Indopajak.id – Menyandang status sebagai salah negara berpenduduk terbanyak, tidak heran bila Ditjen Pajak, mulai memantau para Selebgram dan Youtubers. SONETA atau singkatan dari Social Network Analytics siap memantau mereka yang mencari nafkah lewat dunia digital. SONETA si Pemantau Pajak Soneta, cukup akrab di telinga kita karena ia merupakan nama dari grup vokal pimpinan Bang Haji Roma Irama. Bisa jadi, hal tersebut yang membuat Direktorat Jenderal Pajak memilih nama tersebut untuk sebuah sistem yang nantinya akan memantau para wajib pajak yang memamerkan harta di media sosial ataupun memiliki pendapatan dari platform tertentu. Alasan Dibentuknya SONETA Dikutip dari CNBC, Kepastian adanya sistem pengawasan luar jaringan yang satu ini dungkapkan oleh Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi, Iwan Djuniardi. Bahkan, kabarnya sudah berjalan dari beberapa waktu yang lalu, tetapi sampai saat ini petugas pajak masih menyortir secara manual. Diharapkan, pada perkembangannya sistem ini dapat mengawasi wajib pajak dari berbagai platform media sosial dan memudahkan petugas pajak untuk melakukan tindakan “Sebenarnya (SONETA) sudah berjalan dari dulu, tetapi masih dilakukan masing-masing KPP atau unit secara manual, belum tersistem ataupun terintegrasi,” Terangnya. “Ke depannya kami akan berusaha untuk melakukan pengawasan tersebut secara tersistem dengan menggunakan Big Data. Tentu sebelum hal tersebut dilakukan kami akan memastikan dulu integritas dan manajemen data kami apakah sudah berjalan dengan baik,” Beliau juga mengungkapkan bahwa para netizen yang kerap kali mengunggah foto-foto kekayan di akun media sosialnya, yang pertama akan mendapatkan pengawasan ketat dari petugas pajak. Potensi Wajib Pajak Online Harus kita akui bersama, bahwa Potensi Pajak dari selebgram dan youtubers memang tidak kecil. Adanya algoritma Adsense dari Youtube ataupun para endorser di Instagram. Membuat mereka yang sudah memiliki banyak pengikut atau subscriber dapat meraih penghasilan yang lumayan besar dari akun tersebut. Padahal, pendapatan tersebut seharusnya dapat dikenakan UU 36/2008 tentang Pajak Penghasilan. Yang berjumlah sekitar 35-50% dari pendapatan yang didapatkan. Contoh pajak selebgram Berdasarkan analisa dari Tirto pada 2017, youtubers seperti Ria Ricis saja kabarnnya dapat membawa pulang setidaknya Rp98 juta hingga Rp1,7 miliar setiap bulannya. Yang artinya, adik Oki Setiana Dewi ini dapat memiliki pendapatan kotor hingga Rp1-20 miliar setiap tahunnya. Influencer lainnya, yaitu Kevin Hendrawan, yang mengaku taat pajak, kabarnya membayar pajak dengan jumlah yang tidak sedikit. Menurut Tirto, Youtubers yang memiliki pelanggan lebih 700 ribu akun ini membayar lebih dari 150 juta per tahunnya kepada Negara. Walaupun yang bersangkutan menolak untuk membuka nominal sebenarnya. Negara Serius Kejar Wajib Pajak Melihat fenomena Influencer ini, tentu Ditjen Pajak tidak akan tinggal diam. Dalam beberapa tahun terakhir, kita juga bisa melihat betapa akun-akun resmi perpajakan begitu sering mensosialisasikan dan mengemas semenarik mungkin konten-konten tentang pajak. Hal ini tentu memperlihatkan keseriusan lembaga yang satu ini untuk menarik pajak dari generasi milenial yang mencari nafkah di dunia digital tersebut. Tentu lewat sistem SONETA yang sedang disempunakan, mungkin tidak lama lagi para Influencer tersebut tidak bisa menghindar dari pajak. Kamu punya kewajiban yang perlu dituntaskan soal pajak? Tetapi tidak mau kesulitan mengurusnya? Kunjungi saja situs kami yaitu Indopajak.id untuk mendapatkan konsultasi pajak pertama dengan Cuma-Cuma dan terlepas dari rasa khawatir atas masalah Pajak. Bingung urus pajak? Biar kami urus pajakmu!
News
Wajib Pajak, Cari Tahu tentang PTKP di sini!
