. 2. Persyaratan Tambahan Selain memenuhi dokumen persyaratan, pengusaha yang mengajukan pengukuhan PKP juga harus memenuhi persyaratan di bawah ini, yaitu: Telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir yang telah menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. Tidak memiliki utang pajak, kecuali utang pajak yang telah memperoleh persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Untuk Badan, persyaratan yang tertera dalam nomor 1 dan 2 juga berlaku untuk seluruh pengurus atau penanggung jawab. Selengkapnya terkait cara pengukuhan PKP: Ini Serba-Serbi Pengusaha Kena Pajak (PKP) Perlu diingat, setelah perusahaan mengukuhkan diri menjadi PKP, namun memiliki jumlah omzet di bawah 4,8 M dalam 1 tahun dapat mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan PKP. Apa yang Terjadi Bila Perusahaan Tidak Dikukuhkan Menjadi PKP? Bagi perusahaan Non PKP yang dengan sengaja tidak mengajukan pengukuhan PKP saat omzet mencapai lebih dari 4,8 M pada 1 tahun berjalan, maka berpotensi mendapatkan sanksi berupa: Pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. Hal yang Perlu Diperhatikan Perusahaan PKP Sebagai PKP, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar kewajiban perpajakan Anda lancar. Berikut 3 hal yang perlu diperhatikan oleh PKP. Pastikan 80% supplier Anda dapat menerbitkan faktur pajak. Terapkan PPN ke semua penjualan Anda Pindahkan NPWP usaha pribadi menjadi NPWP CV atau PT agar transaksi pribadi tidak terkena PPN Itulah penjelasan mengenai perbedaan PKP dan Non PKP hingga tata cara pengukuhannya. Apabila Anda PKP namun tersendat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, maka Anda perlu bertanya pada ahlinya agar tidak dikenakan denda. Anda bisa menanyakan masalah perpajakan Anda pada kami. Hubungi kami sekarang juga! Simak juga video terkait perbedaan PKP dan Non PKP:
