INDOPAJAK.ID, Jakarta – Purbaya tegas mengatakan tidak pada barang thrifting yang ilegal meskipun memiliki potensi pajak. Bagaimana detailnya? Indopajak telah merangkum untuk anda.

Latar Belakang

Perdagangan barang bekas atau thrifting memunculkan nilai ekonomi nyata. Namun sebelum membayangkan penerimaan pajak besar-besaran, kita harus memahami dua hal penting: aturan pajak yang berlaku dan masalah legalitas barang. Secara aturan, penyerahan barang—termasuk barang bekas—dapat menjadi objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan penjual yang mendapatkan keuntungan tetap dapat dikenai Pajak Penghasilan (PPh). Selain itu, tarif PPN yang umum sekarang berada pada level 12% berdasarkan kebijakan PPN terbaru.

Di sisi lain, Pemerintah Indonesia, melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa impor pakaian bekas yang marak sebagai sumber barang thrifting termasuk tindakan ilegal dan akan ditindak tegas, meskipun beberapa pelaku mengusulkan legalisasi demi kontribusi pajak. Pernyataan ini memperlihatkan bahwa potensi penerimaan tidak otomatis berarti legalisasi seluruh praktik thrifting, khususnya yang mengandalkan impor ilegal.

Simulasi Potensi Pajak Thrifting

Untuk memberi gambaran, kita susun skenario konservatif agar realistis. Asumsi: pasar thrifting legal domestik menghasilkan total transaksi Rp5 triliun per tahun (hanya transaksi yang jelas asal-usul dan tercatat). Dengan asumsi struktur perpajakan sebagai berikut:

• PPN: 12% dari nilai transaksi (jika penjual PKP dan memungut PPN) → potensi PPN = Rp600 miliar.
  
• PPh Badan/OP atas laba: jika margin rata-rata penjual 20% dari nilai jual, laba kotor = Rp1 triliun; dengan tarif efektif PPh konservatif 10% (gabungan tarif dan kredit pajak), potensi PPh = Rp100 miliar.
  
• Total potensi penerimaan (PPN + PPh) ≈ Rp700 miliar/tahun dalam skenario ini.
  

Jika pasar nyata lebih besar (mis. Rp10 triliun transaksi), maka penerimaan berpotensi mendekati Rp1,4 triliun/tahun. Namun angka-angka ini bersifat indikatif dan bergantung pada kepatuhan penjual, status PKP, serta apakah transaksi tercatat secara resmi.

Hambatan Potensi Pajak Thrifting

Pertama, legalitas barang: banyak thrifting bergantung pada impor pakaian bekas; namun Pemerintah menolak legalisasi impor tersebut dan akan menindak barang ilegal. Hal ini secara langsung membatasi basis pajak yang dapat dipungut.

Kedua, kepatuhan dan pencatatan: pasar thrifting banyak bertransaksi secara informal (platform sosial, barter, offline tunai) tanpa faktur, sehingga sulit dipungut PPN dan PPh. Ketiga, status pelaku usaha: hanya pelaku yang menjadi PKP dan menerbitkan faktur yang dapat memungut dan menyetor PPN sesuai ketentuan. DJP sendiri menegaskan bahwa penyerahan barang bekas dapat dikenai PPN jika memenuhi unsur penyerahan BKP. 

Indopajak Sebagai Konsultan Pajak Terbaik Di Jakarta Barat

Kabar baik bagi para wajib pajak, tim indopajak berisi ahli-ahli terlatih yang sudah terbiasa menggunakan bahkan mengerti fitur-fitur coretax. Hal ini menjadikan indopajak salah satu konsultan pajak terbaik di Jakarta, khususnya jakarta barat. Indopajak siap membantu proses pelaporan SPT Tahunan baik itu wajib pajak orang pribadi atau badan.

Kesimpulan

Secara teknis, pasar thrifting yang tercatat dan legal memiliki potensi penerimaan pajak yang tidak kecil. Namun, realisasi potensi itu bergantung pada tiga prasyarat: legalitas barang, kepatuhan pelaku, dan pencatatan transaksi. Selain itu, sikap pemerintah—yang tetap menolak impor pakaian bekas ilegal—membatasi kemungkinan legalisasi menyeluruh, sehingga potensi penerimaan hanya dapat terjadi jika perdagangan bertransformasi menjadi aktivitas domestik yang transparan dan patuh pajak.

Untuk pembuat kebijakan maupun pelaku usaha, jalan tengah terbaik adalah mendorong thrifting berbasis produk lokal dan mekanisme formal agar manfaat ekonomi sekaligus penerimaan pajak dapat tercapai tanpa melanggar aturan impor. 

Jika Anda memiliki pertanyaan terkait pajak perusahaan, Anda bisa hubungi Indopajak dan gunakan kode IDPJKARTKL untuk konsultasi gratis.