Indopajak.id – Tahukah kamu kalau Pemerintah telah menerapkan peraturan yang dinamakan PTKP atau Penghasilan Tidak Kena Pajakbagi kita, wajib pajak. Apakah itu? Ketahui lebih banyak di artikel ini! Pengertian dan Dasar Hukum PTKP Sebagai warga negara yang baik, tentu kita harus taat melaporkan pajak penghasilan setiap tahunnya, atau yang lebih dikenal dengan pph 21. Namun begitu, tidak semua yang lapor pajak harus membaya dalam jumlah tertentu Karena seperti yang telah diatur dalan peraturan perundang-undangann, setiap warga negara wajib untuk melaporkan penghasilan mereka setiap tahunnya. Lalu, bagaimana bagi mereka yang belum memiliki penghasilan atau sedang tidak bekerja? Nah, dalam pasal 6 ayat 3 undang-undang PPh, pemerintah menyediakan dispensasi bagi wajib pajak yang mengalami hal tersebut. Peraturan ini dinamakan Penghasilan Tidak kena Pajak. Yaitu pengurangan sebanyak jumlah tertentu dalam menghitung Laba Kena Pajak Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang ditentukan pada tanggal 1 Januari tahun pajak yang bersangkutan. Besaran PTKP Terbaru Besaran Berdasarkan peraturan terbaru, PTKP tahun 2016 dipatok pada Rp 54 juta bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum kawin dan sudah kawin. Jumlah ini naik dua kali lipat lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah Rp 36 Juta. Perubahan ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan keadaan ekonomi, dan upah minimum yang berlaku secara nasional. Selain itu, juga untuk meningkatkan angka kepatuhan wajib pajak melaporkan penghasilan mereka. Untuk lebih jelasnya, berikut tabel yang memperlihatkan perbandingan PTKP per bulannya. Di tabel tersebut bisa dilihat berapa penghasilan minimum per bulan yang dikenai pajak. Definisi Tanggungan pada PKTP Pada Tabel tersebut, bila diperhatikan ada yang namanya tanggungan yang ditandai dengan angka 1, 2 atau 3. Lalu apakah tanggunan itu? Maksudnya dari tanggungan adalah keluarga sedarah dan keluarga semenda wajib pajak yang kehidupannya ditanggung oleh si wajib pajak. Keluarga sedarah contohnya ayah, ibu, saudara kandung, dan anak. Sementara keluarga semenda adalah mertua, anak tiri, dan ipar. Dalam perhitungan PTKP, wajib pajak berhak mendapatkan tambahan sejumlah Rp 4,5 juta dengan maksimal 3 orang untuk setiap wajib pajak yang menanggung biaya hidup mereka. Menurut peraturan, tanggungan tersebut juga harus tinggal bersama-sama dengan Wajib Pajak, tampak secara nyata tidak mempunyai penghasilan tersendiri, dan tidak dibantu oleh anggota keluarga yang lain. Lalu bagaimana cara menghitung PTKP pribadi? Tunggu kelanjutan artikelnya atau kunjungi situs kami apabila anda menginginkan konsultasi PPh 21 , PPh 23 dan masalah pajak lainnya. Indopajak.id selalu siap untuk memberikan solusi perpajakan Anda dengan aman, nyaman dan dapat dipercaya
Kebijakan Pajak Disambut Positif, Penerimaan APBN Meningkat
Tiap akhir tahun kinerja penerimaan Pajak negara dinilai. Untungnya lewat kebijakan pajak yang efektif, rapor biru berhasil diperoleh pemerintah. Persentase pertumbuhan penerimaan pajak 2018 yang melebihi tahun-tahun sebelumnya, bahkan merupakan pertumbuhan pajak tertinggi dalam tujuh tahun terakhir. Kinerja Penerimaan Pajak Meningkat “Penerimaan pajak tahun 2018 ini dikatakan cukup bagus dan stabil, dibandingkan dengan tahun lalu yang meningkat hingga 15% lebih baik. Hal tersebut diperoleh karena target yang lebih realistis dari sebelumnya.” Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis, Yustinus Prastowo. Kinerja positif ini tidak lepas dari banyaknnya kebijakan pemerintah yang disambut positif oleh wajib pajak. Kebijakan Efektif Disambut Positif Beberapa kebijakan seperti administrasi, simplifkasi dan integrasi layanan DJP, percepatan proses restitusii, dan kemudahan untuk menjadi PKP ataupun Wajib Pajak. Tidak lupa juga adanya PP nomor 23 tahun 2018 yang mengatur tarif PPh Final 0,5% bagi pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Apalagi beberapa waktu yang lalu sudah diadakan amnesti pajak yang membuat wajib pajak lebih menyadari kewajiban yang harus mereka lakukan. Meningkatkan performa APBN Pencapaian penerimaan pajak ini juga turut mendorong performa penerimaan APBN 2018 yang diprediksi hanya defisit 1-2% yang juga bisa menjadi rekor tersendiri bagi kementerian yang kini dimpimpin oleh Sri Mulyani tersebut. Apalagi, target defisit 2,19% terhadap PDB sudah dilampaui beberapa waktu yang lalu. Maka, tidak heran bila penerimaan negara secara keseluruhan pada tahun ini berhasil menembus target 100%. Walaupun begitu, pemerintah tidak boleh lengah karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan. Seperti revisi undang-undang perpajakan, dan realisasi berbagai insentif pajak untuk pengusaha. Tidak lupa juga, sosialisasi tentang sistem berbasis luar jaringgan yang kini sedang digencarkan oleh pemerintah untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Tidak sedikit yang masih kebingungan untuk melakukan hal yang terakhir ini. Persentase Penerimaan APBN tahun 2018 meningkat berkat kebijakan penerimaan pajak yang disambut positif oleh wajib pajak. Kalau kamu tidak ingin repot mengurus sendiri kewajiban pajakmu, hubungi kami. Kunjungi situs kami di Indopajak.id atau hubungi call center kami di 021-2212-7749. Karena waktu kamu berharga, biar kami yang urus pajak kamu!
Gagal Tembus Target, ini Strategi Ditjen Pajak
Walaupun tumbuh cukup positif dibandingkan tahun sebelumnya, rupanya penerimaan pajak tahun ini dipastikan masih belum juga mencapai target. Ditjen Pajak tentu menyiapkan berbagai strategi di tahun depan untuk memenuhi target tahun depan. Realisasi Penerimaan Pajak Tumbuh Seperti telah diketahui, berdasarkan data dari ditjen pajak. Realisasi penerimaan pajak pada periode Januari hingga November tahun ini gagal mencapai target APBN 2018, yakni sebesar 1.424 triliun. Pada kenyataannya, penerimaaan pajak tahun ini hanya mencapai angka 1.136 triliun atau hanya 80% dari target yang ditentukan. Walaupun begitu, rupanya angka ini tumbuh 15,35% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya. Dengan Pajak Pertambahan nilai Dalam Negeri yang menjadi penyangga utama penerimaan pajak dengan 28%, disusul dengan Pajak Pertambahan nilai Badan dengan 20%. Sementara PPn Impor berada di urutan ketiga dengan persentase 17% dari total penerimaan pajak. Dan PPh 21 berada di urutan keempat dengan persentase 15%. Strategi Ditjen Pajak Melihat tren tersebut, DJP Kementrian Keuangan siap untuk memperbaiki sistem dan administrasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada tahun 2019 yang akan datang. Mereka optimis bahwa penerimaan pajak bisa tumbuh tanpa perlu tergantung dengan pertumbuhan ekonomi sebagaimana diungkapkan Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak, Yon Arsal. “Pertumbuhan penerimaan perpajakan tentu harus kita dukung dengan peningkatan administrasi ke depannya. Kami akan menekan serendah mungkin biaya yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak untuk membayar pajak,” terangnya. Dengan peningkatan layanan administrasi dan peralihan ke sistem online seperti e-filling dan e-Billing mereka berharap kepatuhan Wajib Pajak akan terus meningkat ke depannya. Selain itu, ditambah dengan penegakan hukum yang berkeadilan dan sesuai fakta, diharapkan target pada 2019 akan tercapai. Mengincar Aset Wajib Pajak di Luar Negeri Pemerintah juga kabarnya telah bekerja sama dengan negara-negara Surga Pajak (Tax haven). Yang dilakukanuntuk mengejar aset-aset wajib pajak yang tersebar di negara tersebut. Apalagi dengan adanya Automatic Exchange of Information yang telah diteken pemerintah, pihak yang berwenang akan semakin mudah melakukan hal tersebut. Itulah beberapa hal yang akan dilakukan ditjen pajak untuk mengejar target penerimaan pajak pada tahun depan. Apabila Anda masih belum mengetahui bagaimana cara mengurus pajak, ada baiknya Anda mengunjungi situs kami, Indopajak.id. Di sini Anda dapat menemukan solusi masalah perpajakan Anda dengan berkonsultasi. Percayakan pengurusan pajak yang aman, nyaman dan kepercayaan tinggi dengan kami.
