INDOPAJAK.ID, Jakarta – Pajak bukanlah bea cukai, tapi apakah anda sudah mengetahui perbedaanya? Apa saja lingkupnya antara pajak dan bea cukai? Apa dasar hukum regulasinya? Indopajak sudah merangkum untuk anda. Definisi Pajak Pajak adalah kontribusi wajib yang terbayar oleh WP kepada negara berdasarkan UU tanpa mendapatkan imbalan secara langsung. Ini untuk membiayai berbagai kebutuhan negara dalam rangka penyediaan layanan publik dan mendukung pembangunan nasional. Pajak terpungut berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1983, termasuk yang terbaru dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Contoh Pajak: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai. Definisi Bea Cukai Terdiri dari dua istilah: “bea” dan “cukai,” yang keduanya adalah pungutan negara tetapi berbeda dalam pengenaannya. Bea adalah pungutan yang terkena oleh pemerintah pada barang-barang yang melewati batas wilayah negara, baik barang yang masuk (impor) maupun barang yang keluar (ekspor). Bea masuk ada untuk melindungi industri lokal dari persaingan produk impor, sedangkan bea keluar bertujuan untuk mengendalikan ekspor barang-barang penting. Pengenaan bea ini teratur dalam UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Cukai adalah pungutan yang tertuju atas barang-barang tertentu yang teranggap memiliki dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan. Barang-barang yang terkena cukai biasanya bersifat konsumtif atau dapat mengganggu kesehatan, seperti rokok, alkohol, dan produk tembakau lainnya. Cukai ada dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995. Contoh Bea Cukai: Bea masuk untuk barang impor, bea keluar untuk komoditas ekspor tertentu, dan cukai atas rokok serta minuman beralkohol. Dasar Hukum dan Regulasi Pajak dan bea cukai diatur oleh regulasi yang berbeda karena sifat dan fungsi masing-masing pungutan tersebut juga berbeda. Pajak diatur terutama oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Undang-undang ini memberikan landasan hukum untuk berbagai jenis pajak, mulai dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), hingga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Tujuan utama pajak adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam menyediakan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Bea cukai teratur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995. Bea cukai meliputi dua aspek utama: bea masuk, yaitu pungutan atas barang yang masuk ke Indonesia dari luar negeri. Dan bea keluar, yaitu pungutan atas barang yang terekspor dari Indonesia. Fungsi utama bea cukai adalah melindungi industri dalam negeri, menjaga stabilitas pasar dalam negeri, serta mengontrol aliran barang yang masuk atau keluar dari Indonesia sesuai dengan kebijakan ekonomi nasional. Lingkup Pajak dan Bea Cukai Perbedaan lain yang signifikan antara pajak dan bea cukai adalah lingkup penerapannya. Pajak memiliki cakupan yang lebih luas dan menyasar semua lapisan masyarakat yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak. Lingkup pajak di Indonesia mencakup berbagai jenis pajak, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak Pusat: Pajak ini dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Jenis pajak pusat meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Pajak pusat juga mencakup Bea Materai, yang tertuju pada dokumen tertentu sebagai tanda pembayaran pajak atas dokumen tersebut. Pajak-pajak ini ada untuk membiayai program-program yang berdampak pada skala nasional. Pajak Daerah: Pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Pajak daerah mencakup Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk sektor pedesaan dan perkotaan. Pendapatan dari pajak daerah untuk pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal. Sebaliknya, bea cukai memiliki lingkup yang lebih spesifik, yaitu berhubungan dengan kegiatan ekspor dan impor. Ada dua jenis utama bea cukai, yaitu: Bea Masuk: Bea masuk dikenakan pada barang-barang yang masuk ke wilayah Indonesia dari luar negeri. Bea ini bertujuan untuk mengendalikan jumlah barang yang terimpor serta melindungi industri lokal dari produk luar negeri yang mungkin lebih murah. Selain itu, bea masuk juga menjadi instrumen dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional dengan menyesuaikan tarif sesuai dengan kebijakan ekonomi yang berlaku. Bea Keluar: Bea keluar dikenakan pada barang-barang yang diekspor dari Indonesia ke luar negeri, khususnya barang-barang tertentu yang bernilai tinggi atau dianggap penting bagi perekonomian. Contohnya, komoditas seperti minyak sawit, kayu, atau tambang tertentu terkena bea keluar agar hasilnya dapat untuk kepentingan nasional. Selain itu, di bawah lingkup bea cukai juga ada cukai, yaitu pungutan khusus yang terkena atas barang-barang tertentu yang terduga memiliki dampak negatif bagi masyarakat. Seperti rokok, minuman beralkohol, dan produk tembakau lainnya. Cukai berfungsi untuk mengendalikan konsumsi barang-barang tersebut sekaligus menambah penerimaan negara. Kesimpulan Secara umum, pajak dan bea cukai memiliki perbedaan yang mendasar baik dari sisi dasar hukum, lingkup, maupun tujuannya. Pajak lebih bersifat menyeluruh dan terpungut dari berbagai aktivitas ekonomi, baik oleh perorangan maupun badan usaha. Pajak juga terbagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah, untuk mendanai kebutuhan publik pada skala nasional dan lokal. Di sisi lain, bea cukai lebih spesifik pada kegiatan ekspor dan impor barang, yang bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri, mengontrol aliran barang, serta menjaga stabilitas ekonomi. Bea cukai juga mencakup cukai, yang terkena pada barang-barang tertentu yang berisiko bagi kesehatan dan lingkungan. Dengan memahami perbedaan ini, masyarakat dapat lebih sadar akan kewajibannya, baik dalam membayar pajak maupun memahami fungsi bea cukai. Pajak dan bea cukai sama-sama berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi Indonesia, namun dengan cara dan lingkup yang berbeda. Jika Anda memiliki pertanyaan terkait pajak perusahaan, Anda bisa hubungi Indopajak dan gunakan kode IDPJKARTKL untuk konsultasi gratis.
Tag: bea
WASPADA! Phising Di Aplikasi M-Pajak DJP
INDOPAJAK.ID, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak atau DJP meminta masyarakat Indonesia selaku wajib pajak negara untuk waspada. Hal ini bukan tanpa alasan karena telah ada upaya tindak ilegal phising pada aplikasi M-Pajak. Latar Belakang Aplikasi M-Pajak Dewasa ini, era digital menjadi era yang sangat mempermudah segala lini atau sektor bisnis. Hal tersebut tak terkecuali pada sektor fiskal atau perpajakan. DJP sebagai instansi pemerintah yang bergerak pada bidang pajak pun memanfaatkan kemajuan era ini. Salah satunya ialah dengan membuat aplikasi yang bernama M-Pajak. Kesungguhan DJP untuk mau berkolaborasi dengan kemajuan teknologi ini akhirnya berbuahkan hasil yang positif. Pada momentum Hari Pajak 3 tahun silam, tepatnya tahun 2021, M-Pajak resmi rilis. Lantas, apa itu aplikasi M-Pajak? Aplikasi M-Pajak Seperti yang masyarakat ketahui, bahwa situs resmi dari DJP adalah pajak.go.id. Situs resmi inilah yang menjadi portal berita utama bagi DJP dalam menyampaikan info terkait pajak yang berguna bagi para WP. Pada dasarnya, Aplikasi M-Pajak adalah versi aplikasi mobile dari situs pajak.go.id. DJP menyatakan aplikasi M-Pajak ada untuk memudahkan wajib pajak dalam mendapatkan layanan yang lebih