INDOPAJAK.ID, Jakarta – Apakah kamu tahu pajak THR Lebaran. Bagaimana panduannya? Indopajak sudah merangkum untuk anda.

Sekilas Pajak THR Lebaran

Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hak karyawan yang perusahaan berikan menjelang hari raya keagamaan. Seiring perkembangan sistem perpajakan di Indonesia, THR tidak hanya menjadi bentuk apresiasi bagi pekerja tetapi juga termasuk dalam objek pajak penghasilan (PPh 21). Artikel ini akan membahas sejarah pemberian THR, awal terkena pajak THR, serta skema perhitungan pajak THR menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER).

Pemberian THR di Indonesia bermula pada era 1950-an ketika Menteri Perburuhan saat itu, S.M. Abidin, menginisiasi kebijakan untuk memberikan tunjangan kepada pekerja menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pada awalnya, THR hanya hadir untuk pegawai negeri sipil (PNS), tetapi kemudian berkembang dan wajib ada bagi perusahaan swasta untuk memberikan THR kepada seluruh pekerja tetap maupun kontrak.

Saat ini, kewajiban pemberian THR teratur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 6 Tahun 2016, yang mewajibkan pengusaha untuk membayarkan THR paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan bagi pekerja dengan masa kerja minimal satu bulan.

Awal Mula Pajak THR Terkena Pajak

Sebagai bagian dari penghasilan karyawan, THR dikenakan pajak berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) No. 36 Tahun 2008. Pajak atas THR mulai diberlakukan secara lebih luas ketika sistem perpajakan Indonesia menerapkan mekanisme self-assessment, di mana setiap wajib pajak wajib melaporkan dan membayar pajaknya sendiri, termasuk atas penghasilan tambahan seperti THR.

THR terlihat sebagai penghasilan tidak tetap karena hadir sekali dalam setahun. Oleh karena itu, pengenaan pajaknya sedikit berbeda dari gaji bulanan biasa, dengan menggunakan skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER).

Pajak THR Skema TER

Untuk menghindari lonjakan pajak akibat kenaikan penghasilan tahunan akibat THR, DJP menetapkan perhitungan pajak THR menggunakan TER. Skema ini ada agar pajak yang terkenakan lebih proporsional sesuai dengan tarif progresif PPh 21.

Perhitungan dan pemotongan PPh 21 sering kali terlihat rumit dan membingungkan. Oleh karena itu, perlu ada penyederhanaan agar administrasi perpajakan lebih mudah tanpa memberatkan Wajib Pajak. Skema tarif efektif PPh 21 (TER) hadir untuk menyederhanakan perhitungan tanpa mengubah skema tahunan sesuai Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh. Selain itu, skema TER tidak menambah beban pajak baru, melainkan hanya menyederhanakan metode penghitungan pajak bulanan dan harian.

Kesimpulan

Pajak THR telah menjadi bagian dari sistem perpajakan Indonesia sejak lama dan terkenakan berdasarkan ketentuan PPh 21. Untuk mencegah lonjakan pajak akibat penerimaan penghasilan tambahan, DJP menerapkan skema TER. Skema ini memungkinkan perhitungan pajak lebih adil. Pemahaman yang baik mengenai penghitungan pajak THR dapat membantu karyawan dan perusahaan. Hal apa yang terbantu? Yakni dalam memenuhi kewajiban pajaknya dengan lebih efisien dan transparan.

Jika Anda memiliki pertanyaan terkait pajak perusahaan, Anda bisa hubungi Indopajak dan gunakan kode IDPJKARTKL untuk konsultasi gratis.