4 Manfaat Lapor Pajak Online Buat Kamu!
Sebagai warga negara yang baik, tentunya ada kewajiban yang harus kita lakukan setiap tahunnya yaitu lapor dan membayar pajak. Apalagi sekarang sudah ada sistem online, sehingga tidak perlu lagi mengantri di kantor pajak. Karena sudah ada yang namanya e-filling. Apa itu E-filling? Dan bagaimana prakteknya di lapangan? Yuk ketahui lebih lengkap beserta manfaatnya pada artikel ini! Bayar Pajak Online dengan E-Filling Apabila kita ingin mengurus pajak secara online, tentu pertama-tama tentu kita harus memiliki NPWP serta mengaktifkan yang namanya EFIN. Dan bila salah satu dari keduanya belum kamu miliki, silahkan untuk datang ke kantor pajak terdekat untuk memperolehnya. Pada intinya sistem E-filling sendiri adalah sistem pemungutan pajak dalam jaringan yang membebaskan kita untuk memenuhi kewajiban kita kapanpun dan dimanapun berada. Manfaat Pelaporan Online Untuk manfaat dari pelaporan secara online ini sangat banyak , dan beberapa akan dijelaskan di bawah ini. Semoga bermanfaat! Menghemat waktu dan biaya. Lewat pengisian pajak secara Online, kiita didak perlu keluar rumah, mengeluarkan kendaraan atau bahkkan biaya lainnya seperti paKrkir dan bahan bakar Lebih mudah untuk digunakan. Kamu tidak perlu khawatir akan kesulitan ketika menggunakan aplikasii ini. Hal ini dikarenakan aplikasi yang begitu simpel dan banyak dibahas oleh warganet, terutama akun online pajak itu sendiri Bukti pelaporan Pajak lebih terjamin. Selanjutnya, dengan mengisi laporan pajak secara online maka kita akan mendapatkan bukti yang dapat kita print. Tentu saja sistem ini membuat kita dengan mudah menjcari tentanng Terakhir, tentu saja dengan menggunakan transaksi non tunai, kamu juga turut berkontribusi kepada lingkungan hidup di sekitar kamu. Bayangkan saja seberaapa banyak kayu yang kamu selamatkan sebelum menjadi kertas. Itulah tadi pengenalan tentang sistem pembayaran dan pelaporan pajak via luar jaringan atau Online beserta beberapa manfaatnya! Bila masih bingung mengurus pajak sendiri, silahkan kunjungi situs kami karena anda bisa konsultasi masalah pajak Anda. Indopajak.id selalu siap memberikan solusi perpajakan Anda dengan aman, nyaman dan kepercayaan tinggi.
Tempat Usaha Menunggak Pajak? Siap-siap Ditempel Stiker!
