Masih banyak yang belum mengetahui bahwa terdapat beberapa jenis pajak yang berlaku di Indonesia. Jika berdasarkan lembaga pemungutnya, maka pajak dibedakan menjadi dua, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak pusat biasa disebut dengan pajak negara dan dikelola langsung oleh pemerintah melalui DJP atau Direktorat Jendral Pajak sementara Pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah, bersifat memaksa sesuai undang-undang yang berlaku. Lalu apa perbedaan lain dari pajak pusat dan pajak daerah? Simak selengkapnya dalam artikel ini. Apa yang dimaksud Pajak Pusat? Pajak pusat adalah pajak yang diambil untuk kepentingan yang lebih luas, seperti pembangunan negeri, keamanan negara, militer dan lain sebagainya. Dengan spektrumnya yang luas tersebut, pajak ini juga berfungsi sebagai sumber penerimaan negara yang utama. Pajak pusat diberitahukan melalui Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) tahunan baik ke wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan usaha. Jenis pajak yang termasuk dalam pajak pusat menurut Dirjen Pajak adalah: Pajak Penghasilan (PPh) PPh adalah pajak yang dikenakan kepada badan atau orang pribadi atas penghasilan yang diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa gaji, keuntungan usaha, hadiah, honorarium, atau apapun yang diterima baik dari dalam dan luar negeri yang dapat menambah kekayaan wajib pajak. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PPN adalah pajak yang diberlakukan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Setiap barang dan jasa pada dasarnya adalah Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Menurut Dirjen Pajak, yang dimaksud dengan barang mewah adalah: Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, dan Barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status Pajak Bumi dan Bangunan (PBB perkebunan, Perhutanan, Pertambangan) Sejak 1 Januari 2014, PBB Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan masih tetap merupakan Pajak Pusat. Sementara PBB pedesaan dan Perkotaan merupakan pajak daerah. Bea Materai Bea Meterai yang dimaksud adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti , akta notaris, surat perjanjian, kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat nominal atau jumlah uang di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan. Proses pelayanan pajak pusat bisa dilakukan di: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Pajak Daerah Pajak daerah adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Hasil Pajak Daerah digunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah tersebut. Pajak daerah diberitahukan lewat Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) berdasarkan Surat Keputusan Kepala KPP terkait pajak terutang yang harus dibayar dalam 1 (satu) tahun pajak. Berbagai pajak yang masuk sebagai Pajak Daerah adalah sebagai berikut: Pajak Provinsi terdiri dari: Pajak Kendaraan Bermotor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pajak Air Permukaan Pajak Rokok Pajak kabupaten/kota terdiri dari: Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan Pajak Parkir Pajak Air Tanah Pajak Sarang Burung Walet Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Pajak Kendaraan Bermotor dapat dibayarkan di kantor samsat terdekat, sementara Anda dapat membayarkan pajak lainnya di Unit Pelayanan Pajak Daerah. Demikian informasi mengenai perbedaan pajak pusat dan pajak daerah. Apabila Anda membutuhkan bantuan untuk mengurus perpajakan Anda, silakan langsung menghubungi kami di sini.
News
Cara Buat NPWP yang Gampang dan Simpel
Ketika kamu ingin membuka rekening di bank, melakukan pinjaman perbankan atau bahkan saat menjadi pegawai di instansi swasta maupun negeri NPWP adalah hal yang akan ditanyakan selain kartu identitas. Jika kamu sudah Lalu, apa sebetulnya NPWP dan bagaimana cara mendapatkannya? Simak penjelasannya berikut ini. Sebelum kamu mendapatkan NPWP pastikan dulu kamu sudah masuk dalam wajib pajak. Lalu siapa saja yang masuk dalam wajib pajak? Jawabannya dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, wajib pajak adalah setiap orang yang terlibat dalam aktivitas perpajakan termasuk pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak. Jika kamu sudah masuk ke dalam wajib pajak, barulah kamu berhak mendapatkan NPWP. NPWP adalah singkatan dari Nomor Pokok Wajib Pajak. Jika menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sebuah sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Syarat Membuat NPWP Pribadi Adalah Sebagai Berikut: Bagi pegawai atau karyawan yang tidak menjalankan usaha: Fotokopi KTP/Paspor/ Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) atau Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) Fotokopi Surat Keterangan Kerja dari perusahaan tempat kamu bekerja atau SK PNS bagi pegawai negeri sipil Isi Formulir Pendaftaran (tersedia di Kantor Pajak). Syarat NPWP Pemilik Usaha atau Wiraswasta Bagi orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas: Fotokopi KTP pemilik usaha Fotokopi Surat Keterangan Usaha minimal dari Kelurahan Isi formulir pendaftaran (tersedia di Kantor Pajak) Isi formulir pernyataan usaha lengkap dengan materai 6000 Mendatangi kantor pajak untuk mendaftar, dan tidak boleh diwakilkan Syarat Bagi Wanita yang Sudah Menikah Jika kamu wanita yang sudah menikah, namun memilih untuk melakukan hak dan kewajiban perpajakannya secara terpisah, berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, maka harus melampiri dengan: Fotokopi Kartu Keluarga Fotokopi Kartu NPWP suami Fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta atau surat pernyataan menghendaki melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari perpajakan suami yang bertandatangan kedua belah pihak Isi formulir pendaftaran (tersedia di Kantor Pajak) Fotokopi Surat Keterangan Kerja atau Surat Keputusan (SK) PNS Cara Membuat NPWP NPWP bisa dibuat dengan dua cara, yang pertama secara online atau dengan