INDOPAJAK.ID, Jakarta – Bagaimana hukuman pelanggaran pajak di ASEAN?. Bagaimana perbandingannya dengan apa yang terjadi di Indonesia? Indopajak telah merangkum untuk Anda.

Pendahuluan

Negara-negara ASEAN menerapkan sanksi pajak untuk menjamin kepatuhan dan melindungi penerimaan negara. Meski bentuk dan besaran sanksi berbeda-beda, tujuan umum sama: mencegah penghindaran, mempercepat pelaporan, dan menegakkan aturan fiskal. Di bawah ini kita ulas lima yurisdiksi—Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina—dengan fokus pada jenis sanksi yang sering diterapkan.

Hukuman Pelanggaran Pajak Indonesia

Di Indonesia, otoritas pajak menetapkan sanksi administrasi berupa bunga dan denda yang berubah menurut kebijakan KMK/PMK terbaru. Selain bunga keterlambatan yang dihitung per periode, pemerintah juga mengatur denda administratif atas keberatan yang ditolak dan penalti lain sesuai KMK/PMK yang berlaku pada tahun anggaran berjalan. Regulasi terakhir mengatur mekanisme tarif bunga dan beberapa perubahan teknis pemungutan sanksi administrasi. 

Hukuman Pelanggaran Pajak Singapura

Singapura menerapkan mekanisme sanksi yang relatif sederhana dan transparan. IRAS memasang denda keterlambatan pembayaran sebesar 5% pada pajak yang tidak dilunasi pada jatuh tempo, dan menerapkan pengaturan lebih lanjut bila wajib pajak masuk rencana cicilan. Selain itu, keterlambatan pengajuan tertentu dapat memicu sanksi moneter tambahan yang terukur. Otoritas menegakkan aturan ini konsisten untuk menjaga kepastian fiskal.

Hukuman Pelanggaran Pajak Malaysia

Di Malaysia, Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) memberi sanksi finansial berupa penalti 10% pada tunggakan pajak yang tidak dibayar tepat waktu, dengan tambahan 5% jika tidak diselesaikan dalam jangka tertentu. Selain itu, undang-undang pajak menetapkan denda administrasi, denda maksimal nominal untuk pelaporan salah, dan ancaman pidana pada kasus penyembunyian penghasilan atau penipuan fiskal. Sistem ini menyeimbangkan pencegahan administratif dan penegakan pidana untuk kasus berat. 

Hukuman Pelanggaran Pajak Thailand

Thailand memberlakukan sanksi yang meliputi denda tetap per bulan untuk keterlambatan penyampaian laporan (contoh: sampai THB2.000 per bulan untuk keterlambatan tertentu) serta bunga atas pajak yang telat dibayar (sekitar 1,5% per bulan). Selain itu, kegagalan melaporkan dokumen penting—termasuk laporan TP dan laporan fiskal lainnya—membawa risiko denda tambahan yang signifikan. Ketentuan ini memaksa wajib pajak menata dokumen dan jadwal pelaporan secara disiplin. 

Hukuman Pelanggaran Pajak Filipina

Filipina menerapkan sanksi yang termasuk surcharge 25% atas pajak dasar untuk keterlambatan pelaporan atau pembayaran, dan hingga 50% jika terdapat unsur penggelapan. Selain surcharge, otoritas mengenakan bunga tahunan (mis. 12% per tahun) yang menambah beban total. Untuk kasus besar atau yang bersifat fraud, hukuman pidana dan denda tambahan dapat terlaksana. Kebijakan ini menekankan akibat finansial yang cepat membengkak jika pembayaran tidak terpenuhi. 

Kesimpulan

Secara ringkas, negara-negara ASEAN memakai kombinasi denda tetap, persentase dari pajak terutang, bunga keterlambatan, serta ancaman pidana untuk pelanggaran berat. Oleh karena itu, wajib pajak yang ingin menghindari biaya tambahan harus menata administrasi, mematuhi tenggat pelaporan, dan segera menuntaskan tunggakan. Selain itu, konsultan pajak perlu mengawasi perubahan regulasi setempat karena otoritas fiskal kerap memperbarui ketentuan sanksi untuk menyesuaikan kondisi fiskal dan teknologi pengawasan.

Jika Anda memiliki pertanyaan terkait pajak perusahaan, Anda bisa hubungi Indopajak dan gunakan kode IDPJKARTKL untuk konsultasi gratis.