INDOPAJAK.ID, Jakarta – Pajak daerah memiliki sistem baru yang bernama Tapping Box. Apa itu Tapping Box? Indopajak sudah merangkum untuk anda.

Sekilas Tapping Box

Pemerintah daerah di Indonesia terus berupaya meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan pajak. Salah satu inovasi yang diterapkan adalah penggunaan tapping box, sebuah alat yang dirancang untuk merekam setiap transaksi pada usaha yang menjadi objek pajak daerah. Dengan penerapan teknologi ini, semoga penerimaan pajak daerah dapat optimal dan potensi kebocoran pajak dapat berkurang.

Tapping box adalah perangkat elektronik yang dipasang pada sistem kasir (Point of Sales/POS) di berbagai jenis usaha seperti restoran, hotel, tempat hiburan, dan parkir. Alat ini berfungsi untuk merekam setiap transaksi penjualan secara real-time dan mengirimkan data tersebut langsung ke sistem pemerintah daerah. Dengan demikian, pemerintah dapat memantau aktivitas penjualan dan memastikan bahwa pajak yang terutang terlapor dengan benar.

Tujuan dan Manfaat Sistem Tapping Box

Penerapan tapping box memiliki beberapa tujuan utama:

1. Meningkatkan Transparansi: Dengan data transaksi yang terekam secara otomatis, pemerintah daerah dapat memantau penerimaan pajak dengan lebih akurat dan transparan.
2. Mengurangi Potensi Kecurangan: Perekaman data secara real-time mengurangi peluang bagi wajib pajak untuk melakukan manipulasi data transaksi, sehingga potensi kecurangan dapat terminimalisir.
3. Mempermudah Pengawasan dan Pemeriksaan: Data yang terekam memudahkan petugas pajak dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan, karena informasi yang krusial tersedia secara lengkap dan akurat.

Sebagai contoh, Kota Batam telah menerapkan tapping box untuk memantau transaksi usaha secara otomatis, yang mempermudah pengawasan dan pemeriksaan bila wajib pajak tidak jujur. Hal ini terharapkan mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan terutang.

Dasar Hukum Tapping Box

Penerapan tapping box didukung oleh berbagai regulasi, antara lain:

• Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD): Mengatur pemungutan pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir.
• Peraturan Daerah (Perda): Setiap pemerintah daerah memiliki perda yang mengatur pelaksanaan pemungutan pajak daerah, termasuk penggunaan teknologi seperti tapping box.
• Peraturan Kepala Daerah: Beberapa kepala daerah telah mengeluarkan peraturan khusus yang mewajibkan pemasangan tapping box pada usaha tertentu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Kesimpulan

Tapping box merupakan inovasi penting dalam upaya meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan pajak daerah. Dengan penerapan yang tepat dan dukungan dari berbagai pihak, alat ini berpotensi besar dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Dan mencegah kebocoran yang merugikan pembangunan daerah.

Jika Anda memiliki pertanyaan terkait pajak perusahaan, Anda bisa hubungi Indopajak dan gunakan kode IDPJKARTKL untuk konsultasi gratis.