mendatangi KPP (Kantor Pajak Pratama) terdekat di kotamu. Jika kamu tidak memiliki banyak waktu untuk pergi langsung ke KPP, kamu bisa memilih pendaftaran online. Caranya mudah sekali: Buka halaman ereg.pajak.go.id Pilih menu daftar yang ada di bawah Masukkan alamat e-mail yang masih aktif agar dapat dilakukan verifikasi Buka link verifikasi yang sudah dikirim melalui e-mail Lakukan pengisian data diri dengan lengkap agar bisa melangkah ke proses selanjutnya. Pastikan data diri yang diisikan telah sesuai Setelah pengisian data diri selesai, buka kembali e-mail kamu dan klik link verifikasi Masuk ke sistem e-registrasi Pilih menu pengajuan NPWP Ikuti setiap langkah pengisian dengan teliti dan pastikan data yang dilampirkan adalah benar supaya pengajuanmu tidak ditolak Setelah pengisian formulir selesai, sistem akan merekomendasikan KPP untuk mengurus pengajuan yang sudah kamu buat. Selanjutnya sebagai syarat pengajuan, klik menu token untuk mendapatkan kode unik Klik kirim pengajuan dan tunggu konfirmasi yang akan dikirim melalui e-mail hingga beberapa hari untuk mendapat jawaban apakah pengajuanmu ditolak atau diterima. Jika ditolak kamu bisa mengulangi prosesnya atau mendatangi KPP terdekat Bila status pengajuan sukses, NPWP akan dikirim melalui pos ke alamat yang telah terlampir. Apabila kamu memiliki waktu luang dan ingin mendapatkan kartunya tanpa menunggu, kamu bisa datang langsung ke KPP terdekat. Untuk pendaftaran NPWP langsung lakukan langkah berikut: Siapkan dokumen persyaratan yang sudah difotokopi Datang ke KPP terdekat dari alamat pada KTP-mu. Bila alamat domisili sekarang berbeda dengan KTP, kamu harus melampirkan surat keterangan domisili dari Kelurahan setempat Isi formulir pengajuan NPWP Serahkan berkas ke petugas pendaftaran Menerima tanda terima pendaftaran Wajib Pajak beserta kartu NPWP Walaupun kini sudah ada layanan online untuk pembuatan NPWP, prosesnya tentu memakan waktu. Belum lagi berbagai hal yang membuat kita harus bolak-balik kantor Pajak. Karena itu dalam pengurusannya, lebih baik Anda menggunakan jasa konsultan pajak seperti negorotax.com Negorotax dapat membantumu membuatkan NPWP tanpa perlu repot. Silakan hubungi kamu dengan meng-klik https://indopajak.id/ atau whatsapp kami di (021) 22530920.
Yuk, Bayar Pajak Jastip
Nitip temen itu emang paling asik, makanya banyak banget yang suka jalan terus buka jastip (jasa titip). Kamu tinggal foto produk, kirim ke media sosial terus temen- temen kamu bisa langsung titip, tentu dengan tambahan uang capek buat kamu yang cariin barangnya dan bawain sampai ke Indonesia. Tapi.. kamu tahu nggak sih? Mulai 1 Januari 2018, diberlakukan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor Dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang Dan Awak Sarana Pengangkut. Selain itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum kamu membeli barang. Simak ulasan mendalam mengenai pajak jastip di bawah ini. Ketentuan Pajak Jastip Terdapat beberapa hal yang menentukan besaran pajak untuk berbagai produk yang dijastip. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor Dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang Dan Awak Sarana Pengangkut, ada beberapa ketentuan barang yang dikenakan pajak ini. Barang- barang yang dibeli untuk jasa titip akan dikenakan beberapa jenis pajak, diantaranya: Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017, maka barang yang seharga lebih dari 500USD harus membayar bea masuk sebesar 10%. Selain Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017, barang akan dikenakan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI). Jika kamu memiliki NPWP, maka PDRI ini hanya terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% dan Pajak Penghasilan (PPh) 7,5%. Jika kamu tidak mempunyai NPWP maka dikenakan tarif lebih tinggi 100%, yaitu PPh 15%. Apabila jenis produk yang kamu jasakan termasuk barang mewah, seperti tas dan barang high fashion yang mengacu pada Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM, bahwa tarif pajak penjualan atas barang yang dikategorikan barang mewah sebesar 10% dan maksimal 200%. Himbauan Dirjen Pajak Atas Usaha Jastip Dirjen Pajak menghimbau para pelaku jasa titip untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dirjen Pajak bahkan merilis 4 tahap pembayaran pajak jastip untuk memudahkan para pelaku dan pembeli. yang terdiri dari: Daftar Buat NPWP di kantor pajak terdekat atau https://ereg.pajak.go.id, keberadaan NPWP dapat membantumu dalam berbagai hal, diantaranya administrasi bank, pembuatan passport dan Surat Izin Usaha Perdagangan. NPWP juga dapat mengurangi tarif pajak PPh ketika kamu menjalankan bisnis jasa titip. Hitung Dirjen Pajak membagi dua jenis perhitungan pajak berdasarkan jenis cara berjualan sebagai berikut: Direct Selling, yaitu penjualan barang yang dititipbelikan oleh pembeli kepada penjual jasa titip dengan mengambil keuntungan dari selisih harga beli dan jual. Bagi pelaku Direct Selling, peraturan mengacu pada PP 23, dengan perhitungan sebagai berikut: Tarif 5% dari peredaran bruto (peredaran bruto kurang lebih 4.8 miliar per tahun) Memberitahukan peredaran bruto (paling lama 3 (tiga) bulan sejak awal tahun pajak Penyetoran dilakukan setiap bulan Tidak perlu lapor atas pembayaran tiap bulan Personal Shopper, adalah penjualan barang pesanan yang dititipbelikan oleh pembeli kepada penjual jasa titip dengan menambah uang jasa sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Personal shopper menggunakan perhitungan sebagai berikut: Norma penghitungan penghasilan netto (norma sebesar 50% dan peredaran bruto kurang lebih 4.8 miliar per tahun. Menghitung dasar pengenaan pajak (Peredaran bruto x norma) – PTKP Menggunakan tarif pajak progresif sebagai berikut: 0-50 juta dikenakan pajak sebesar 0.5% >50 juta – 250 juta dikenakan pajak sebesar 15% >250 juta – 500 juta dikenakan pajak sebesar 25% >500 juta dikenakan pajak sebesar 30% Penyetoran sesuai angsuran dan