INDOPAJAK.ID, Jakarta – Ketahui aspek pajak bisnis olahraga padel yang sedang populer dewasa ini. Apa saja aspek pajaknya? Indopajak telah merangkum untuk Anda.

Kewajiban PKP dan PPN 12%

Setiap usaha penyewaan lapangan padel masuk dalam kategori sebagai jasa kena pajak. Jika omzet tahunan melewati Rp4,8 miliar, maka pengusaha wajib terkukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Sebagai PKP, Anda berkewajiban memungut dan melaporkan PPN 12% sesuai ketentuan terbaru yang berlaku mulai 1 Januari 2025 berdasarkan UU HPP. Artinya, harga sewa lapangan harus sudah memperhitungkan PPN agar margin usaha tetap aman.

PPh Badan dan Potensi PPh Pasal 23

Pendapatan sewa lapangan padel merupakan objek PPh Badan. Namun, jika penyewa merupakan perusahaan, maka berlaku pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto (tidak termasuk PPN).

Sebagai penyedia jasa, Anda wajib meminta bukti potong PPh 23 dari klien untuk kemudian terkreditkan dalam SPT Tahunan Badan. Tanpa bukti potong ini, beban pajak bisa lebih besar dari seharusnya.

PPh Pasal 22 Marketplace (PMK 37/2025)

Jika penyewaan lapangan padel dipasarkan melalui platform atau marketplace, maka berlaku aturan baru dari PMK 37/2025. Marketplace yang terpilih pemerintah wajib memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5% dari omzet penyedia jasa.

Namun, untuk pelaku usaha orang pribadi dengan omzet di bawah Rp500 juta setahun, PPh 22 ini tidak dipungut, asalkan menyampaikan surat pernyataan ke marketplace. Dengan demikian, usaha skala kecil masih bisa berkembang tanpa beban pajak berlebih.

Optimalisasi Biaya dengan PMK 66/2023

Selain kewajiban, ada juga peluang penghematan pajak. PMK 66/2023 mengatur bahwa natura berupa fasilitas olahraga untuk karyawan terkecualikan dari objek PPh, sepanjang nilainya tidak melebihi Rp1,5 juta per pegawai per tahun.

Jika perusahaan penyewaan padel memberikan akses lapangan gratis bagi karyawan untuk program wellness, maka biaya ini tetap bisa dibebankan secara fiskal, sementara pegawai tidak dikenakan PPh tambahan.

Kewajiban Administrasi Perpajakan

Untuk menjaga kepatuhan pajak, pelaku usaha lapangan padel wajib:

• Membuat pembukuan berbasis akrual;
• Menerbitkan e-Faktur untuk PPN;
• Menggunakan e-Bupot 23/26 untuk pemotongan pajak pihak lain (misalnya jasa pelatih padel independen);
• Melakukan rekonsiliasi PPh 22 dari marketplace.

Kepatuhan administrasi ini akan melindungi usaha dari risiko sanksi sekaligus menjaga kepercayaan investor maupun mitra bisnis.

Kesimpulan

Bisnis lapangan padel tidak hanya menawarkan peluang besar di sektor sport & leisure, tetapi juga memerlukan strategi pajak yang tepat. Dengan memahami aturan PKP & PPN 12%, PPh Badan dan PPh 23, pungutan marketplace PPh 22, serta peluang efisiensi dari PMK 66/2023, pelaku usaha dapat menekan risiko sekaligus mengoptimalkan profitabilitas.

Dengan kata lain, manajemen pajak yang baik adalah salah satu kunci keberhasilan bisnis penyewaan lapangan padel di Indonesia.

Jika Anda memiliki pertanyaan terkait pajak perusahaan, Anda bisa hubungi Indopajak dan gunakan kode IDPJKARTKL untuk konsultasi gratis.