Sistem self-assessment dalam perpajakan di Indonesia dapat menimbulkan dugaan ketidaksesuaian pelaporan dan pembayaran pajak dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan terus dilakukan Dirjen Pajak untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan. Salah satu caranya, adalah dengan menggunakan SP2DK. Lalu, apa yang dimaksud dengan SP2DK mari kita bahas dalam artikel satu ini? Menurut Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak dalam Bentuk Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan dan Kunjungan (Visit) kepada Wajib Pajak, SP2DK adalah surat yang diterbitkan Kepala KPP atau Kantor Pelayanan Pajak untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Data yang dimaksud dalam SP2DK adalah segala data dan/atau informasi yang diperoleh atau dimiliki oleh DJP dari sistem informasi DJP, seperti: SPT dari wajib pajak Alat keterangan Hasil kunjungan Pihak Instansi Lembaga, Asosiasi atau Pihak Lain (ILAP), Hasil pengembangan dan analisis atas Informasi, Data, Laporan dan Pengaduan (IDLP) Internet (Media sosial dll), dan Informasi atau data lainnya. Dengan demikian, SP2DK diharapkan menjadi alat untuk mengoptimalisasi penerimaan pajak negara. Proses Penerbitan SP2DK SP2DK memiliki aturan dalam penerbitannya. Menurut Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-39/PJ/2015, proses penerbitan SP2DK terdiri atas 5 tahapan, yaitu, Persiapan Tanggapan wajib pajak Analisis Kebenaran dan Penelitian terhadap tanggapan wajib pajak, Rekomendasi dan tindak lanjut, serta Pengadministrasian. Petunjuk teknis pelaksanaan prosedur persetujuan bersama diatur melalui Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-49/PJ/2021. Untuk tahap pertama, yaitu, persiapan, Kepala KPP berwenang untuk memutuskan cara penyampaian SP2DK dengan mempertimbangkan waktu, biaya, jarak dan lain sebagainya. Dalam aturan ini KPP dapat mengirimkan SP2DK melalui jasa ekspedisi, pos atau faksimile kepada wajib pajak. KPP juga dapat menyampaikan SP2DK secara langsung melalui kunjungan (visit) ke tempat tinggal atau tempat usaha wajib pajak bersangkutan. Namun sejak pandemi KPP dapat melakukan kunjungan secara virtual melalui video conference, sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-34/PJ/2020. Setelah SP2DK tersampaikan, masuk ke tahap kedua, wajib pajak mendapatkan kesempatan selama 14 untuk memberi tanggapan. Jika setelah 14 hari wajib pajak tidak memberi tanggapan, kepala KPP memiliki 3 pilihan untuk wajib pajak: Memperpanjang waktu untuk wajib pajak Mengunjungi wajib pajak Penelitian dan analisis kebenaran data atas tanggapan wajib pajak Jika tanggapan wajib pajak telah masuk, kita akan memasuki tahap ketiga. Meskipun kewenangan SP2DK ada pada kepala KPP, namun permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak akan dilakukan oleh AR atau Account Representative dan/atau pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan. Dalam tahap ini AR akan melakukan analisa serta penelitian dari data yang telah dikumpulkan dari wajib pajak. AR akan mempertimbangkan dari data, keterangan, keahlian dan profesionalitas hingga disimpulkan dan dapat memberi rekomendasi berupa Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang biasa disebut LHP2DK. Apabila dari keterangan, data dan informasi yang dikumpulkan masih tidak dapat memberi kesimpulan yang konkret, maka KPP memiliki wewenang untuk meminta penjelasan tambahan selama 14 hari kedepan. Setelahnya, kita akan masuk ke tahap keempat, KPP memiliki wewenang untuk membuat keputusan atau tindakan berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari data, keterangan, informasi kepada wajib pajak. Di tahap ini KPP juga dapat memutuskan ada tidaknya tindakan penyelewengan hingga pidana perpajakan. Pada tahap kelima, AR akan membuat dokumentasi berisi SP2DK, LHP2DK, BA Pelaksanaan Permintaan Penjelasan, BA Penolakan Permintaan Penjelasan, dan/atau BA Tidak Dipenuhinya Permintaan Penjelasan. LHP2DK dibuat paling lama 7 hari setelah berakhirnya jangka waktu permintaan penjelasan kepada wajib pajak. Apabila Anda mendapatkan SP2DK dan kebingungan mengurusnya. Anda dapat menghubungi kami di indopajak, tim konsultan pajak kami akan segera membantu Anda.
Tag: pph
Ini Alasan Petugas Pajak Periksa Perusahaan Anda!
Ketika memiliki perusahaan yang mencari keuntungan di suatu negara, terutama Indonesia. Ada berbagai kewajiban yang harus dipenuhi, salah satunya urusan pajak. Bila kita tidak mematuhi hal tersebut, maka tidak heran pada suatu saat kita mengalami pemeriksaan oleh petugas pajak. Lalu apa alasan petugas pajak melakukan pemeriksaan, sementara Anda merasa selalu mematuhi peraturan yang berlaku? Sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut sistem self assesment, yang berarti semua yang memiliki kewajiban perpajakan, dalam hal ini Wajib Pajak, diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Sistem ini membuat setiap wajib pajak bertanggung jawab akan kewajibannya perpajakannya masing-masing dan diharapkan kepatuhannya secara mandiri. Namun, dengan sistem seperti ini, terkadang ditemukan berbagai macam hal seperti kealpaan, kesalahan, ataupun pembetulan dalam pelaporan perpajakan. Tidak jarang juga ditemukan oknum pengusaha yang menyiasati permasalahan pajak dengan berbagai macam strategi. Ketika ditemukan permasalahan seperti ini, biasanya dirjen pajak akan mengirimkan surat dan melakukan pemanggilan terhadap wajib pajak. Hak dan kewajiban Wajib Pajak dalam Pemeriksaan Kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa : Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri Pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan khususnya untuk jenis Pemeriksaan Kantor; Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain termasuk data yang dikelolah secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak. Khusus untuk Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak wajib memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik; Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan lainnya guna kelancaran pemeriksaan; Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; Meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik khususnya untuk jenis Pemeriksaan Kantor; Memberikan keterangan lain baik lisan maupun tulisan yang diperlukan. Hak Wajib Pajak dalam pemeriksaan : Meminta Surat Perintah Pemeriksaan Melihat Tanda Pengenal Pemeriksa Mendapat penjelasan mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan Meminta rincian perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPT Hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan Alasan Petugas Pajak Memeriksa Perusahaan Anda Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-15/PJ/2018. Di dalam Surat Edaran tersebut salah satunya membahas terkait alasan dilakukannya pemeriksaan pajak rutin. Pemeriksaan pajak rutin merupakan pemeriksaan yang dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Pemeriksaan pajak rutin dilakukan dengan alasan sebagai berikut : Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh yang menyatakan lebih bayar restitusi (SPT Tahunan PPh Lebih Bayar Restitusi) berdasarkan Pasal 17B UU KUP; Setiap SPT yang menunjukkan lebih bayar wajibun kudu hukumnya untuk diperiksa. Dua belas bulan sejak SPT lebih bayar diterima oleh kantor pajak, surat ketetapan pajak harus keluar. Ini biasa disebut jatuh tempo.Untuk mengeluarkan ketetapan tersebut, kantor pajak kemudian melakukan pemeriksaan. Jika pemeriksaan belum juga kelar setelah jatuh tempo maka otomatis, demi hukum, harus keluar SKPLB (surat ketetapan pajak lebih bayar) sejumlah lebih bayar di SPT. Dan pemeriksa pajak yang melakukan pemeriksaan diberi kartu kuning dan diberikan sanksi berupa potongan tunjangan sebesar 75%. Padahal tunjangan di DJP itu bisa mencapai 85% dari total yang diterima. Karena itu, tanggal jatuh tempo adalah tanggal yang sangat-sangat kritis. Wajib Pajak menyampaikan SPT Masa PPN yang menyatakan lebih bayar restitusi (SPT Masa PPN Lebih Bayar Restitusi) berdasarkan Pasal 17B UU KUP; Wajib Pajak menyampaikan SPT Masa PPN Lebih Bayar Kompensasi; Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak berdasarkan Pasal 17C dan Pasal 17D UU KUP atau Pasal 9 ayat (4c) UU PPN; Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh yang Menyatakan Rugi; Tidak semua SPT yang menyatakan rugi diperiksa. Ada beberapa kondisi dimana SPT rugi harus diperiksa. Pertama, jika kerugian tersebut dikompensasi ke tahun pajak berikutnya dan pada tahun kompensasi ada pemeriksaan, misalnya pemeriksaan SPT LB atau kriteria seleksi. Pemeriksaan seperti ini disebut perluasan. Contoh : tahun pajak 2006 dilakukan pemeriksaan, dan di SPT tahun pajak 2006 tersebut ada kompensasi kerugian yang dibawa dari tahun pajak 2004. Otomatis untuk tahun pajak 2004 dan 2005 akan dilakukan pemeriksaan. Maksudnya adalah untuk menentukan besarnya kompensasi secara fiskal. Kedua, adanya kebijakan bahwa SPT Rugi harus diperiksa. Kadang DJP menetapkan kebijakan bahwa SPT Rugi tahun pajak tertentu harus diperiksa. Kebijakan ini tidak setiap tahun ada. Memenuhi kriteria seleksi yang ditetapkan Sejak tahun 2006 DJP sebenarnya sudah mencoba menerapkan komputerisasi manajeman pemeriksaan yang disebut SIMPP (sistem informasi dan manajemen pemeriksaan pajak). Yang menarik, salah satu ide pembuatan SIMPP adalah untuk menghilangkan “pemeriksaan liar”. Dan diakui oleh pejabat DJP sendiri jika jaman dahulu banyak sekali pemeriksaan liar. Dengan komputerisasi tidak ada pemeriksaan kecuali telah mendapat persetujuan dari SIMPP. Pegawai pajak tidak lagi seenaknya mengeluarkan surat perintah atau bahkan melakukan pemeriksaan tanpa surat perintah. Tidak semua usulan pemeriksaan diterima. Selain itu, kantor pusat menentukan kriteria-kriteria tertentu wajib pajak mana yang akan diperiksa. Setiap tahun berbeda-beda agar ada pemerataan. Penghitungan scoring kriteria seleksi sebenarnya tertutup. Hanya pejabat tertentu saja yang tahu formulanya. Dan tentu saya yang menghitung program komputer. Kabarnya, operator tinggal memasukkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan saja. Karena itu, tidak jarang pemeriksa sendiri tidak tahu alasan kenapa seorang wajib pajak diperiksa. Atau tahunya Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi atau pembubaran usaha, atau Wajib Pajak Orang Pribadi akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; Wajib Pajak melakukan: a) perubahan tahun buku; b) perubahan metode pembukuan; dan/atau c) penilaian kembali aktiva tetap; Wajib Pajak tidak menyampaikan SPOP PBB berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.03/2014. Alasan pemeriksaan ini juga tidak otomatis. Artinya, banyak wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT tetapi tidak diperiksa. Setahu saya, kondisi ini sekarang justru jadi salah satu kriteria di kriteria seleksi. Terdapat pengaduan dari masyarakat Hampir semua pengaduan masyarakat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan pajak. Kasus penggelapan uang investor yang lagi “hangat” oleh PT WBG adalah salah satu contoh. Kantor pajak sebenarnya lebih dahulu turun setelah ada pengaduan dari Bapepam. Hanya saja, DJP menerapkan “strategi melunak” sehingga “senjata” menyegel ruangan dan pemaksaan memasuki ruangan jarang dilakukan. Nah, PT WBG itu termasuk wajib pajak yang bandel dan sangat protektif. Akibatnya proses pemeriksaan tidak tuntas-tuntas, salah satu alasannya karena dokumen yang diminta tidak diberikan. Pemeriksaan tujuan lain : [10.a]. Pemberian NPWP atau penghapusan NPWP [10.b]. Pengumpulan bahan untuk…
Ingin restitusi dipercepat? Perhatikan beberapa hal ini!
Negara Indonesia adalah negara berkembang. Sebuah negara berkembang tentunya memiliki banyak resolusi yang harus dicapai. Sebut saja pembangunan nasional. Inilah alasan mengapa pemerintah terus melakukan pembangunan nasional dengan cara memperkuat sistem perekonomiannya. Pembangunan nasional Indonesia sifatnya berlangsung terus menerus. Tujuannya adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan Makmur berdasarkan Pancasila. Salah satu cara memperkuat perekonomian negara adalah dengan cara pemungutan pajak. Pajak merupakan iuran rutin masyarakan kepada negara yang menjadi pemasukan negara. Pemungutan pajak dapat dipaksakan dan apabila melanggar ketentuan perpajakan akan ada sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemanfaatan dana yang diperoleh dari pajak berhasil dilakukan jika dilihat dari fakta bahwa sekitar lebih dari 70% dana APBN berasal dari penerimaan pajak. Namun belum sepenuhnya berhasil karena masih jauh dari target yang ditentukan. Penerimaan yang berasal dari pajak digunakan untuk kepentingan masyarakat. Di Indonesia terdapat berbagai jenis pajak. Dua diantaranya adalah Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Dalam PPN terdapat istilah pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran adalah PPN yang terhutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang/jasa kena pajak (BKP/JKP). Sedangkan pajak masukan yaitu PPN yang harusnya sudah dibayara oleh PKP karena perolehan BKP/JKP.Singkatnya apabila pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran maka para wajib pajak akan mengalami lebih bayar. Kalau mengalami lebih bayar maka wajib pajak punya hak untuk mendapatkan restitusi. Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Dalam proses restitusi, ada yang dikenal dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak atau yang disebut Pengembalian Pendahuluan atau restitusi dipercepat adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C atau Pasal 17D Undang-Undang KUP, atau Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN. Namun perlu diketahui bahwa kebijakan percepatan restitusi ini hanya berlaku bagi wajib pajak yang memiliki riwayat kepatuhan yang baik dan nilai restitusi kecil. Kebijakan ini dapat diberikan kepada Wajib Pajak Kriteria Tertentu, Wajib Pajak Persyaratan Tertentu dan PKP Berisiko Rendah. Mari kenali 3 penerima kebijakan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Wajib Pajak Kriteria Tertentu Menurut Direktorat Jenderal Pajak, Wajib Pajak Kriteria Tertentu adalah wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan Pengembalian Pendahuluan terhadap kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai. Persyaratan Wajib Pajak Kriteria Tertentu Menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan tetap waktu Wajib Pajak yang bersangkutan telah menyampaikan SPT Tahunan dengan tepat waktu dalam jangka waktu 3 Tahun Pajak terakhir yang wajib disampaikan hingga akhir tahun sebelum penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu Wajib Pajak telah meynyampaikan SPT Masa atas Masa Pajak Januari sampai dengan November dalam Tahun Pajak terakhir sebelum penetapan Wajib Pajak kriteria tertentu Dalam hal terdapat keterlambatan penyampaian SPT Masa sebagaimana dimaksud dalam poin ke-2, keterlambatan tersebut harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: Tidak lebih dari 3 Masa Pajak untuk setiap jenis pajak serta tidak berturut-turut; Tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pada Masa Pajak berikutnya Tidak memiliki tunggakan pajak (berlaku untuk semua jenis pajak kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak) Laporan keuangan diaudit oleh akuntan public atau bisa juga Lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut Tidak pernah terlibat pidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Bagaimana cara penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu? Wajib Pajak yang ingin ditetapkan sebagai Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dapat mengajukan permohonan paling lambat tanggal 10 Januari. Untuk permohonan penetapan WP dengan kriteria tertentu diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat dimana Wajib Pajak dengan status pusat/induk terdaftar. Dokumen yang dilampiri adalah: rekapitulasi nomor dan tanggal bukti penerimaan SPT Masa untuk masa pajak Januari sampai dengan November tahun terakhir untuk setiap jenis pajak; dan rekapitulasi nomor dan tanggal bukti penerimaan SPT Tahunan selama 3 (tiga) tahun pajak terakhir yang wajib disampaikan sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan sebagai WP Dengan Kriteria Tertentu. Apabila Wajib Pajak mempunyai lebih dari satu tempat usaha/kegiatan maka permohonan diajukan secara tertulis kepada Kepala KPP tempat WP dengan status pusat/induk terdaftar. Dokumen yang dilampiri adalah: rekapitulasi nomor bukti dan tanggal penerimaan SPT Masa untuk masa pajak Januari sampai dengan November tahun terakhir untuk setiap jenis pajak dan untuk setiap tempat kegiatan usaha/cabang; dan rekapitulasi nomor dan tanggal bukti penerimaan SPT Tahunan selama 3 (tiga) tahun pajak terakhir yang wajib disampaikan sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan sebagai WP Dengan Kriteria Tertentu. Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu Keputusan mengenai penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan dilakukan pencabutan penetapan oleh DJP. Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu akan dicabut penetapannya dari Wajib Pajak, apabila Wajib Pajak: terlambat menyampaikan SPT Tahunan; terlambat menyampaikan SPT Masa atas suatu jenis pajak selama 2 (dua) Masa Pajak berturut-turut; terlambat menyampaikan SPT Masa atas suatu jenis pajak untuk 3 (tiga) Masa Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kalender; atau dilakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka atau tindakan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan mengenai pencabutan penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu dan memberitahukan keputusan pencabutan dimaksud kepada Wajib Pajak. Wajib Pajak yang telah dicabut penetapannya sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu dapat mengajukan kembali permohonan penetapan. Wajib Pajak Persyaratan Tertentu? Menurut Direktorat Jenderal Pajak, Wajib Pajak Persyaratan Tertentu adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu yang dapat diberikan Pengembalian Pendahuluan terhadap kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai. Wajib Pajak tersebut meliputi: Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi; Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); Wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); atau Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pengusaha Pajak Berisiko Rendah Menurut Direktorat Jendral Pajak, Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah adalah Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan tertentu dan ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah…
Platform Streaming Online Pajaknya Bagaimana?
Platform streaming online saat ini memang sedang ramai digemari oleh banyak orang, tidak terkecuali di Indonesia. Pasalnya sejak pandemi dan diberlakukan peraturan “di rumah aja”, salah satu kegiatan yang dapat dilakukan di rumah adalah menonton. Banyak masyarakat yang menyukai streaming online untuk mengatasi rasa jenuh mereka. Tontonan yang ditonton pun bermacam-macam termasuk film, tv series hingga acara talkshow. Sama seperti jika menonton film di bioskop dimana tiketnya akan dikenakan pajak, menonton platform streaming online juga ada pajaknya. Lalu bagaimana pajaknya? Pajak hiburan Pajak platform streaming online termasuk dalam pajak hiburan. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Untuk kasus ini, yakni streaming online telah terbit Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor PMK-48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Adanya peraturan ini akan memberikan keadilan dalam pengenaan pajak hiburan di Indonesia. Jadi kalau bioskop dikenakan pajak, hal serupa juga berlaku pada platform streaming online. Peraturan pajak streaming online Peraturan PMK-48/PMK.03/2020 mengatur mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Peraturan ini juga berlaku untuk penyedia jasa tontonan online. Peraturan ini tidak termasuk dalam pajak daerah karena sistem elektronik tidak mengidentifikasi daerahnya. PPN ini berlaku atas pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) tak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui PMSE. Dalam hal ini, seluruh produk digital dikenai PPN sebesar 10% dengan dasar pengenaan pajak (DPP) adalah sebesar nilai berupa uang yang dibayar oleh pembeli barang dan/atau penerima jasa. PPN dikenakan kepada pembeli barang dan/atau penerima jasa baik orang pribadi atau badan yang dengan kriteria sebagai berikut: Memiliki tempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia; Melakukan pembayaran menggunakan fasilitas debit, kredit, dan/atau fasilitas pembayaran lainnya yang disediakan oleh institusi di Indonesia; Melakukan transaksi dengan menggunakan alamat internet protocol (ip) di Indonesia atau menggunakan nomor telepon dengan kode negara Indonesia. Sedangkan yang bertugas melakukan pemungutan PPN adalah pelaku usaha PMSE yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Peraturan ini diresmikan pada 1 Juli 2020 tahun lalu. Jika Anda adalah customer setia platform streaming online biaya langganan Anda pastinya bertambah jika platform streaming tersebut ditunjuk sebagai pemungut PPN. Bagaimana apakah Anda sudah ada gambaran mengenai peraturan pajak untuk platform streaming online? Jika Anda ingin bertanya atau berkonsultasi seputar perpajakan secara keseluruhan, Anda bisa menghubungi konsultan terbaik Indopajak di nomor telepon (021) 22530920.