Banyak dari kita yang ingin membuka tempat usaha sendiri, namun terkadang kurang memiliki pengetahuan dan kesadaran untuk bayar pajak. Akibatnya, tidak sedikit yang kemudian mendapatkan stiker dari aparat setempat yang bertuliskan “Objek Pajak ini belum memenuhi Kewajiban Pajak Daerah.” Tim Pajak Terpadu Kecamatan Pancoran Penindakan lewat stiker ini sendiri dipelopori oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta yang membentuk tim khusus untuk menindak tempat usaha yang belum membayar retribusi daerah. Tim tersebut adalah Tim Terpadu Optimalisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah, yang sementara ini baru dilakukan oleh Kecamatan Pancoran. Tim Terpadu yang beranggotakan 10 orang ini terdiri dari berbagai unit pelayanan seperti Unit Pelayannan Pajak Daerah, Satpol PP, PTSP dan lainnya. Pada dasarnnya tugas mereka adalah memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada wajib pajak yang belum menyelesaikan kewajiban pajak daerahnya. Diapresiasi Pejabat Pemda DKI “Saya mengapresiasi terbentuknya tim terpadu ini. Dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak di wilayah Kecamatan Pancoran. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya dan berharap banyak pada tim yang pertama kali terbentuk di DKI Jakarta ini,” terang Sekretaris Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta Yuandi. Yuandi sendiri menyebut bahwa tim ini dibentuk untuk mengejar target penerimaan pajak daerah yang sampai saat ini belum mencapai target. Untuk di kecamatan Pancoran sendiri tingkat kepatuhan pajaknya baru mencapai angka 87,93%. Pada minggu ini, tim tersebut menempel stiker di belasan restoran dan tempat hiburan yang belum menuntaskan kewajibannya di Apartemen Kalibata City. Beberapa bangunan kantor yang belum melunasi PBB-P2 juga tidak luput dari penempelan stiker. Fokus di sembilan jenis pajak daerah Kedepannya tim ini juga akan fokus dengan sosialisasi sembilan jenis pajak daerah. Seperti Pajak bahan bakar kendaraan, hotel, hiburan, air tanah, parkir, PBBp2, restoran, reklame dan lain sebagainya. Tentu kamu tidak ingin tempat usahamu ditempeli stiker belum melunasi pajak daerah bukan? Kamu tidak perlu khawatir karena Indopajak.id menyediakan jasa konsultasi pajak yang bisa membantu masalah perpajakan kamu. Kunjungi saja situs kami di Indopajak.id atau hubungi call center kami di 021-2212-7749. Tidak perlu ribet lagi urus pajak sendiri, biar yang urus pajak kamu!
Hak Pengusaha dan Kewajiban Pengusaha Kena Pajak?
Daftar Aset (harta) Perusahaan secara terperinci Bukti sewa/ kepemilikan tempat usaha Surat Pemberitahuan Tahunan (“SPT”)Terakhir Foto Tempat Kegiatan Usaha Denah Lokasi Kegiatan Usaha Peta Lokasi Kegiatan Usaha Spesimen penandatangan faktur dan fotokopi penandatangan faktur Itulah tadi beberapa hal yang harus diketahui tentang PKP atau Pengusaha Kena Pajak. Kunjungi Indopajak.id untuk konsultasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pajak di perusahaan Anda. Atau Anda juga bisa menghubungi call center kami di 021-22127479. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau Paspor bagi Warga Negara Indonesia (“WNI”); Fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (“KITAS”) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (“KITAP”) bagi Warga Negara Asing (“WNA”) yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”)individu; Fotokopi Surat Izin Kegiatan Usaha yang diterbitkan oleh instansi berwenang; dan Fotokopi Surat Izin Keterangan Domisili Kegiatan Usaha atau pekerjaan bebas dari Lurah atau Kepala Desa. Dan yang satu ini persyaratan Subjektif bagi pemohon badan usaha Laporan Keuangan Bulan Terakhir (Neraca atau Laporan Laba rugi) Daftar Aset (harta) Perusahaan secara terperinci Bukti sewa/ kepemilikan tempat usaha Surat Pemberitahuan Tahunan (“SPT”)Terakhir Foto Tempat Kegiatan Usaha Denah Lokasi Kegiatan Usaha Peta Lokasi Kegiatan Usaha Spesimen penandatangan faktur dan fotokopi penandatangan faktur Itulah tadi beberapa hal yang harus diketahui tentang PKP atau Pengusaha Kena Pajak. Kunjungi Indopajak.id untuk konsultasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pajak di perusahaan Anda. Atau Anda juga bisa menghubungi call center kami di 021-22127479. Itulah tadi beberapa hal yang harus diketahui tentang PKP atau Pengusaha Kena Pajak. Kunjungi Indopajak.id untuk konsultasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pajak di perusahaan Anda. Atau Anda juga bisa menghubungi call center kami di 021-22127479. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; Memungut pajak yang terutang; Menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang; dan Melaporkan penghitungan pajak. Namun kewajiban ini tidak berlaku untuk pengusaha kecil yang batasannya tak melebihi Rp. 4.800.000 terkecuali bila pengusaha tersebut memilih dikukuhkan menjadi Pengusaha kena pajak. Sementara itu haknya adalah; 1. Mengkredit Pajak Masukan Pajak Masukan adalah PPN yang sudah dibayar oleh PKP karena memperoleh atau membeli BKP/JKP; Kemudian Pajak Masukan tersebut dapat berfungsi menjadi pengurang pajak keluaran apabila PKP menjual barang. 2. Restitusi atau kompensasi atas kelebihan PPN Apabila Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka PKP dapat mengajukan restitusi atau kompensasi atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Restitusi ini dapat dimasukkan ke masa pajak berikutnya. Persyaratan Subyektif dan Obyektif untuk menjadi PKP Berikut adalah perysaratan subyektif dan obyektif bagi mereka yang ingin dikukuhkan menjadi seorang PKP: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau Paspor bagi Warga Negara Indonesia (“WNI”); Fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (“KITAS”) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (“KITAP”) bagi Warga Negara Asing (“WNA”) yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”)individu; Fotokopi Surat Izin Kegiatan Usaha yang diterbitkan oleh instansi berwenang; dan Fotokopi Surat Izin Keterangan Domisili Kegiatan Usaha atau pekerjaan bebas dari Lurah atau Kepala Desa. Dan yang satu ini persyaratan Subjektif bagi pemohon badan usaha Laporan Keuangan Bulan Terakhir (Neraca atau Laporan Laba rugi) Daftar Aset (harta) Perusahaan secara terperinci Bukti sewa/ kepemilikan tempat usaha Surat Pemberitahuan Tahunan (“SPT”)Terakhir Foto Tempat Kegiatan Usaha Denah Lokasi Kegiatan Usaha Peta Lokasi Kegiatan Usaha Spesimen penandatangan faktur dan fotokopi penandatangan faktur Itulah tadi beberapa hal yang harus diketahui tentang PKP atau Pengusaha Kena Pajak. Kunjungi Indopajak.id untuk konsultasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pajak di perusahaan Anda. Atau Anda juga bisa menghubungi call center kami di 021-22127479. Daftar Aset (harta) Perusahaan secara terperinci Bukti sewa/ kepemilikan tempat usaha Surat Pemberitahuan Tahunan (“SPT”)Terakhir Foto Tempat Kegiatan Usaha Denah Lokasi Kegiatan Usaha Peta Lokasi Kegiatan Usaha Spesimen penandatangan faktur dan fotokopi penandatangan faktur Itulah tadi beberapa hal yang harus diketahui tentang PKP atau Pengusaha Kena Pajak. Kunjungi Indopajak.id untuk konsultasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pajak di perusahaan Anda. Atau Anda juga bisa menghubungi call center kami di 021-22127479. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; Memungut pajak yang terutang; Menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang; dan Melaporkan penghitungan pajak. Namun kewajiban ini tidak berlaku untuk pengusaha kecil yang batasannya tak melebihi Rp. 4.800.000 terkecuali bila pengusaha tersebut memilih dikukuhkan menjadi Pengusaha kena pajak. Sementara itu haknya adalah; 1. Mengkredit Pajak Masukan Pajak Masukan adalah PPN yang sudah dibayar oleh PKP karena memperoleh atau membeli BKP/JKP; Kemudian Pajak Masukan tersebut dapat berfungsi menjadi pengurang pajak keluaran apabila PKP menjual barang. 