pelaporan dilakukan setiap bulan Jumlah pajak terhutang dihitung kembali pada SPT tahunan (Pasal 29, menghitung pajak terhutang yang sebenarnya) Angsuran pajak dihitung dari pajak tehutang tahun sebelumnya dibagi 12 Setor Penyetoran pajak jastip dapat dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo setiap tanggal 15 pada bulan berikutnya di: Teller/ Customer Service bank SMS Billing *141*500# Internet Billing DJP Internet Banking Layanan Billing Kring Pajak 1500200 Penyedia jasa (ASP) Lapor Setelah penyetoran wajib pajak harus melaporkan pada setiap tanggal 20 bulan berikutnya untuk SPT per masa menggunakan bukti bayar untuk PPh 25/ SSP kosong apabila tidak ada setoran. Sementara untuk pelaporan menggunakan SPT Tahunan form 1770, dilakukan tiap tanggan 31 di tahun berikutnya. Demikian aturan membayar pajak jastip untuk pengusaha jasa titip. Apabila kamu memiliki kesulitan untuk mengerti dan mengikuti aturan yang dijelaskan di atas, silakan klik https://indopajak.id/ atau hubungi telepon (021) 22530920 dan email di: info@indopajak.id.
Mengapa Kita Harus Membayar Pajak?
Sebagian besar negara membuat peraturan rakyatnya untuk wajib bayar pajak dengan membuat peraturan perpajakan. Sebagai warga negara yang baik, maka sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk taat akan peraturan pajak. “Kalau Republik ini ingin bergerak, berdiri tegak, dihormati rakyatnya dan disegani, maka harus ditopang dengan tulang punggung yang kuat. Kalau rapuh, entah osteoporosis, salah bentuk, maka badan ikut kena dampaknya”, Kalimat ini diucapkan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyati Indrawati ketika seseorang bertanya, “mengapa saya harus membayar pajak?”. Seperti yang kita ketahui, tulang punggung memiliki fungsi krusial sebagai penompang tubuh manusia. Wajib Bayar Pajak dan Dasar Hukumnya Pajak adalah fondasi bagi penerimaan negara. Agar dapat membiayai berbagai pengeluaran seperti penggajian pegawai, pengadaan infrastrukur, dan pembangunan jalan, pemerintah perlu memungut pajak dari warganya. Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 1983, kemudian disempurnakan dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pajak adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” Menurut situs resmi Dirjen Pajak, https://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak ada 4 fungsi pajak: Fungsi Anggaran Sebagai sumber utama penerimaan negara, pajak berfungsi untuk membiayai berbagai pengeluaran negara. Pengeluaran yang dibiayai negara telah dialokasikan sejak awal melalui APBN, dengan demikian pengeluaran dan penerimaan pendapatan negara harus seimbang. Kehadiran pajak memberi keseimbangan tersebut. Fungsi Mengatur Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi negara melalui kebijaksanaan pajak, melalui fungsi ini, pemerintah juga dapat menggunakan pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan. Sebagai contoh, pemerintah dapat mengatur besar kecilnya pajak untuk menarik investasi masuk ke Indonesia begitupun dengan nilai impor suatu barang. Fungsi Stabilitas Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang menyangkut stabilitas harga sehingga inflasi terkendali. Hal yang dapat dilakukan antara lain dengan mengatur peredaran uang di masyarakat, penentuan presentase pajak terhadap seseorang atau badan usaha, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efisien dan efektif. Fungsi Redistribusi Pendapatan Pajak yang telah dipungut negara akan digunakan untuk pembangunan, perputaran ekonomi dan lain sebagainya. Dengan demikian, nantinya masyarakat juga dapat memetik manfaatnya, seperti adanya fasilitas umum, asuransi kesehatan dan lapangan kerja dari hasil pembangunan. Apa yang terjadi apabila kamu tidak membayar pajak? Pajak itu bersifat memaksa, jadi ada peraturan yang menaungi pemungutan pajak tersebut. Pada prakteknya, kamu harus memiliki NPWP dan terdaftar sebagai wajib pajak, maka kamu pun wajib bayar pajak. Untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak, Kementrian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak memberi kelonggaran berupa penghapusan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang telat membayar. Ketentuan ini dijelaskan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-486/PJ/2019 tentang Kebijakan Perpajakan terhadap Penyetoran atas Pemotongan atau Pemungutan Pajak Penghasilan yang Jatuh Tempo pada 10 Juni 2019. Meskipun ada keringanan dari Dirjen Pajak, kamu tetap dikenakan sanksi pidana jika tidak menyetorkan pajak, lho. Sanksi pidana diberlakukan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran berat yang menimbulkan kerugian negara dan sudah dilakukan lebih dari satu kali. Dalam Undang-Undang KUP Pasal 39 Ayat I memuat sanksi pidana bagi wajib pajak yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Sanksi tersebut adalah pidana penjara minimal 6 bulan dan maksimal 6 tahun. Serta denda minimal 2 kali pajak terutang dan maksimal 4 kali pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang dibayar. Lalu bagaimana jika tidak melaporkan SPT? Jika kamu pegawai dan perusahaan telah membayarkan pajak penghasilanmu secara langsung dan kamu tinggal melaporkannya, jangan menunda apalagi sampai tidak melaporkannya. Karena dalam Undang-Undang KUP juga memuat sanksi bagi kamu yang tidak melaporkan SPT. Jenis sanksi denda akan diberlakukan bagi kamu yang tidak lapor SPT. Besaran denda sanksi tidak melaporkan SPT ada 3, yaitu: Sebanyak Rp500.000,- untuk Surat Pemberitahuan Masa PPN. Sebanyak Rp100.000,- untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya. Sebanyak Rp1.000.000,- untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, serta Rp100.000,- untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sudah tahu, kan mengapa kamu wajib bayar pajak? Jika kamu merasa kesulitan dengan permasalahan pajakmu, silakan konsultasi dan laporkan pajakmu bersama Indopajak, atau hubungi kami dengan menelpon (021) 2212 7479.