Pajak Netflix CS Akhirnya Resmi Diberlakukan
Pengguna Netflix CS, ada berita Pajak Netflix untuk Anda. Mulai tanggal 1 Agustus mendatang, jika Anda ingin berlangganan Netflix CS Anda akan dikenai PPN sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 48/PMK.03/2020. Perusahaan Yang Terlibat Enam perusahaan internasional berbasis digital yang dimaksud adalah Amazon Web Services Inc, Google Asia Pacific Pte. Ltd, Google Ireland Ltd, Google LLC, Netflix International B.V., dan Spotify AB. Perusahaan-perusahaan ini resmi berperan sebagai pemungut, pelapor, dan penyetor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%, terhadap barang dan juga jasa digital yang dijual di Indonesia. Persyaratan Pemungutan Pajak Menurut Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jendral Pajak, Hestu Yoga Saksama dalam keterangan pers pada hari Selasa, 7 Juli 2020, dengan adanya pemungutan PPN ini, maka produk dan layanan digital yang dijual oleh keenam pelaku usaha diatas akan dipungut PPN mulai 1 Agustus 2020. Dikutip dari data statistik pelanggan Netflix Indonesia mencapai 481.450 pelanggan. Bahkan pelanggannya diperkirakan naik dua kali lipat pada tahun depan menjadi 906.800. Jumlah PPN yang harus dibayar pembeli adalah 10% dari harga sebelum pajak, dan harus dicantumkan pada resi atau kwitansi yang diterbitkan penjual sebagai bukti pungut PPN. Namun perlu diketahui bahwa tidak semua pelaku usaha digital luar negeri dijadikan pemungut pajak di Indonesia, karena ada kriteria tertentu untuk bisa menjadi pemungut pajak terhadap konsumen, seperti: Pelaku usaha yang menjadi pemungut pajak harus memiliki nilai transaksi penjualan kepada konsumen Indonesia melebihi Rp 600 juta dalam satu tahun atau Rp 50 juta dalam satu bulan. Memiliki jumlah traffic atau pengakses di Indonesia melebihi 12 ribu dalam satu tahun atau 1.000 dalam satu bulan. DJP menekankan, penunjukan pemungut PPN didasarkan atas besaran nilai transaksi dengan pembeli di Indonesia, atau jumlah traffic atau pengakses dari Indonesia tanpa memandang domisili atau yurisdiksi tempat kedudukan pelaku usaha. Hestu Yoga Saksama juga menegaskan, keenam perusahaan diatas dikategorikan dalam gelombang pertama. Kedepannya nanti akan ada gelombang-gelombang berikutnya, namun beliau belum dapat memberikan informasi perusahaan mana saja yang akan masuk pada gelombang berkutnya. Secara singkat peraturannya dapat disimpulkan sebagai berikut: PPN yang dibayarkan kepada pelaku usaha luar negeri atas pembelian barang atau jasa yang digunakan dalam kegiatan usaha dapat diklaim sebagai pajak masukan oleh pengusaha kena pajak. Untuk dapat mengkreditkan pajak masukan, Pengusaha Kena Pajak harus memberitahukan nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada pembeli untuk dicantumkan pada bukti pungut PPN agar memenuhi syarat sebagai dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak. Apabila dalam bukti pungut belum tercantum informasi seperti nama dan NPWP pembeli, maka pajak masukan tetap dapat dikreditkan sepanjang bukti pungut mencantumkan alamat email pembeli yang terdaftar sebagai alamat email pengusaha kena pajak pada sistem informasi DJP Selain itu dikabarkan bahwa Netflix sudah menunjukan komitmen serius agar dapat diterima oleh masyarakat dengan lebih memerhatikan ketersediaan tools dalam rangka pembatasan usia terhadap tayangan sensitive (parental control). Netflix juga menyediakan mekanisme untuk penanganan keluhan pelanggan, termasuk sesegera mungkin mendengar masukan dan bersedia menyelesaikan keluhan dari Pemerintah atau regulator dalam waktu 24 jam atau sesuai dengan kurun waktu yang ditentukan oleh pihak yang berwenang. Jadi kesimpulannya, apabila Anda adalah pelanggan setia Netflix dan beberapa perusahaan lainnya yang telah disebutkan diatas, secara otomatis akan dikenai pajak ya. Jika Anda butuh konsultan pajak untuk berkonsultasi seputar masalah perpajakan Anda, hubungi saja Indopajak di info@indopajak.id
Jasa Konsultan Pajak Saat Pandemi Semakin Dibutuhkan!
Konsultan pajak adalah mereka yang mempelajari seluk beluk dunia perpajakan dan ahli dalam hukum pajak, perencanaan dan kepatuhan pajak. Pada umumnya, konsultan pajak melayani biasanya dibutuhkan dalam dunia bisnis dengan catatan tetap mengikuti undang-undang perpajakan baru dan memposisikan pembayar pajak untuk optimalisasi pajak jangka pendek dan jangka panjang. Konsultan pajak biasanya memberikan nasihat perpajakan, perencanaan atau strategi pajak dan membantu Anda dalam prosedur administrasi pajak yang baik. Para konsultan pajak seringkali mendapatkan pelatihan hukum pajak atau akuntansi. Oleh karena itu, jika Anda menyewa seorang konsultan pajak, Anda biasanya tidak hanya mendapatkan jasa konsultasi melainkan juga jasa akuntansi sesuai dengan kebutuhan Anda. Siapa saja yang butuh Jasa Konsultan Pajak? Jawabannya adalah sebagian besar orang, terutama bagi mereka yang menjalankan bisnis tergantung jika Anda memiliki sejarah perpajakan yang rumit, dengan faktor-faktor seperti rekening tabungan pensiun, transaksi real estate, dana perwalian, pendapatan wirausaha, kantor pusat, pendapatan dari properti sewaan, opsi saham, dan sebagainya. Ini adalah saatnya untuk menyewa konsultan pajak. Jika Anda melalui beberapa peristiwa dalam hidup contohnya Anda menikah, bercerai, memiliki atau mengadopsi Andak, membayar tanggungan, menerima warisan, berganti status menjadi janda, kehilangan pekerjaan, memulai pekerjaan baru, dan membeli atau menjual sebuah rumah, menyewa seorang konsultan adalah tindakan yang tepat. Konsultan pajak tidak hanya hype selama musim pajak. Peranan konsultan pajak dapat berlangsung sepanjang tahun tergantung dari kondisi perpajakan Anda. Jika Anda adalah seseorang yang menghargai setiap sen, setiap rupiah, mempekerjakan konsultan pajak mungkin merupakan keputusan yang sangat efektif. Anda dapat menginvestasikan uang yang Anda hemat dengan menyewa konsultan pajak di tempat lain dan memanfaatkannya sebaik mungkin. Sering kali, mendapatkan saran dan arahan yang benar terhadap perencanaan pajak dapat menjadi faktor penentu antara penggunaan sumber keuangan Anda yang baik dan efisien. Apa saja yang dilakukan? Ketika Anda menyewa seorang konsultan, konsultan tersebut akan memberi Anda nasihat melalui telepon atau secara langsung tentang opsi pengarsipan Anda. Beberapa aspek lain yang mereka bahas meliputi: Mengumpulkan, mengatur dan menyiapkan dokumen pajak dan pengembalian pajak Evaluasi keadaan keuangan dan hukum klien untuk menentukan kewajiban pajak berdasarkan hukum