2. Restitusi atau kompensasi atas kelebihan PPN Apabila Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka PKP dapat mengajukan restitusi atau kompensasi atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Restitusi ini dapat dimasukkan ke masa pajak berikutnya. Persyaratan Subyektif dan Obyektif untuk menjadi PKP Berikut adalah perysaratan subyektif dan obyektif bagi mereka yang ingin dikukuhkan menjadi seorang PKP: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau Paspor bagi Warga Negara Indonesia (“WNI”); Fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (“KITAS”) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (“KITAP”) bagi Warga Negara Asing (“WNA”) yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”)individu; Fotokopi Surat Izin Kegiatan Usaha yang diterbitkan oleh instansi berwenang; dan Fotokopi Surat Izin Keterangan Domisili Kegiatan Usaha atau pekerjaan bebas dari Lurah atau Kepala Desa. Dan yang satu ini persyaratan Subjektif bagi pemohon badan usaha Laporan Keuangan Bulan Terakhir (Neraca atau Laporan Laba rugi) Daftar Aset (harta) Perusahaan secara terperinci Bukti sewa/ kepemilikan tempat usaha Surat Pemberitahuan Tahunan (“SPT”)Terakhir Foto Tempat Kegiatan Usaha Denah Lokasi Kegiatan Usaha Peta Lokasi Kegiatan Usaha Spesimen penandatangan faktur dan fotokopi penandatangan faktur Itulah tadi beberapa hal yang harus diketahui tentang PKP atau Pengusaha Kena Pajak. Kunjungi Indopajak.id untuk konsultasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pajak di perusahaan Anda. Atau Anda juga bisa menghubungi call center kami di 021-22127479. Daftar Aset (harta) Perusahaan secara terperinci Bukti sewa/ kepemilikan tempat usaha Surat Pemberitahuan Tahunan (“SPT”)Terakhir Foto Tempat Kegiatan Usaha Denah Lokasi Kegiatan Usaha Peta Lokasi Kegiatan Usaha Spesimen penandatangan faktur dan fotokopi penandatangan faktur Itulah tadi beberapa hal…
Tidak Ada Waktu Untuk Urus Pajak? INDOPAJAK.ID Solusinya
[vc_row][vc_column][vc_column_text] Tidak sembarang orang bisa menangani peliknya permasalahan pajak. Karena minimnya waktu yang dimiliki, memakai layanan konsultan pajak seperti di indopajak.id menjadi sebuah solusi masalah pajak karena sudah ditangani oleh ahlinya. Penggunaan jasa konsultan pajak, terbilang wajar digunakan baik oleh Wajib Pajak Perorangan ataupun Wajib Pajak Badan Usaha. Sering dialami oleh banyak para pelaku usaha di Indonesia, tentu tidak sedikit waktu yang akan tersita apabila mengurus satu hal ini. Dan ketika waktu jatuh tempo sudah dekat, barulah terpikirkan oleh kita untuk mengurus hal yang sebenarnya sangat penting diurus setiap tahunnya. Maka dari itu, perhitungan dan pelaporan pajak tahunan bukanlah hal yang sederhana. Akibatnya, tentu akan membuat kita mendapatkan sanksi dari negara kalau tidak kita perhatikan. Mencari jasa perpajakan yang berpengalaman dan terpercaya seperti indopajak.id menjadi jalan keluar. Mengapa memilih Indopajak.id Untungnya, indopajak.id memiliki sumber daya manusia yang telah memiliki pengalaman puluhan tahun di bidang perpajakan dan akuntansi sehingga dapat dipercaya untuk menangani masalah perpajakan Anda. Kami juga menjamin keamanan data yang Anda berikan, sehingga menjadi solusi terbaik ketika Anda membutuhkan layanan konsultasi pajak yang dapat diandalkan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ada berbagai layanan yang disediakan oleh Indopajak.id sebagai konsultan pajak terpercaya pilihan Anda. Diantaranya perencanaan pajak, administrasi pajak, kepatuhan pajak, pendampingan dalam pemeriksaan, restitusi pajak, dan penyelesaian sengketa pajak. Kami juga memiliki layanan konsultasi pajak untuk memastikan layanan apa yang Anda butuhkan. Indopajak.id menyediakan layanan konsultasi pajak Bila Anda masih memiliki permasalahan pajak, jangan menunggu sampai pajak Anda jatuh tempo karena, tentu saja sanksi pajak akan menghantui, ketika telat mengurus urusan pajak Anda. Jadilah warga negara yang baik dan berkontribusi pada pembangunan dengan taat membayar pajak. Semua layanan konsultasi masalah pajak tersebut dapat Anda dapatkan sekaligus hanya dengan mengklik indopajak.id, Anda juga dapat menghubungi call center kami di (021) 22127479, atau chat kami via Whatsapp di 021-22127479 . Di Indopajak.id kami siap memberikan solusi terbaik bagi berbagai permasalahan pajak Anda sebelum tiba waktu jatuh tempo. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
Bingung Pajak yang Harus dibayar Wajib Pajak Badan? Cek dulu di sini!