Insentif Pajak Dan Perekonomian Masa Pandemi?
Apakah Anda salah satu wajib pajak yang memanfaatkan insentif pajak? Jika benar, apakah dampak insentif pajak untuk Anda pribadi selama masa pandemi dari tahun lalu hingga sekarang ini? Apakah dengan adanya insentif pajak, Anda sedikit merasa lega, atau malah biasa saja? Jawaban masyarakat yang memanfaatkan insentif pajak tentunya berbeda karena status perekonomiannya yang berbeda-beda pula. Pada artikel sebelumnya sempat disinggung bahwa pandemi tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada perekonomian masyarakat, tidak hanya di Indonesia melainkan di seluruh dunia khususnya yang terkena dampak pandemi. Dalam situasi seperti ini, peran pemerintah sangat berdampak dalam mendorong perekonomian agar tidak anjlok apalagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Oleh karena itu, Kementerian Keuangan menerapkan kebijakan dengan memberikan insentif pajak dengan harapan dapat mendorong daya beli masyarakat serta memenuhi kebutuhan impor bahan baku terkhusus bagi sektor-sektor yang terkena dampak pandemi. Insentif pajak juga diharapkan dapat membantu arus kas perusahaan agar kembali beraktivitas. Kebijakan ini diperpanjang hingga tahun akhir tahun 2021 dan termasuk dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN), yakni keringanan PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), pembebasan dari pemungutan PPh 22 impor, dan keringanan angsuran pajak PPh 25. Dalam survey yang dilakukan oleh Bank Indonesia terdapat sebanyak 26.000 responden atau sekitar 87,5% pengusaha UMKM yang mengalami dampak negatif dari pandemi Covid-19. Dampak yang dialami adalah menurunnya penjualan secara drastis hingga lebih dari 75%. Sudah jelas bahwa pengusaha UMKM banyak yang mengalami kerugian akibat dari penurunan ini. Sayangnya banyak pelaku UMKM yang belum memahami atau mungkin tidak tahu akan kebijakan ini. Pasalnya menurut data Ditjen Pajak (DJP) (10 Juli 2020), total pelaku UMKM yang memanfaatkan fasilitas PPh final UMKM DTP baru 201.880 atau 10% dari total 2,3 juta wajib pajak UMKM yang terdaftar. Padahal kebijakan insetif pajak ini telah berlaku sejak Masa Pajak April 2020. Menurut data yang diambil dari DJP, tercatat realisasi insentif yang dikeluarkan hingga bulan Juli 2021 adalah sebesar Rp45,1 triliun atau sebesar 71,7% dari pagu sebesar Rp62,83 triliun. Data terakhir yang diperoleh dari DJP pada bulan September 2021, realisasi penerimaan pajak semakin menuju arah positif, yaitu sebesar 62,61%. Memang dari segi penerimaan menjadi lambat, namun patut diakui bahwa insentif pajak mampu menjaga daya beli masyarakat dan produktivitas usaha. . Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa secara fakta memang realisasi penerimaan pajak memang tidak 100%. Apalagi ditengah kondisi yang serba tidak pasti ini. Tindakan lanjutan dari pemerintah sangat diharapakan, seperti memberikan edukasi tentang adanya insentif pajak dan perinciannya. Apalagi kepada pelaku usaha yang menganggap insentif ini tidak menarik atau bahkan tidak mau berurusan dengan perpajakan selama pandemi. Sebaliknya, kedua belah pihak harus bekerjasama dalam rangka meningkatkan perekonomian negara. Apabila Anda pelaku usaha UMKM dan ingin memanfaatkan insentif pajak, Anda bisa berkonsultasi dengan konsultan terbaik kami. Untuk informasi lebih lanjut hubungi (021) 22530920 atau melalui email di info@indopajak.id.
Program Insentif Pajak UMKM Berlaku Hingga Desember!