perpajakan Indonesia Membantu klien dengan masalah pajak selama dan setelah transisi kehidupan yang signifikan, seperti pernikahan, perceraian, kematian pasangan atau kelahiran anak. Mengisi formulir dan jadwal pajak yang rumit yang tidak diketahui oleh kebanyakan wajib pajak Mewakili klien dalam berurusan dengan IRS atau agen penagihan pajak lainnya Memilih Jasa Konsultan Pajak yang tepat Konsultan pajak memiliki berbagai spesialisasi dan kualifikasi yang berbeda, jadi sebelum memilih konsultan, sebaiknya Anda mencari-cari referensi terlebih dahulu. Jika di perusahaan Anda tidak ada seorang konsultan pajak yang tepat di sebuah perusahaan, cara terbaik adalah dengan melakukan konsultasi online. Terlebih lagi dalam keadaan pandemi saat ini ditambah lagi deadline laporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak (SPT) yang akan jatuh sebentar lagi, banyak perusahaan yang kesulitan untuk mengurus perpajakannya. Untungnya Anda bisa melakukan konsultasi pajak secara online, seperti di Indopajak. Namun semua kembali lagi pada Anda. Terlepas dari konsultan pajak mana yang Anda pilih, Anda harus mencari karakteristik kunci tertentu di konsultan pajak ideal Anda, konsultan yang memiliki apa yang Anda cari dan melakukan hal-hal yang pada umumnya dilakukan seorang konsultan pajak. Jasa Konsultan Pajak di Indopajak Banyak orang berasumsi menyewa jasa konsultan pajak hanyalah untuk mereka yang memiliki budget yang tinggi. Namun sebenarnya hal itu tidak sepenuhnya benar. Contohnya di Indopajak. Indopajak menyediakan jasa konsultan terbaik yang berpengalaman di bidangnya selama puluhan tahun, dengan riwayat konsultasi yang sangat baik. Konsultan kami sangat ahli dan paham betul mengenai peraturan perpajakan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, deadline pelaporan SPT Wajib Pajak Badan adalah sebentar lagi. Namun karena situasi saat ini yang mengharuskan kita untuk meminimalisir kegiatan diluar rumah, ditambah lagi dengan kebijakan yang diterapkan oleh Direktur Jendral Pajak yang mengharuskan wajib pajak untuk menyampaikan pajaknya secara online. Oleh karena itu banyak wajib pajak yang memanfaatkan jasa konsultan pajak untuk mengurus perpajakan perusahaan mereka secara online, termasuk di Indopajak. Penuhi kewajiban perpajakan Anda sebagai wajib pajak yang baik, dan jadilah warga negara Indonesia yang baik. Konsultasikan masalah perpajakan Anda sekarang juga di Indopajak. Hubungi kami di info@indopajak.id atau chat kami sekarang juga.
Lapor Pajak Online Saat Pandemi Corona
Lapor pajak online merupakan metode pelaporan pajak yang banyak digunakan, khususnya dalam suasana pandemi saat ini. Demi mengutamakan keselamatan dan mencegah penyebaran virus Corona, maka Direktur Jenderal Pajak, melalui website Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara resmi mengumumkan bahwa dalam rangka mengantisipasi penyebaran COVID-19 dan mendukung gerakan #DirumahAja, maka pelayanan tatap muka ditiadakan. Pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa Wajib Pajak dapat dilakukan dengan memanfaatkan layanan perpajakan daring (online) melalui situs web www.pajak.go.id. Tutorial pengisian SPT Tahunan dapat juga diakses melalui Akun Youtube: DitjenPajakRI. Menyikapi keadaan ini, banyak wajib pajak yang mengikuti kebijakan yang dikeluarkan yakni dengan memilih jalur online sebagai sarana pelaporan pajak mereka. Namun tidak sedikit juga yang masih bertanya-tanya bagaimana prosedur lapor pajak online. Anda tidak perlu khawatir, karena Anda berada di tempat yang tepat. Artikel ini akan membahas secara singkat seputar cara lapor pajak online. Membuat NPWP Langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah membuat Nomor Pokok Wajib Pajak atau yang selanjutnya disingkat NPWP. Haruskah Anda memiliki NPWP? Dalam dunia pajak, NPWP itu ibarat Kartu Tanda Penduduk (KTP) Anda. Banyak transaksi keuangan diluar sana yang mewajibkan Anda memiliki NPWP sebagai ‘kartu identitas’ pajak. Jadi, haruskah Anda memiliki NPWP? Jawabannya adalah harus. Lalu bagaimana cara mendapatkan NPWP? Sebenarnya ada beberapa cara seperti datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat, atau bisa dengan mengirimkan formulir pendaftaran NPWP ke KPP terdekat. Namun, karena situasi saat ini yang menerapkan sistem #DirumahAja, maka tim Indopajak menyarankan Anda untuk mendapatkan NPWP secara online yaitu daftar di sistus e-registration DJP pada alamat https://ereg.pajak.go.id/ dan mengunggah dokumen yang disyaratkan seperti KTP, Kartu Keluarga dan gunakan email aktif saat registrasi. Ajukan EFIN Cara mengajukan EFIN Setelah pengajuan NPWP Anda disetujui, Anda bisa mengajukan EFIN. EFIN atau Electronic Filing Identification Number adalah Nomor identitas yang digunakan Wajib Pajak saat melakikan transaksi elektronik seperti lapor SPT atau membuat kode billing pajak. Cara mendapatkannya bagaimana? Unduh formulir aktivasi EFIn disini Mengajukan formulir tersebut beserta dokumen yang dibutuhkan seperti formulir aktivasi EFIN yang telah diisi secara lengkap, alamat email aktif, identitas diri (KTP untuk WNI atau KITAS/KITAP untuk WNA) baik asli maupun fotokopi dan NPWP baik asli maupun fotokopi Aktivasi EFIN oleh petugas Lapor pajak dengan E-Filing Lapor pajak dengan E-Filing Lapor pajak dengan E-Filing dapat dilakukan dengan registrasi akun E-Filing di situs https://djponline.pajak.go.id/account/login. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: Masuk ke link diataskemudian langsung log in jika Anda sudah memiliki akun. Jika belum, maka pilih “Anda belum terdaftar? Daftar di sini” Isilah nomor NPWP dan EFIN Anda, kemudian klik “Verifikasi” Anda akan diarahkan ke laman identitas Anda. Periksalah kembali data Anda. Jika sudah benar, buat password Anda dan klik simpan. Verifikasi akun Anda dengan klik email verifikasi yang dikirim ke email Anda. Lapor pajak secara online dengan log in kembali Klik “E-Filing” kemudian akan diarahkan ke laman “Daftar SPT”. Klik “Buat SPT” lalu pilih jenis formulir SPT Anda (1770, 1770-S, atau 1770-SS) Isi semua informasi yang diminta sampai dengan halaman terakhir. Kemudian minta kode verifikasi. Kode verifikasi akan dikirimkan ke email akun Anda terdaftar. Jika sudah benar semua datanya, klik “Kirim SPT”. 10.Simpan data yang telah terisi dengan klik “Simpan”. Demikian penjelasan singkat seputar cara pelaporan pajak secara online. Jaga kesehatan Anda, terutama di musim pandemi ini. Jika Anda ingin berkonsultasi, kami hadir untuk Anda di nomor (021) 22530920 atau via email info@indopajak.id.