[vc_row][vc_column][vc_column_text]Menjadi pengusaha merupakan impian banyak orang, namun sedikit yang mengetahui kalau jadi pengusaha yang baik itu harus taat pajak. Terkadang tak sedikit pengusaha pemula yang bingung pajak apa saja yang harus ia bayarkan setelah memperoleh NPWP Badan, atau terdaftar sebagai wajib pajak badan. Sebenarnya, Anda bisa memakai jasa konsultan pajak online apabila tidak ingin pusing memikirkan tentang pajak perusahaan. Namun, untuk menambah pengetahuan tidak ada salahnya untuk membacanya di bawah ini! Ketika terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan, seluruh badan usaha dengan bentuk apapun, sebagai warga yang taat pajak, tentunya berkewajiban untuk membayar pajak, baik Pajak penghasilan ataupun Pajak Pertambahan Nilai. Mari kita membahas kewajiban tersebut satu-persatu berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pajak Penghasilan Pasal 21 Pajak yang satu ini dipotong dari penghasilan atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak atau karyawan Anda dan harus dibayar setiap bulannya. Kebanyakan pengusaha memotong langsung penghasilan para pegawai dan menyetorkannya ke negara. Dan berkewajiban untuk memberikan Bukti Potong PPh Pasal 21 kepada para pegawai. Pajak Penghasilan Pasal 22 Kalau yang ini adalah Pajak yang diberikan kepada badan usaha khusus, yang bergerak di bidang ekspor, impor maupun re-impor atas penjualan barang yang tergolong mewah. PPh 22 hanya dikenakan pada perdagangan barang yang dianggap menguntungkan penjual ataupun pembeli. Karena penghitungan PPh 22 yang tidak sesederhana,pasal lainnya menggunakan konsultan pajak online bisa menjadi solusi untuk menghemat waktu Anda. Pajak Penghasilan Pasal 25 Selanjutnya, Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran pajak yang berasal dari jumlah pajak penghasilan terutang menurut SPT Tahunan PPh dikurangi PPh yang dipotong atau dipungut serta PPh yang dibayar atau terutang di Luar Negeri yang boleh dikreditkan. Pajak Pertambahan Nilai PPN merupakan pajak yang paling kita kenal karena berlaku bagi semua transaksi atas barang dan jasa kena pajak. Nilai PPN bisa ditambahkan pada harga pokok barang atau jasa yang diperjualbelikan. PPnBM (Barang Mewah) Yang terakhir ini, adalah pajak khusus yang dikenakan atas penjualan barang yang hanya bisa dibeli oleh masyarakat dengan penghasilan tinggi, atau barang yang dianggap mewah dan dianggap bisa meningkatkan status pemiliknya. Demikian info tentang jenis pajak apa saja yang harus dibayar oleh Wajib Pajak Badan. Bila Anda tidak memiliki waktu luang untuk mengurus pajak bagi usaha Anda, jangan lupa untuk mengunjungi indopajak.id. Konsultan Pajak yang telah berpengalaman dan siap untuk memberikan solusi perpajakan yang Aman dan terpercaya bagi perusahaan Anda. Hubungi call center kami di (021) 22127479, atau chat kami via Whatsapp di (+62) 82114653283 . Di Indopajak.id kami siap memberikan solusi terbaik bagi berbagai permasalahan pajak Anda sebelum tiba waktu jatuh tempo. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
Kenapa Konsultan Pajak?
[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text] Sebelum membahas lebih jauh, kita harus satukan persepsi tentang siapa itu konsultan pajak. Konsultan pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dan mengurus, serta menyelesaikan perpajakan wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi semua hal yang berhubungan dengan perpajakan wajib pajak sudah menjadi tugas seorang konsultan pajak untuk menyelesaikannya. Jadi, wajib pajak yang menggunakan jasa konsultan pajak sudah dipastikan dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. [/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_single_image image=”1017″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”https://indopajak.id/contact/”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text] Sedangkan di Indonesia sendiri sudah banyak perusahaan yang menggunakan jasa konsultan pajak, dengan tujuan meningkatkan efisiensi perusahaan. Ada banyak layanan yang ditawarkan oleh konsultan pajak, seperti halnya Indopajak, sebuah jasa konsultan pajak di daerah Jakarta Barat yang memiliki tim konsultan berpengalaman puluhan tahun di bidang perpajakan dan akuntansi, Indopajak sendiri memiliki banyak layanan perpajakan, beberapa diantaranya, yaitu Kepatuhan pajak, perencanaan pajak, pemeriksaan laporan pajak, pendampingan dalam pemeriksaan, restitusi pajak, penyelesaian sengketa pajak dan pastinya konsultasi. [/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text] Dengan begitu banyaknya layanan yang diberikan, membuat perusahaan dapat meminimalisir resiko membayar pajak berlebih, mengurangi beban urusan administratif pajak karena sudah ditangani oleh konsultan Indopajak yang kompeten, ketenangan ketika pemeriksaan, karena akan selalu di temani oleh konsultan pajak Indopajak. Semua permasalahan pajak dapat diatasi oleh tim konsultan Indopajak, sehingga pemimpin perusahaan tidak lagi membuang waktu hanya untuk memikirkannya, sehingga dapat lebih fokus dalam melakukan pengembangan bisnis dan juga perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak. [/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]