Era pandemi tidak hanya mempengaruhi kesehatan masyarakat, namun juga mempengaruhi kesehatan perekonomian, khususnya perekonomian negara Indonesia. Banyak pelaku usaha dari berbagai sektor mengeluhkan dampak yang ditimbulkan baik dari segi produktifitas hingga segi perekonomian. Dengan situasi saat ini, kestabilan perekonomian masyarakat Indonesia masih menjadi tanda tanya. Menanggapi hal ini, Kementerian Keuangan memberlakukan program Insentif Pajak UMKM. Kebijakan tersebut tertulis dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 82/PMK.03/2021P tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021. Program Insentif Pajak UMKM sebelumnya dilakukan sejak tanggal 1 Februari 2021 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 yang mengggantikan PMK-86/PMK.03/2020 jo PMK-110/PMK.03/2020 yang mengatur tentang pemberian insentif pajak hingga 31 Desember 2020. Dalam peraturan sebelumnya dikatakan bahwa pemanfaatan insentif pajak dampak COVID-19 berakhir pada 31 Juni 2021. Kemudian peraturan ini dperbaharui dan para pelaku usaha UMKM dapat memanfaatkan insentif pajak dampak Covid-19 hingga 31 Desember 2021. Peranan UMKM dalam perkembangan perekonomian Seperti yang diketahui, Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau yang sering dikenal dengan istilah UMKM termasuk dalam salah satu sektor yang mempunyai peran cukup besar dalam tumbuh kembangnya perekenomian negara. Karena peranannya yang cukup besar itu, pemerintah semakin menaruh perhatian dalam kepatuhan perpajakan UMKM. Salah satunya adalah dengan memaksimalkan upanya untuk mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 46/2013). Lalu berapa tarif PPh Final UMKM? Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 adalah 0,5%. Peraturan ini mengatur tentang tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Tarif Pajak UMKM Siapa saja yang dikenakan PPh Final pajak UMKM? PPh Final untuk pajak UMKM berlaku untuk wajib pajak, baik pribadi maupun badan yang memiliki omzet usaha kurang dari Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Lalu apa saja pokok perubahan PP No 46/2013 menjadi PP No 23/2018? Berikut beberapa pokok perubahan PP No 46/2013 menjadi PP No 23/2018: Penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final dari 1% menjadi 0,5% dari omzet, yang wajib dibayarkan setiap bulannya; Wajib Pajak diberikan dua pilihan dan dapat memilih untuk mengikuti tarif dengan ketentuan final 0,5%, atau menggunakan ketentuan normal. Mengikuti kententuan normal berarti mengikuti skema pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Mengatur jangka waktu pengenaan tarif PPh Final 0,5% dengan ketentuan sebagai berikut: Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yaitu selama 7 tahun; Bagi Wajib Pajak Badan yang berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer, atau Firma selama 4 tahun; Bagi Wajib Pajak Badan yang berbentuk Perseroan Terbatas selama 3 tahun. Insentif pajak UMKM Kemudian, bagaimana dengan ketentuan pemanfaatan insentif pajak dampak Covid-19 berupa PPh Final UMKM DTP yang diperpanjang hingga akhir tahun 2021 ini? Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Kementerian Keuangan memberikan insentif bagi Wajib Pajak, salah satunya pelaku usaha UMKM sejak tahun 2020. Mengingat kondisi perekonomian yang dilihat dalam beberapa bulan kedepan belum sepenuhnya dapat kembali seperti sedia kala, program insentif pajak ini diperpanjang hingga Desember 20201. Berikut insentif pajak UMKM yang diberikan Menteri Keuangan: Insentif PPh final tarif 0,5% sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 (PPh Final PP 23) yang ditanggung pemerintah. Dengan kata lain wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak. Selain itu, pihak-pihak yang bertransaksi dengan UMKM juga tidak perlu melakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM. Bagi pelaku UMKM yang ingin memanfaatkan insentif ini tidak perlu mengajukan surat keterangan PP 23. Pelaku UMKM cukup menyampaikan laporan realisasi setiap bulan Sekian informasi dan penjelasan singkat mengenai insentif pajak UMKM. Jika Anda adalah pelaku usaha UMKM, Anda bisa memanfaatkan kebijakan ini. Jika Anda ingin mengurus perpajakan usaha Anda, manfaatkan jasa kami. Kami menyediakan paket layanan perpajakan UMKM yang bisa Anda sesuaikan sesuai dengan kebutuhan Anda. Mau konsultasi soal perpajakan? Ke Indopajak saja!
NPWP Elektronik Diberlakukan, Wajib Pajak Lega
NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) elektronik adalah salah satu terobosan Direktorat Jendral Pajak untuk mempermudah Wajib Pajak dalam memperoleh nomor identitas pajak. Seperti yang kita ketahui, NPWP berfungsi sebagai identitas wajib pajak yang digunakan sebagai sarana dalam administrasi perpajakan. Tidak sedikit wajib pajak yang mengeluhkan keterlambatan dalam pengiriman kartu fisik NPWP. Sebelumnya, saat Anda mengajukan permohonan NPWP, pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan mengirimkan kartu fisik ke alamat yang Anda cantumkan dalam formulir permohonan. Alasan dikeluarkan fitur NPWP Elektronik Keterlambatan bisa berasal dari beberapa faktor seperti kesalahan penulisan alamat (kurang spesifik), alamat domisili beda dengan alamat KTP yang dituliskan di formulir, dan bisa juga karena wajib pajak berstatus non-efektif (NE) dimana wajib pajak menyatakan tidak akan menjalankan kewajiban perpajakan atau memilih untuk berstatus. Jika wajib pajak memilih pilihan ini maka DJP harus melakukan penelitian lanjutan terlebih dahulu agar kartu NPWP dapat dicetak. Jika berbicara mengenai penelitan atau pengecekan, pastinya hal ini membutuhkan waktu yang berakibat pada mundurnya waktu pengiriman kartu NPWP kepada wajib pajak. Oleh sebab itu, DJP mengeluarkan fitur baru untuk mempermudah wajib pajak dalam melapor pajak. Wajib pajak untuk