Lapor SPT Tahunan Saat Pandemi, Bagaimana Caranya?
Lapor SPT Tahunan merupakan sebuah rutinitas yang harus dilakukan Wajib Pajak baik Orang Pribadi maupun Badan. Jika Anda adalah seorang wajib pajak yang memenuhi syarat untuk melaksanakan kewajiban Anda sebagai wajib pajak, maka Anda perlu tahu kewajiban Anda karena banyak jenis pajak yang perlu dibayar oleh para wajib pajak. Pada artikel sebelumnya telah dijelaskan mengenai beberapa sarana untuk lapor SPT Tahunan, formulir pajak yang harus Anda serahkan saat lapor pajak hingga cara pelaporan pajak. Nah, sebagai warga negara yang baik wajib pajak diharapkan untuk taat pajak dengan membayar pajak tepat waktu. Lapor SPT Tahunan di tengah pandemi? Saat ini seluruh dunia, termasuk Indonesia, sedang mengalami musibah yakni wabah virus Corona, atau COVID-19. Persebaran virus yang cepat membuat Indonesia menjadi salah satu negara korban virus ini. Alhasil, kegiatan-kegiatan umum yang membutuhkan interaksi sosial terpaksa harus dihentikan untuk meminimalisir persebaran virus ini. Pembatasan interaksi sosial atau yang sering dikenal dengan Social Distancing ini merupakan metode yang diterapkan di seluruh dunia, termasuk Indonesia dalam rangka meminimalisir penyebaran virus Corona. Wabah virus ini tentunya berdampang di berbagai macam sektor, tidak terkecuali Pajak. Kebijakan pajak terkait pandemi Beberapa waktu lalu Direktorat Jenderal Pajak secara resmi mengumumkan dan mengeluarkan kebijakan baru terkait bagaimana caranya agar wajib pajak tetap memenuhi kewajibannya yakni lapor SPT Tahunan ditengah pandemi ini. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan insentif pajak dalam rangka penanganan virus Corona yang memberikan dampak di sejumlah sektor khususnya sektor perekonomian. Pengumuman terbaru yang dikeluarkan terkait pelayanan perpajakan secara tatap muka di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), Layanan Luar Kantor (LLK), Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan konter VAT refund di bandara. Kebijakan ini dibuat dalam rangka mendukung metode Social Distancing dalam meminimalisir penyebaran virus Corona. Dalam pengumuman tersebut dikatakan bahwa: Perpanjangan pelayanan perpajakan tanpa tatap muka diperpanjang hingga tanggal 21 April 2020 Wajib pajak tetap dapat menyampaikan SPT Tahunan melalui e-filing atau e-form di situs resmi DJP yakni pajak.go.id. Jika SPT Masa belum disampaikan secara e-filing, dapat disampaikan melalui pos yang ditentukan Permintaan aktivasi EFIN disampaikan melalui email resmi KPP (pajak.go.id/unit-kerja) Jika Anda lupa EFIN, Anda bisa lakukan via Live Chat di situs resmi DJP pajak.go.id atau jika Anda punya twitter, bisa via twitter @kring_pajak atau bisa melalui email resmi KPP Tetap dapat berkonsultasi dengan Accpint Representative melalui telepon, email, chat,maupun saluran komunikasi daring Call centerDJP (Kring Pajak) mengalihkan sementara layanan konsultasi melalui nomor telepon 1500200 ke platform-platform berikut: akun Twitter @kring_pajak; informasi perpajakan ke email informasi@pajak.go.id layanan pengaduan ke email pengaduan@pajak.go.id; dan Live Chat(pajak.go.id). Ketentuan pelaporan SPT Tahunan Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan SPT Masa tidak diterimamelalui KPP/KP2KP. Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT melalui e-filing/e-form. Wajib Pajak diberikan relaksasi pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 2019 dan penyetoran pajak atas SPT tersebut sampai dengan 30 April 2020 (tanpa dikenakan sanksi keterlambatan). Wajib pajak dapat secara mandiri melakukan pengisian SPT Tahunan dengan panduan yang ada di situs web pajak.go.id, media sosial @DitjenPajakRI, serta dapat berkonsultasi dengan petugas melalui telepon, email, chat, video conference, atau sarana online lainnya. Yuk lapor SPT Tahunan dan penuhi kewajibanmu sebagai wajib pajak yang baik. Konsultasikan perpajakan Anda di info@indopajak.id sekarang juga.
E-Form, E-Filing dan Manual, Pilih Cara Yang Mana?
