Back to News
sengketa pajak, peraturan pajak

Seram dan Rumit, Itulah Sengketa Pajak!

Sengketa pajak diartikan sebagai sengketa yang dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Wajib pajak akan menempuh upaya hukum antara lain:

  1. Keberatan
  2. Banding
  3. Gugatan
  4. Peninjauan Kembali

Keberatan

Keberatan merupakan hak wajib pajak sebagai upaya perlinfungan hukum melalui Lembaga keberatan. Jika berbicara mengenai hak, upaya hukum keberatan ini pada umumnya bergantung pada wajib pajak itu sendiri, apakah ingin menggunakan atau tidak. Namun perlu diketahui jika keberatan ini tidak digunakan maka akan dikenakan sanksi hukum.

Apabila sewaktu-waktu Anda memperoleh surat ketetapan pajak karena perbedaan pemahaman perhitungan pajak. Contohnya, apabila Anda berpendapat bahwa jumlah rugi, jumlah pajak terutang, dan pemotongan atau pemungutan pajak  tidak sesuai dengan yang seharusnya, dan merasa tidak puas dengan surat ketetapan pajak yang dikeluarkan, Anda bisa mengajukan keberatan. Keberatan yang harus sesuai dengan ketetapan pajak yakni:

  1. Jumlah rugi berdasarkan ketentuan perpajakan;
  2. Jumlah besarnya pajak;
  3. Pemotongan pajak; atau
  4. Pemungutan pajak.

Anda dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak/Bea Cukai/Gubernur/Bupati/Walikota yang telah mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak / Bea Cukai/ Dinas Pendapatan Daerah setempat, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

  1. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  2. menyertakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak disertai alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan;
  3. 1 (satu) keberatan hanya diajukan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, untuk 1 (satu) pemotongan pajak, atau untuk 1 (satu) pemungutan pajak;
  4. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi, sebelum Surat Keberatan disampaikan;
  5. Dapat diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak:
    • surat ketetapan pajak dikirim; atau
    • pemungutan pajak oleh pihak ketiga;

hal ini tidak dilakukan jika Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak;

  1. Surat Keberatan ditandatangani yang oleh Wajib Pajak, dan oleh bukan Wajib Pajak, harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang KUP; dan
  2. Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang KUP.

Ketentuan khusus:

  • Apabila Surat Keberatan yang disampaikan oleh Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf f, Wajib Pajak dapat melakukan perbaikan dan menyampaikan kembali sebelum jangka waktu 3 (tiga) bulan.
  • Tanggal penyampaian Surat Keberatan yang telah diperbaiki merupakan tanggal dimana Surat Keberatan diterima.
  • Apabila Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan pajak yang masih harus dibayar yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, terhitung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

Banding

Upaya hukum banding merupakan tahap upaya hukum lanjutan dari upaya hukum keberatan. Setiap hukum banding selalu melalui hukum keberatan terlebih dahulu karena Anda mengajukan banding berdasarkan surat keputusan keberatan. Berikut adalah persyaratan dalam mengajukan upaya hukum banding:

  • Wajib Pajak hanya dapat mengajukan permohonan banding atas Surat Keputusan Keberatan kepada badan peradilan pajak.
  • Permohonan  diajukan secara tertulis menggunakan bahasa Indonesia, dengan melampirkan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima. Permohonan  dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan.
  • 1 (satu) Keputusan berlaku untuk 1 (satu) Surat Banding

Gugatan

Selain upaya banding, upaya yang dapat dilakukan adalah upaya hukum gugatan. Upaya hukum gugatan adalah upaya hukum yang dilakukan wajib pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Syarat upaya hukum gugatan adalah:

  • Gugatan diajukan secara tertulis menggunakan Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.
  • Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan adalah 14 (empat belas) hari dan sifatnya tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan penggugat. Jangka waktu diperpanjang hingga 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya keadaan diluar kekuasaan penggugat.
  • Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan selain Gugatan yang dimaksud adalah 30 (tiga puluh) hari. Jangka waktu ini tidak mengikat apabila tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan penggugat. Jangka waktu akan diperpanjang 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya keadaan diluar kekuasaan penggugat.
  • 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) Keputusan berlaku dalam 1 (satu) Surat Gugatan.
  • Gugatan diajukan harus disertai dengan alasan-alasan yang jelas, mencantumkan tanggal diterima, pelaksanaan penagihan, atau Keputusan yang digugat dan dilampiri salinan dokumen yang digugat.

Peninjauan kembali

Peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa yang dapat digunakan oleh pihak bersengketa untuk membantah putusan pengadilan. Apabila Wajib Pajak atau Badan Hukum dalam hal ini pihak yang bersengketatidak merasa puas dengan putusan pengadilan, maka pihak bersengketa berhak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

  • Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak.
  • Permohonan Peninjauan Kembali tidak menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak.
  • Hukum Acara yang berlaku pada pemeriksaan peninjauan kembali berdasarkan UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Perlu Anda ketahui bahwa sengketa pajak dapat terjadi antara Wajib Pajak dengan pemerintah karena terdapat perbedaan pendapat tentang besaranya pajak yang terutang. Pihak yang bersengketa harus memahami ketentuan sengketa pajak dengan memperhatikan syarat-syarat yang di butuhkan untuk mengajukan upaya hukum dalam penyelesaian sengketa pajak. Memanfaatkan upaya hukum adalah tindakan yang tepat karena bertujuan sebagai sarana perlindungan hukum bagi Wajib Pajak dalam menyelesaikan sengketa pajak.

Tidak ingin terkena sengketa pajak? Pastikan Anda lebih berhati-hati dalam melaporkan perpajakan Anda. Solusi yang ditawarkan adalahmenyewa konsultan pajak untuk membantu Anda, jikalau Anda kurang paham akan ketentuan perpajakan. Ingat! Mencegah lebih baik daripada mengobati. Hubungi saja Indopajak di nomor (021) 2212 7479 atau melalui email info@indopajak.id.

Share this post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to News
WhatsApp chat