Di dunia yang serba digital ini semakin banyak yang memanfaatkan teknologi untuk mempermudah melakukan berbagai hal seperti bisnis transaksi, komunikasi dan sebagainya. Di Indonesia, khususnya dalam bidang perpajakan, juga memanfaatkan teknologi digital dengan tujuansebagai sarana untuk mempermudah masyarakat untuk mengurus pajak. Salah satu sarana digital yang dimaksudkan adalah e-Filling. Yang merupakan satu cara penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara elektronik dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jendral Pajak Penyedia Layanan SPT Elektronik atau Application Service Provider (ASP). Lapor SPT Kini Wajib E-Filling Fakta yang beredar Direktorat Jendral Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan kini telah mewajibkan pelaporan pajak secara online melalui e-Filling Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh). Aturan baru ini berlaku bagi wajib pajak (WP) pribadi maupun badan usaha. Tujuan pelaporan SPT adalah sebagai sarana untuk melaporan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Adapun fungsi SPT adalah sebagai berikut: Tujuan pelaporan SPT adalah sebagai sarana untuk melaporan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Adapun fungsi SPT adalah sebagai berikut: Aturan baru ini berlaku bagi wajib pajak (WP) pribadi maupun badan usaha. Tujuan pelaporan SPT adalah sebagai sarana untuk melaporan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Fungsi SPT bagi Wajib Pajak 1.Wajib Pajak PPh Sebagai sarana WP untuk melaporkan dan mempertanggung-jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan utnuk melaporkan tentang: Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak; Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak Harta dan kewajiban; Pemotongan/pemungutan pajak orang atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak. Pengusaha kena pajak 2. Pengusaha kena pajak Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung-jawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang: Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran Pembayaran atau melunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemotong/Pemungut Pajak 3. Pemotong/Pemungut Pajak Sebagai sarana untuk melaporakan dan mempertanggungajwabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan. Wajib Pajak yang Wajib E-Filling Para WP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya, KPP Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar wajib menyampaikan SPT Tahunan, SPT Masa PPh Pasal 21 / 26, serta SPT Masa PPN melalui e-Filing. Selain bagi para Wajib Pajak tersebut, kewajiban penyampaian SPT melalui e-Filing juga berlaku bagi Wajib Pajak tertentu antara lain Wajib Pajak yang melakukan pemotongan PPh terhadap lebih dari 20 karyawan dan Pengusaha Kena Pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama, menyatakan bahwa apabila WP yang diwajibkan menyampaikan SPT melalui e-Filing ternyata menggunakan cara lain. Seperti menyampaikan secara langsung atau mengirimkan via pos, maka SPT yang disampaikan tidak dapat diterima dan akan dikembalikan kepada WP. Beliau juga menegaskan apabila tidak atau terlambat melaporkan, maka dikenakan sanksi administrasi Rp 100 ribu untuk SPT Orang Pribadi, dan Rp 1 juta untuk SPT Badan. Bagi anda yang ingin mengurus pajak namun tidak ingin ribet mendalami berbagai hal rumit tentang perpajakan, anda bisa menghubungi kami di Info@indopajak.id. Kami memiliki tim yang berpengalaman untuk mengurus pajak Anda.
Tag: pajak provinsi
Sebelum Membuka Usaha, Ketahui Bedanya Pajak Negara dan Pajak Daerah!
Ketika sudah memiliki modal yang cukup, tentu kita tak akan menunda lagi untuk membuka usaha sendiri. Walaupun begitu, ternyata banyak hal yang harus kita urus, termasuk perizinan, dan juga perpajakan. Soal pajak, kira-kira apakah Anda sudah mengetahui perbedaan antara Pajak Negara dan Pajak daerah?Ketahui dahulu perbedaan diantara kedua jenis pajak, ini. Jangan sampai Anda membuang waktu yang krusial hanya untuk keliru ketika menyetor ke kantor pajak. Klasifikasi Pajak Berdasarkan Pemungutnya Bila diklasifikasikan pada penanggung jawabnya, ada dua jenis pajak, yaitu Pajak Negara dan Pajak Daerah. Pajak negara tentu saja dikelola dan dipungut oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, berdasarkan peraturan dari Menteri Keuangan. Berbagai hal yang berkaitan dengan pajak negara diurus di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, dan Kantor Pusat Direktorat jenderal pajak. Pajak negara dipungut untuk membiayai APBN, yang kemudian digunakan untuk kepentingan pembangungan dan lain sebagainya. Sementara itu, Pajak Daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) atau Dinas Pelayanan Pajak (Disyanjak) atau Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) atau nama lain sesuai kebutuhan tiap daerah. Termasuk diantaranya SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) yang merupakan sistem kerjasama terpadu antara POLRI, Dinas Pendapatan Provinsi dan PT Jasa Raharja (Persero) dalam mengelola PKB dan BBNKB. Jenis Pajak Negara: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pajak Penghasilan (PPh) Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) Pajak Bumi dan Bangungan – Pertambangan, perkebunan, dan perhutanan (PBB – P3) Bea Materai Jenis Pajak Daerah Sementara itu pajak daerah dibagi lagi menjadi 2 jenis yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota Jenis Pajak Provinsi : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Pajak Air Permukaan Pajak Rokok Jenis Pajak Kabupaten/Kota: Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (PMBLB) Pajak Parkir Pajak Air Tanah (PAT) Pajak Sarang Burung Walet Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Sudah mengetahui tentang jenis-jenis pajak serta perbedaannya? Berarti ini waktunya kamu buat taat pajak. Ketahui pajak apa saja yang harus dibayarkan ketika baru membuka usaha di sini, atau kamu juga bisa langsung menghubungi kami ke info@indopajak.id. Jangan takut ribet untuk urus pajak, karena Anda bisa mempercayakan kami, Indopajak.id yang berpengalaman, dan terpercaya.