E-Form, E-Filing dan manual, apakah Anda familiar dengan ketiga istilah pelaporan pajak ini? E-Form, E-Filing dan manual merupakan sarana yang disediakan oleh Direktorat jenderal Pajak (DJP) dengan tujuan yang sama, yakni untuk memudahkan pelaporan SPT Tahunan bagi wajib pajak. Manual Pada awalnya semua pelaporan SPT Tahunan dilakukan secara manual dengan secara langsung mengambil formulir yang telah disediakan di seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Indonesia. Selanjutnya wajib pajak wajib mengisi formulir SPT Tahunan yang diambil dari KPP. Secara umum formulir tersebut berisi informasi penghasilan, daftar harta, maupun hutang, serta daftar keluarga yang menjadi tanggungan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Data ini harus disi secara benar lengkap dan jelas. Prosedur secara manual Setelah diisi dengan lengkap, wajib pajak wajib menandatangani oleh wajib pajak kemudian menyerahkan berkas-berkas tersebut kepada petugas pajak di loket untuk diproses di KPP terdekat. Proses pelaporan SPT Tahunan secara manual dikatakan selesai jika wajib pajak yang bersangkutan sudah menerima bukti pelaporan SPT Tahunan yang telah ditandatangani oleh petugas. Banyaknya keluhan dari wajib pajak yang mengeluh karena antrian yang Panjang membuat pelaporan SPT Tahunan secara manual merupakan sarana pelaporan yang kurang efektif. E-filing Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan teknologi, DJP kemudian menyediakan aplikasi online untuk melaporkan SPT Tahunan E-Filing, menyikapi keluhan wajib pajak akan kekurangan sistem yang telah berlaku sebelumnya, dengan tujuan untuk mengurangi antrian di Kantor Pelayanan Pajak. Dengan adanya aplikasi ini, wajib pajak tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak, sehingga dapat mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Prosedur dengan E-Filing Pelaporan SPT Tahunan melalui E-Filing harus terhubung dengan jaringan internet. Oleh sebab itu banyak yang menyebutnya dengan kata lapor SPT online. Wajib pajak yang hendak melaporkan SPT Tahunan melalui E-filing harus meminta nomor EFIN ke Kantor Pelayanan Pajak apabila belum memiliki EFIN. EFIN didapatkan dalam bentuk nomor dan digunakan untuk mendaftar pelaporan secara online melalui E-Filing. Langkah selanjutnya adalah membuka website DJP dengan alamat djponline.pajak.go.id kemudian memilih menu E-Filing lalu login menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan password. Pelaporan pajak dengan melalui E-Filing dikatakan mudah karena ada panduan yang telah tersedia. Sama seperti pelaporan secara manual, wajib pajak wajib mengisi data penghasilan, daftar harta, dan hutang merupakan komponan yang harus diisikan dalam pengisian E-Filing. Setelah semuanya terisi, wajib pajak akan diminta kode verifikasi yang harus dimasukkan sebelum mengirim SPT Tahunan secara online. Kode verifikasi ini dikirimkan ke alamat email wajib pajak yang terdaftar. Masukan kode verifikasi tersebut dan submit SPT Tahunan Anda. Setelah berhasil terkirim, wajib pajak akan menerima bukti penerimaan elektronik melalui email masing-masing wajib pajak. Perbedaan cara manual dan E-Filing Berbeda dengan pelaporan secara manual, melaporkan SPT Tahunan secara online melalui E-Filing adalah wajib pajak tidak perlu repot-repot datang dan mengantri di KPP. Pelaporan bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja dengan catatan selama Anda terhubung dengan jaringan internet. Perlu diperhatikan bahwa wajib pajak yang sudah melaporkan SPT Tahunan melalui E-Filing tidak diperkenankan lagi melapor secara manual. E-form Pelaporan SPT dengan E-Form hampir sama dengan E-Filing. E-Form ini mulai diperkenalkan ke masyarakat luas pada tahun 2017. Sama seperti E-Filing, aplikasi E-Form juga dibuka dengan alamat yang sama yakni djponline.pajak.go.id atau eform.pajak.go.id. Uniknya aplikasi ini adalah sebagian dilakukan secara manual dan sebagian dilakukan secara online. E-Form merupakan formulir SPT elektronik berbentuk file yang pengisiannya dapat dilakukan secara offline menggunakan aplikasi form viewer yang disediakan oleh DJP. Jadi prosedurnya adalah setelah SPT Tahunan selesai dibuat secara offline, wajib pajak bisa langsung meng-upload SPT tersebut secara online. Lalu dimanakah letak perbedaan E-Form dan E-Filing? Perbedaan antara E-Filing dan E-Form adalah pada aplikasi E-Filing, Anda diharuskan untuk menyelesaikan formulir SPT Tahunan pada saat itu juga saat Anda mengisi data-data Anda karena apabila tidak diselesaikan pada saat itu juga maka Anda harus mengulang kembali dari awal dalam melakukan pengisian formulir. Sedangkan pada aplikasi E-Form, Anda selaku orang pribadi maupun badan usaha dapat mengunggah formulir SPT Tahunan terlebih dahulu dan mengisinya kapan saja. Alasan diberlakukan aplikasi E-Form adalah untuk mengatasi kendala pelaporan SPT Tahunan yang dilakukan baik secara manual maupun secara online melalui E-Filing. Perlu diketahui bahwa saat ini E-Form hanya dapat digunakan oleh wajib pajak yang menggunakan formulir SPT Tahunan Orang Pribadi 1770S dan SPT Tahunan Orang Pribadi 1770. Prosedur pengisian E-Form Prosedur pengisian E-Form juga hampir sama dengan E-Filing yakni diawali dengan login di alamat djponline.pajak.go.id atau eform.pajak.go.id. Setelah itu wajib pajak harus memperbaharui profil untuk bisa akses ke layanan E-Form. Setelah mendapat notifikasi berhasil memperbarui profil, wajib pajak harus login kembali dan akan muncul menu layanan E-Form. Klik menu E-Form tersebut, kemudian Anda akan diarahkan untuk berkas-berkas terkait E-Form hingga petunjuk instalasi aplikasi dan petunjuk pengisian E-Form. Wajib pajak dapat membuat SPT E-Form dengan catatan harus sesuai dengan jenis formulir SPT yang digunakan dengan menggunakan aplikasi form viewer. Aplikasi form viewer dapat diisi secara offline. Hal ini berarti wajib pajak dapat mengisinya kapan saja tanpa harus menunggu ada jaringan internet. Tampilan form pada aplikasi ini hampir sama dengan form manual yang berisi data penghasilan, dan lain-lain. Setelah lengkap terisi, Anda harus melaporkan SPT E-Form tersebut secara online melalui halaman djp.go.id, login dan masukan kode verifikasi yang dikirim melalui email dan klik tombol “submit“. Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) akan dikirimkan ke email wajib pajak. Demikian penjelasan singkat seputar sarana pelaporan SPT melalui E-Form, E-Filing dan secara manual. Gunakan cara yang sesuai dengan kategori Anda sebagai wajib pajak. Karena sudah diberi kemudahan oleh DJP untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakan, wajib pajak diharapkan untuk memainkan peranannya juga dalam melapor pajak. Ingat, sampaikan SPT Tahunan Anda sebelum batas waktu pelaporan SPT yaitu 31 Maret untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 30 April untuk Wajib Pajak Badan Usaha. Apabila ingin berkonsultasi secara langsung, Anda bisa hubungi konsultan terbaik kami melalui info@indopajak.id.
NPWP Diperoleh Dengan Mudah, Ini Caranya!