mendapatkan dan menggunakan NPWP, dimana wajib pajak dapat menyalin dan mencetak sendiri NPWP yang dikirimkan melalui email. Semudah itu. Setelah Anda mengajukan permohonan untuk mendapatkan NPWP, NPWP elektronik akan dikirimkan ke surat elektronik (email) Anda. Bagaimana cara mendapatkannya? Sebelum mendapatkan NPWP secara elektronik, Anda perlu memiliki akun di website pajak.go.id. Jika Anda belum pernah mengajukan permohonan NPWP sebelumnya, Anda bisa mengikuti caranya disini. Sebaliknya, jika Anda sudah mengajukan permohonan NPWP sebelumnya, Anda bisa langsung mengikuti langkah dibawah ini: Login pada website pajak.go.id Setelah berhasil login akan diarahkan secara otomatis ke menu “Informasi” (jika tidak Anda bisa klik tab “Informasi”) yang memuat preview NPWP Elektronik Klik pada tulisan “Kirim Email” pada menu “Informasi” tersebut. Cek email Anda untuk melihat NPWP Elektronik yang terkirim. Apakah kartu fisik masih berlaku? Lalu dengan adanya kartu elektronik, apakah kartu fisik masih berlaku? Kartu elektronik ini sudah diberlakukan sejak lebih dari satu tahun lalu. Sebenarnya kartu ini digunakan sebagai alternatif atau backup jikalau kartu fisik Anda rusak atau hilang. Namun saat pandemi seperti sekarang ini memang sangat dibutuhkan. Memang keuntungan yang didapatkan sangat membantu wajib pajak. Dengan adanya fitur kartu elektronik, wajib pajak dapat mencetak sendiri NPWP-nya, kapan pun, di mana pun, dan di media apa pun. Namun ada baiknya kita juga tetap memiliki kartu fisik, karena untuk saat ini kartu elektronik statusnya adalah sebagai alternatif dan pelengkap kartu fisik NPWP. Hal ini sekaligus menyatakan bahwa kartu fisik masih menjadi alat utama bagi wajib pajak. Namun perlu diingat, pihak DJP pastinya akan terus mengusahakan berbagai macam carayang terbaik agar wajib pajak lebih mudah mengurus administrasi perpajakan. Semoga salah satu kemudahannya adalah mengesahkan kartu NPWP elektronik untuk siap digunakan kapanpun dan dimanapun. Apalagi di era digitalisasi sekarang ini, untuk melakukan transaksi hampir semuanya memanfaatkan fitur digital. Sekian penjelasan singkat mengenai NPWP elektronik. Semoga penjelasan ini bisa memberikan sedikit pemahaman mengenai fitur baru ini. Jika Anda ingin berkonsultasi seputar pajak, Anda bisa menghubungi kami di email info@indopajak.id Baca juga : NPWP Diperoleh Dengan Mudah, Ini Caranya! Jadi Pengusaha Tidak Memiliki NPWP, Apa Kerugiannya?
Pengusaha Kena Pajak Di Indonesia
Pengusaha Kena Pajak atau yang sering disingkat PKP adalah pengusaha yang menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (UU PPN) dan perubahannya. Semua pedagang bisa jadi Pengusaha Kena Pajak? Tidak sedikit yang berpikir bahwa PKP adalah para pedagang yang menjual baju, sepatu, celana, dan lain-lain. Namun perlu diketahui bahwa tidak semua pedagang ditetapkan sebagai PKP. Melanjutkan penjelasan diatas tentang PKP, kriteria PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak dengan batasan tertentu, pengusaha yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak, Jasa Kena Pajak, maupun Barang Kena Pajak tidak berwujud contohnya adalah hak cipta. Batasan tertentu yang dimaksudkan diatas adalah batasan omset hingga 4,8 miliar selama satu tahun buku. Jadi jika seorang pengusaha kecil yang memiliki batasan omset dibawah 4,8 miliar selama satu tahun buku, maka tidak termasuk dalam PKP. Namun tahukah Anda? Apabila seorang kecil yang tidak termasuk dalam PKP masih diperbolehkan untuk dikukuhkan sebagai PKP jika mereka memilih untuk melakukannya. Keuntungan sebagai Pengusaha Kena Pajak Lalu apa saja keuntungan yang diperoleh jika dikukuhkan sebagai PKP? Menjadi seorang PKP juga mendatangkan keuntungan. Saat Anda secara sah dikukuhkan sebagai PKP pajak masukan, atau pajak yang dibayar saat membeli barang, dapat dikreditkan/dikurangkan dari pajak keluaran (pajak yang dipungut saat menjual barang). Bagi para pelaku usaha yang ingin dikukuhkan sebagai PKP bisa langsung mendaftarkan diri kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai dengan lokasi usaha Anda berada. Untuk melakukan pendaftaran, pertama-tama Anda harus mengisi formulir permohonan dan melengkapi berkas persyaratan formal seperti yang diatur dalam Bab IV Pasal 45 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, Dan Pengukuhan PKP. DJP juga memberikan tiga saluran pengajuan permohonan sesuai dengan Pasal 47 ayat (2) demi memudahkan para pelaku usaha, yaitu permohonan dapat dilakukan: secara langsung dengan cara datang ke Kantor Pelayanan Pajak, melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan melampirkan bukti pengiriman surat. Lalu setelah dikukuhkan sebagai PKP? Apa saja kewajiban kita? Setelah dikukuhkan, PKP wajib menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak yang dibuat oleh setiap PKP atas penyerahan barang dan/atau jasa kena pajak. Selanjutnya, Anda perlu melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang sebesar 10% dari harga jual. PPN yang dimaksudkan adalah pajak keluaran. Kemudian, mengurangkan pajak keluaran dengan pajak masukan yang adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan dan/atau pemanfaatan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan/atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean dan/atau impor barang kena pajak. Hasil dari pengurangan ini merupakan PPN kurang bayar yang harus disetor kepada negara. Langkah terakhir adalah melaporkan hasil perhitungan tersebut dalam SPT Masa PPN. Demikian penjelasan singkat seputar Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan ketentuannya di Indonesia. Jika Anda ingin dibantu seputar pengukuhan PKP, Anda dapat menggunakan layanan konsultasi perpajakan di Indopajak. Hubungi kami di info@indopajak.id atau di nomor telepon (021) 22530920.
Lupa Nomor EFIN? Jangan Takut!