personal, mudah, dan cepat. Pada implementasinya, aplikasi ini dapat diunduh secara gratis melalui Play Store maupun App Store. Para Wajib Pajak perlu melakukan log in dengan mengisi NPWP dan kata sandi seperti umumnya. Untuk bisa memanfaatkan aplikasi M-Pajak secara utuh, WP perlu mengirim kode verifikasi yang diterima pada saat proses melakukan log in. Layaknya aplikasi mobile pada umumnya, M-Pajak memiliki berbagai fitur yang nantinya akan sangat memudahkan para WP. Fitur tersebut seperti menu e-billing, informasi KPP terdekat, kartu NPWP digital, pengingat batas waktu penyetoran dan pelaporan pajak, hingga informasi peraturan perpajakan terkini. Permasalahan Aplikasi M-Pajak Realita dari kemudahan yang muncul pada era digitalisasi teknologi, nampaknya juga berimbas kepada hal negatif. DJP mengumumkan bahwa ada percobaan tindak ilegal phising pada aplikasi M-Pajak. Itulah mengapa DJP mengimbau para WP untuk selalu waspada saat menggunakan layanan perpajakan secara daring. Indopajak.id mengutip (17/7), “Berdasarkan operasi siber yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 12 Juli 2024, terdapat percobaan phising yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak pada Aplikasi M-Pajak dengan alamat https://djp.dor-go.cc,” tulis DJP dalam Pengumuman Nomor PENG-22/PJ-09/2024 yang ditandatangani oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Dwi Astuti. Phising Pada Aplikasi M-Pajak Phising itu sendiri sudah bukan hal baru dalam tindak kriminal atau kejahatan pada jaringan internet. Secara sederhana, phising adalah upaya menipu atau penipuan yang bertujuan untuk mengumpulkan data. Data-data yang terisi biasanya, data-data penting yang bisa ada penyalahgunaan. Dalam prosesnya, phising biasanya menggunakan beragam media, bisa dengan surel (e-mail), short message service (SMS), atau saluran lainnya seperti M-Pajak oleh DJP. Phising yang tercatat ada pada M-Pajak ini mengandung tautan (link) unduh (download) aplikasi yang berbahaya. Mengapa berbahaya? Karena di dalam tautan tersebut, WP wajibkan untuk mengisi data peribadi dalam konteks “pembaruan”. Imbauan Waspada Phising DJP selaku instansi yang memiliki tanggung jawab atas apapun yang bersangkutan dengan M-Pajak pun mengimbau masyarakat selaku wajib pajak. “Direktorat Jenderal Pajak mengimbau masyarakat atau Wajib Pajak untuk selalu waspada dan berhati-hati dalam melakukan aktivitas dalam jaringan/daring (on-line), termasuk dalam melakukan aktivitas keuangan dan perpajakan, serta hindari mengklik tautan yang berasal dari sumber yang tidak jelas. Domain resmi Direktorat Jenderal Pajak adalah pajak.go.id,” tulis DJP. Menyikapi Permasalahan Pada akhirnya, segala sesuatu tidak akan lepas dari tindak kriminal termasuk implementasi digitalisasi teknologi oleh DJP. Masyarakat sebagai wajib pajak adalah pilar penting dalam pembangunan negara Indonesia melalui pembayaran pajak. Dengan lemahnya sistem yang ada pada pemerintah saat ini, tentunya ini menjadi pekerjaan rumah tim Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini menjadi penting, jika permasalahan yang sama jika terulang kembali akan berpengaruh pada kredibilitas DJP itu sendiri. Tidak hanya disitu, kesadaran para wajib pajak untuk membayar pajak juga akan ikut menurun karena munculnya rasa ragu pada instansi pemerintah. Kontak Resmi DJP Direktorat Jenderal Pajak atau DJP kembali mengingatkan para wajib pajak jika menemukan hal-hal mencurigakan, memiliki pertanyaan terkait pajak, dan membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai berbagai layanan perpajakan dapat menghubungi DJP melalui www.pajak.go.id atau Kring Pajak di 1500-200. Jika Anda memiliki pertanyaan terkait pajak perusahaan, Anda bisa hubungi Indopajak.id.