Anda sebagai warga negara Indonesia mungkin familiar dengan NPWP. Nomor Pokok Wajib Pajak atau yang selanjutnya disebut NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana yang digunakan dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau sebagai bentuk identitas untuk Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Pada artikel sebelumnya telah dibahas bahwa apabila Anda adalah seorang wajib pajak, Anda akan membutuhkan NPWP sebagai identitas resmi dalam transaksi perpajakan. Anggap saja NPWP adalah ‘KTP’ dalam dunia perpajakan. Selain itu NPWP juga merupakan salah satu syarat jika Anda mengajukan kredit, pembuatan paspor dan lain-lain. Haruskah saya memiliki NPWP? Apabila Anda adalah wajib pajak yang menerima penghasilan kena pajak (PKP) dari perusahaan tempat dimana Anda bekerja, Anda diwajibkan untuk menyetor pajak terhutang. Oleh karena itu Anda wajib punya NPWP. Selain itu memiliki NPWP meminimalisir konsekuensi berupa sanksi tarif pajak yang lebih tinggi dari tarif normal. Anda tidak ingin dikenai sanksi, bukan? Dimana saya bisa mendapatkan NPWP? Pada umumnya ada tiga saluran yang bisa Anda pilih, yaitu: Secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak/KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal/tempat kegiatan usaha. Kirim formulir pendaftaran dengan melampirkan dokumen yang disyaratkan melalui pos ke KPP/KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal/kegiatan usaha. Daftar online yaitu melalui situs e-registration DJP pada https://ereg.pajak.go.id/ dan mengunggah dokumen yang disyaratkan. Sebenarnya perbedaan tiga saluran diatas adalah prosedurnya. Namun, jika Anda adalah seorang karyawan, Anda bisa gunakan saluran ke-3 yakni secara online. Cara mudah mendapatkan NPWP untuk karyawan Apabila Anda masih bingung bagaimana cara mendapatkan NPWP dengan mudah, tanpa harus mengunjungi kantor pajak, jangan khawatir! Indopajak punya solusinya. Kami merekomendasikan Anda untuk mendaftar secara online. Dokumen yang perlu disiapkan Dokumen yang perlu Anda siapkan tidak banyak. Dokumen yang dimaksud adalah KTP. Cara mendaftar secara online Pertama-tama, Anda perlu mengunjungi situs resmi DJP dipajak.go.id atau klik ereg.pajak.go.id/login Setelah itu Anda bisa mendaftar terlebih dahulu untuk mendapatkan akun dengan mengklik “daftar”, lalu Anda akan diminta untuk mengisi alamat email, password, dan lainnya. Aktivasi akun Anda dengan membuka pesan (termasuk di folder spam) yang dikirim sistem e-reg di email yang Anda gunakan untuk registrasi. Dalam email tersebut ada petunjuk untuk aktivasi, pada umumnya berupa link. Anda bisa klik link tersebut. Setelah aktivasi, Anda bisa mengisi formulir pendaftaran akun, lalu login kembali ke sistem e-Registration dengan memasukkan email dan password akun yang telah Anda buat. Setelah login, Anda akan diarahkan ke halaman Registrasi Data wajib pajak. Isi semua data pada formulir tersebut secara lengkap dan benar mengisi semua data dengan benar pada formulir yang tersedia. Submit Formulir Pendaftaran tersebut setelah terisi lengkap dengan mengklik ‘daftar’. Jika data yang dimasukan lengkap dan benar, maka Anda akan mendapatkan email balasan berupa surat keterangan sementara dalam jangka waktu beberapa hari kedepan. Anda juga bisa mencek statusnya di situs pajak.go.id Jika Anda sudah menerima surat keterangan sementara yang dikirimkan melalui email, Anda bisa langsung mencetak surat tersebut. Pada surat tersebut terdapat nomor NPWP Anda. Namun surat tersebut hanyalah bersifat sementara. Anda membutuhkan kartu fisik yang sudah dicetak resmi oleh DJP. Anda bisa menunggu kiriman kartu fisiknya ke alamat yang Anda masukkan pada saat mendaftar Pengiriman dokumen ini harus dilakukan paling lambat 1 bulan setelah formulir terkirim secara elektronik. Jika dalam 1 bulan Anda belum mendapatkan kiriman kartu fisik NPWP, maka Anda bisa mengajukan cetak kartunya di KPP terdekat dengan membawa surat keterangan sementara dan identitas diri yaitu KTP. Disana kartu Anda akan dicetak oleh petugas. Jika statusnya ditolak, Anda harus memperbaiki beberapa data yang kurang lengkap. Status ditolak pada umumnya disampaikan alasannya. Contohnya penulisan yang kurang tepat, atau kurang lengkap. Jadi Anda tidak perlu khawatir. Anda bisa melengkapi kekurangan sesuai yang diminta. Alternatif lain mendapatkan NPWP untuk karyawan Seperti yang telah disebutkan diatas, salah satu saluran yang bisa Anda pilih untuk mendaftar adalah secara offline. Mengapa offline disebut cara alternatif, karena jika dilihat dari segi kemudahan bagi karyawan, cara online merupakan cara yang lebih simple dari cara offline. Simple bagaimana? Simak selengkapnya penjelasan dibawah ini. Cara Membuat NPWP Pribadi Melalui KPP Menyiapkan dokumen persyaratan yang telah difotokopi. Datang langsung ke KPP terdekat dari alamat pada KTP Anda. Perlu Anda ketahui, apabila alamat domisili Anda saat ini berbeda dengan alamat yang tertera di KTP, Anda diharuskan melampirkan surat keterangan tinggal dari Kelurahan. Mengisi formulir pengajuan NPWP secara lengkap dan benar, kemudian menyerahkan berkas ke petugas pendaftaran. Menerima tanda terima pendaftaran. Nah, sudah tahu dimana perbedaan antara pendaftaran online dan offline, kan? Masa berlaku NPWP Indopajak sering mendapat pertanyaan tentang masa berlaku NPWP. Apakah NPWP bisa kadaluarsa atau expired? Jawabannya tidak. Saat Anda memperoleh NPWP, Anda secara langsung mengklaim bahwa Anda memiliki hak dan kewajiban sebagai pemilik NPWP seumur hidup. Namun hak dan kewajiban tersebut bisa dicabut. Dengan kata lain, Anda bisa melakukan penghapusan NPWP, berdasarkan persyaratan tertentu. Tidak punya NPWP Bagaimana jika tidak punya NPWP? Ada konsekuensinya, loh! Jika wajib pajak secara sengaja tidak mendaftar atau memiliki NPWP, atau menyalahgunakan sehingga merugikan negara, maka akan dipidana paling lama 6 (enam) tahun penjara, dan didenda paling banyak 4 (empat) kali lebih besar jumlah pajak terutang yang belum atau kurang bayar. Wajib pajak dengan penghasilan yang dikenai PPh Pasal 21, jika tidak memiliki Identitas Pajak ini, akan dikenakan tarif 20% lebih besar dari tarif aslinya. Kesimpulan Demikian penjelasan singkat mengenai cara mudah memperoleh NPWP. Mudah, bukan? Untuk prosedurnya Anda bisa memilih salah satu dari prosedur diatas, entah online atau offline. Jika Anda adalah karyawan dan tidak memiliki waktu untuk datang ke kantor pajak, cara online adalah solusi yang tepat untuk Anda. Namun jika Anda tidak masalah untuk mendatangi kantor pajak, Anda bisa gunakan cara offline. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, Anda harus menaati peraturan yang berlaku ya. Khususnya dalam hal ini peraturan perpajakan. Jika Anda ingin konsultasi seputar perpajakan, email saja ke info@indopajak.id atau hubungi (021) 22530920.