Lupa nomor EFIN adalah salah satu kasus yang bisa membuat Wajib Pajak panik saat hendak melapor pajak. Peraturan pembatasan kegiatan transaksi secara langsung semakin diperketat seiring dengan bertambahnya jumlah kasus yang terjadi. Kegiatan yang biasanya dilakukan secara offline diwajibkan untuk dilakukan secara online. Salah satu contoh kasus adalah kegiatan yang berkaitan keuangan, dalam hal ini pajak. Meskipun banyak peraturan telah dibuat, tidak berarti aktivitas pelaporan pajak berhenti. Begitu pula layanan pajak. Apalagi jika Anda lupa nomor EFIN, dan Anda sudah menghubungi layanan kantor pajak lalu tidak ada jawabannya. Perlu diketahui bahwa Anda tetap dapat berkonsultasi perihal layanan perpajakan atau pelaporan pajak seperti biasa, namun yang menjadi perbedaan adalah sarana dan prasarananya saja yang dipastikan agar tetap aman dan sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19. Jika Anda ingin memanfaatkan layanan tatap muka di kantor pajak, Anda harus mengantri secara online. Anda diwajibkan untuk mengambil nomor tiket antrean secara online. Lantas bagaiamana caranya untuk mendapatkan nomor antrean ini? Pertama-tama yang perlu dilakukan adalah membuka situs kunjung.pajak.go.id. Kemudian Anda akan diminta untuk mengisi beberapa informasi dasar seperti identitas, kantor tujuan, tanggal hingga waktu kunjungan. Bagi kebanyakan orang mungkin informasi pengalihan layanan pajak memusingkan karena prosedur yang masih asing atau yang belum familiar. Beberapa mungkin berpikir bahwa prosedur saat ini membingungkan dan mempersulit. Namun sebenarnya tidak. Karena itu, Indopajak hadir memberikan solusi mudah untuk Anda dalam mendapatkan nomor EFIN. Prosedur Mendapatkan Nomor EFIN Electronic Filing Identification Number atau yang disingkat EFIN sebuah identitas dalam bentuk nomor yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk wajib pajak guna melakukan transaksi elektronik seperti e-Filing pajak. Jika Anda hendak melakukan aktivasi atau lupa kode EFIN baik reset password atau registrasi di DJP Online, Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut: Mengaktivasi EFIN: Anda perlu menyampaikan permohonan aktivasi EFIN melalui email resmi KPP Perlu diperhatikan bahwa satu surel wajib pajak hanya untuk satu permohonan layanan aktivasi EFIN Kemudian kirimkan syarat permohonan aktivasi EFIN yaitu: Hasil scan formulir permohonan aktivasi EFIN yang dapat diunduh disini. Catatan: Validasi kembali dan pastikan nomor telepon dan surel yang tertulis di formulir masih aktif Jika Anda masih bingung dalam pengisian formulir, Anda bisa mengikuti petunjuk pengisian disini Foto identitas (KTP bagi WNI, KITAP/KITAS bagi WNA) Foto Surat Keterangan Terdaftar (SKT) atau NPWP Swafoto/selfie dengan memegang KTP dan kartu NPWP Anda Setelah melengkapi dokumen persyaratan, maka petugas melakukan pengecekan kesesuaian data yang diberikan oleh wajib pajak dengan database yang terdaftar di DJP. Jika semua data telah sesuai, petugas membuat dan mengirim EFIN dalam bentuk PDF melalui email yang terdaftar. Untuk mengetahui alamat, telepon, dan email KPP, wajib pajak dapat mengunjungi situs resmi disini Email yang masuk akan diproses oleh KPP di jam kerja Lupa kode EFIN Jika Anda lupa kode EFIN, Anda bisa Menelepon nomor resmi KPP. Jika Anda lupa kode EFIN, Anda dapat menyampaikan permohonan layanan lupa EFIN melalui nomor telepon resmi KPP tempat Anda terdaftar. Daftar nomor teleponnya dapat dilihat disini. Catatan yang perlu Anda ingat, satu panggilan telepon/WhatsApp call dari wajib pajak hanya untuk satu permohonan layanan lupa EFIN. Selanjutnya Anda akan diminta verifikasi oleh petugas untuk mengkonfirmasi data wajib pajak apakah wajib pajak/pengurus badan yang bersangkutan. Mengirimkan email ke alamat email resmi KPP. Anda juga dapat menyampaikan permohonan lupa EFIN melalui email resmi KPP. Catatan yang harus Anda perhatikan, satu email wajib pajak hanya dapat digunakan untuk satu permohonan layanan lupa EFIN. Persyaratan yang harus dikirimkan yaitu: Scan formulir permohonan EFIN, centang pada jenis permohonan cetak ulang. Formulirnya dapat diunduh disini. Sekali lagi, pastikan nomor telepon dan email yang diisi masih aktif. Foto identitas (KTP bagi WNI, KITAP/KITAS bagi WNA) Foto Surat Keterangan Terdaftar (SKT) atau NPWP Swafoto/selfie dengan memegang KTP dan kartu NPWP Anda Setelah menyerahkan semua data yang disyaratkan, petugas akan melakukan pengecekan kesesuaian data yang diberikan oleh wajib pajak dengan database DJP. Jika semua telah sesuai, petugas akan mengirim pemberitahuan EFIN dalam bentuk PDF melalui email. Melalui Kring Pajak Selain cara diatas, Anda juga bisa menyampaikan permohonan lupa EFIN melalui (dengan syarat EFIN sudah pernah diaktifkan). Anda bisa mencoba mengontak saluran telepon 1500200, Twitter @kring_pajak, dan live chat di www.pajak.go.id. Perlu diperhatikan bahwa sebelum menghubungi pastikan Anda menyiapkan data pribadi seperti NPWP, nama, alamat, nomor telepon genggam, dan alamat surel (email) yang didaftarkan. Mengirimkan Pesan Langsung atau DM di akun media sosial KPP tempat wajib pajak terdaftar. Jika Anda perhatikan media sosialnya, DJP merupakan salah satu akun pemerintah yang aktif menyebarkan informasi perpajakan. Anda bisa mengirimkan DM melalui akun-akun seperti twitter, facebook, atau instagram resmi KPP ke nama akun @pajak (kemudian diikuti nama daerah), contohnya @pajakserpong untuk akun media sosial resmi KPP Pratama Serpong. Demikian penjelasan singkat seputar cara mendapatkan nomor EFIN, baik yang baru mengaktivasi atau yang lupa nomor EFIN. Semoga penjelasan prosedur diatas bisa membantu Anda. Jika Anda ingin berkonsultasi lebih lanjut mengenai perpajakan, jangan ragu untuk menghubungi Indopajak melalui email di info@indopajak.id atau WhatsApp business kami di nomor (+62) 21 2212 7479.
