Apakah Anda salah satu wajib pajak yang memanfaatkan insentif pajak? Jika benar, apakah dampak insentif pajak untuk Anda pribadi selama masa pandemi dari tahun lalu hingga sekarang ini? Apakah dengan adanya insentif pajak, Anda sedikit merasa lega, atau malah biasa saja? Jawaban masyarakat yang memanfaatkan insentif pajak tentunya berbeda karena status perekonomiannya yang berbeda-beda pula.

Pada artikel sebelumnya sempat disinggung bahwa pandemi tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada perekonomian masyarakat, tidak hanya di Indonesia melainkan di seluruh dunia khususnya yang terkena dampak pandemi. Dalam situasi seperti ini, peran pemerintah sangat berdampak dalam mendorong perekonomian agar tidak anjlok apalagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Oleh karena itu, Kementerian Keuangan menerapkan kebijakan dengan memberikan insentif pajak dengan harapan dapat mendorong daya beli masyarakat serta memenuhi kebutuhan impor bahan baku terkhusus bagi sektor-sektor yang terkena dampak pandemi. Insentif pajak juga diharapkan dapat membantu arus kas perusahaan agar kembali beraktivitas.

Kebijakan ini diperpanjang hingga tahun akhir tahun 2021 dan termasuk dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN), yakni keringanan PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), pembebasan dari pemungutan PPh 22 impor, dan keringanan angsuran pajak PPh 25.

Dalam survey yang dilakukan oleh Bank Indonesia terdapat sebanyak 26.000 responden atau sekitar 87,5% pengusaha UMKM yang mengalami dampak negatif dari pandemi Covid-19. Dampak yang dialami adalah menurunnya penjualan secara drastis hingga lebih dari 75%. Sudah jelas bahwa pengusaha UMKM banyak yang mengalami kerugian akibat dari penurunan ini.

Sayangnya banyak pelaku UMKM yang belum memahami atau mungkin tidak tahu akan kebijakan ini. Pasalnya menurut data Ditjen Pajak (DJP) (10 Juli 2020), total pelaku UMKM yang memanfaatkan fasilitas PPh final UMKM DTP baru 201.880 atau 10% dari total 2,3 juta wajib pajak UMKM yang terdaftar. Padahal kebijakan insetif pajak ini telah berlaku sejak Masa Pajak April 2020. Menurut data yang diambil dari DJP, tercatat realisasi insentif yang dikeluarkan hingga bulan Juli 2021 adalah sebesar Rp45,1 triliun atau sebesar 71,7% dari pagu sebesar Rp62,83 triliun.

Data terakhir yang diperoleh dari DJP pada bulan September 2021, realisasi penerimaan pajak semakin menuju arah positif, yaitu sebesar 62,61%. Memang dari segi penerimaan menjadi lambat, namun patut diakui bahwa insentif pajak mampu menjaga daya beli masyarakat dan produktivitas usaha. .

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa secara fakta memang realisasi penerimaan pajak memang tidak 100%. Apalagi ditengah kondisi yang serba tidak pasti ini. Tindakan lanjutan dari pemerintah sangat diharapakan, seperti memberikan edukasi tentang adanya insentif pajak dan perinciannya. Apalagi kepada pelaku usaha yang menganggap insentif ini tidak menarik atau bahkan tidak mau berurusan dengan perpajakan selama pandemi. Sebaliknya, kedua belah pihak  harus bekerjasama dalam rangka meningkatkan perekonomian negara.

Apabila Anda pelaku usaha UMKM dan ingin memanfaatkan insentif pajak, Anda bisa berkonsultasi dengan konsultan terbaik kami. Untuk informasi lebih lanjut hubungi (021) 22530920 atau melalui email di info@indopajak.id.