INDOPAJAK.ID, Jakarta – Coretax dari DJP sudah resmi rilis dan menuai berbagai masalah disertai harapan kedepannya. Bagaimana opini Indopajak terkait ini? Indopajak sudah merangkum untuk anda.

Sekilas Coretax DJP

Transformasi digital yang diusung Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Coretax merupakan langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan. Coretax dirancang untuk memodernisasi sistem pajak, mengintegrasikan berbagai layanan, serta memberikan pengalaman yang lebih baik bagi wajib pajak. Namun, di balik ambisi besar ini, pengalaman dengan Coretax sejauh ini menunjukkan bahwa masih ada sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Artikel ini akan membahas pengalaman, kendala, dan harapan terhadap Coretax ke depannya.

Coretax adalah sistem terintegrasi yang menggantikan platform lama DJP dengan teknologi yang lebih mutakhir. Tujuannya adalah menyederhanakan proses pelaporan pajak, mempercepat akses informasi, serta meningkatkan akurasi data. Dengan mengadopsi teknologi digital, Coretax menjanjikan kemudahan dalam pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga monitoring kewajiban pajak wajib pajak.

Namun, peluncuran sistem baru ini juga teriringi dengan tantangan transisi yang signifikan. Beberapa pengguna mengeluhkan tentang gangguan teknis, seperti akses yang lambat, kegagalan login, dan error pada sistem, terutama saat menghadapi lonjakan pengguna di waktu-waktu kritis seperti menjelang batas pelaporan pajak.

Masalah Coretax DJP

Sejak rilisnya Coretax, sejumlah kendala telah terlapor, di antaranya:

1. Downtime Sistem: Dalam masa transisi, Coretax sering mengalami downtime yang menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan SPT. Hal ini terutama terasa saat periode pelaporan pajak tahunan, ketika lalu lintas pengguna meningkat drastis.
2. Kurangnya Pelatihan Wajib Pajak: Banyak wajib pajak, terutama pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), masih belum sepenuhnya memahami cara menggunakan sistem baru ini. Kurangnya panduan dan pelatihan menyulitkan mereka dalam beradaptasi.
3. Integrasi Data yang Tidak Sempurna: Beberapa data wajib pajak dari sistem lama tidak sepenuhnya sinkron dengan sistem baru, mengakibatkan kesalahan atau kehilangan data penting.

Untuk mengatasi kendala ini, DJP terus melakukan pembaruan sistem dan memperkuat infrastruktur teknologi Coretax. Salah satu langkah yang terpakai adalah peningkatan kapasitas server untuk mengurangi risiko downtime. Selain itu, DJP mulai aktif memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada wajib pajak melalui seminar online dan panduan digital.

DJP juga berkomitmen untuk meningkatkan keamanan sistem guna melindungi data wajib pajak dari potensi ancaman siber. Ke depan, pembaruan sistem ini mampu memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dan meminimalkan kesalahan teknis.

Yang Tidak Termasuk Pengenaan Kenaikan PPN

Coretax memiliki potensi besar untuk merevolusi sistem perpajakan di Indonesia. Namun, agar benar-benar dapat memberikan manfaat maksimal, beberapa hal perlu menjadi perhatian:

1. Stabilitas Sistem: DJP harus memastikan bahwa Coretax dapat terakses tanpa gangguan, terutama pada periode-periode sibuk seperti pelaporan SPT tahunan.
2. Peningkatan Edukasi: Wajib pajak dari berbagai latar belakang perlu mendapatkan edukasi yang memadai mengenai penggunaan Coretax, sehingga tidak ada yang tertinggal dalam proses digitalisasi ini.
3. Kolaborasi dengan Pihak Ketiga: DJP dapat bekerja sama dengan konsultan pajak atau lembaga profesional lain untuk membantu wajib pajak dalam beradaptasi dengan sistem baru.

Kesimpulan

Coretax adalah langkah maju dalam reformasi perpajakan yang menjanjikan efisiensi dan transparansi. Meski menghadapi sejumlah tantangan di awal implementasi, upaya perbaikan yang terlakukan DJP menunjukkan komitmen untuk mengatasi kendala tersebut. Dengan stabilitas sistem yang lebih baik, edukasi yang menyeluruh, dan kolaborasi strategis, Coretax dapat menjadi alat yang kuat untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran pajak di Indonesia. Keberhasilan sistem ini akan sangat bergantung pada dukungan semua pihak, termasuk wajib pajak, konsultan pajak, dan pemerintah itu sendiri.

Jika Anda memiliki pertanyaan terkait pajak perusahaan, Anda bisa hubungi Indopajak dan gunakan kode IDPJKARTKL untuk konsultasi gratis.