Wajib Pajak Sudah Bisa Lapor Pajak? Dokumen Apa Saja Yang Perlu Dipersiapkan?
Wajib pajak sudah bisa lapor pajak atau belum? Seperti yang kita ketahui, lapor pajak adalah kegiatan yang merupakan kewajiban bagi para wajib pajak yang harus dipenuhi tiap tahunnya. Sebagai informasi, layanan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak telah dibuka oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Maka dari itu, wajib pajak, baik wajib pajak badan maupun orang pribadi, sudah bisa menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun pajak 2020. Dengan catatan, batas akhir lapor SPT tahun pajak 2020 wajib pajak badan adalah akhir April 2021, sedangkan wajib pajak orang pribadi batas akhirnya adalah31 Maret 2021. Dokumen yang harus disiapkan saat lapor SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk lapor SPT Tahunan, Anda wajib menyiapkan Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP. Selain itu, Anda seorang Wajib Pajak Orang Pribadi yang bekerja sebagai karyawan, Anda akan mendapatkan bukti pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21-nya dari pemberi kerja (perusahaan atau instansi pemerintah). Pemberi kerja diwajibkan memberikan bukti potong PPh Pasal 21, baik yang bersifat final atau tidak final, atas pajak yang telah dipotongnya paling lambat 31 Januari pada tahun berikutnya. Contohnya pemberi kerja wajib memberikan bukti potong PPh 21 atas Januari s.d. Desember 2019 kepada para karyawannya pada tanggal 31 Januari 2020. Nah, bukti potong ini akan Anda gunakan sebagai isian penghasilan yang bersifat final atau tidak final, kredit pajak, dan bukti pemotongan/pemungutan dalam SPT Tahunannya. Berbeda dengan skenario ini. Anda adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki kegiatan usaha. Anda diwajibkan membuat rekapitulasi penghasilan selama setahun jika Anda tidak membuat laporan keuangan atas usahanya. Kemudian jumlah penghasilan setahunnya dikalikan dengan norma perhitungan penghasilan netto (NPPN). Barulah dari situ diketahui jumlah penghasilan nettonya sebagai dasar penghitungan PPh Pasal 21 yang terutangnya. Bagi Wajib Pajak dengan tarif perhitungan PPh 1% karena kemudahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 maka seluruh penghasilannya merupakan penghasilan final. Selain data dan informasi terkait penghasilan dan bukti pemotongan PPh 21, perlu juga disiapkan data harta dan kewajiban yang meliputi yang digunakan untuk kegiatan usaha maupun tidak. Harta dapat berupa data tanah dan bangunan berupa kepemilikan tanah, kendaraan bermotor, piutang, dan barang bergerak atau tidak bergerak lainnya. Selain itu kewajiban. Kewajiban dapat berupa kredit kepemilikan rumah, kredit bank, dan lainnya. Data harta dan kewajiban sangat penting karena digunakan untuk menganalisis antara besarnya penghasilan dibandingkan dengan harta dan kewajibannya. Seperti yang kita ketahui bahwa sejumlah penghasilan yang diperoleh tentunya digunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari, investasi, dan membayar kewajiban/hutang. Wajib Pajak Badan Sama seperti halnya Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan juga harus menyediakan NPWP perusahaan. Wajib Pajak Badan wajib untuk mengadakan pembukuan, minimal berupa neraca dan laporan laba/rugi. Kedua dokumen ini sebagai dasar mengisi SPT Tahunan WP Badan. Laporan keuangan yang telah dibuat oleh wajib pajak merupakan laporan keuangan yang disusun berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) atau Information Financial Reporting System (IFRS). Selain itu juga perlu disiapkan beberapa data seperti fotokopi dokumen pendirian atau akta pendirian dan perubahan untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri, atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi mereka yang termasuk dalam kategori Bentuk Usaha Tetap (BUT). Selain akta pendirian, Anda juga perlu menyiapkan fotokopi dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah setidaknya Lurah atau Kepala Desa atau lembar tagihan bukti pembayaran listrik Anda juga perlu menyiapkan fotokopi Perjanjian Kerjasama/Akta Pendirian sebagai bentuk kerja sama operasi (Joint Operation), fotokopi NPWP masing-masing anggota bentuk kerja sama operasi (Joint Operation) yang diwajibkan untuk punya NPWP dan fotokopi surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah minimal setingkat Lurah atau Kepala Desa (jika penanggung jawabnya adalah WNA) Selain itu Anda juga harus menyiapkan fotokopi dokumen izin usaha atau kegiatan yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah setidaknya tingkat Lurah atau Kepala Desa. Demikian penjelasan singkat mengenai dokumen apa saja yang diperlukan untuk melapor SPT Tahunan, baik untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Konsultasikan masalah perpajakan perusahaan Anda dengan Indopajak. Biar kami urus perpajakanmu.
