INDOPAJAK.ID, Jakarta – Ketahui aspek pajak mengenai warisan di Indonesia. Apa saja aspeknya? Indopajak telah merangkum untuk Anda.

Pendahuluan

Warisan sering kali menjadi topik sensitif di tengah masyarakat, tidak hanya dari sisi hukum keluarga tetapi juga dari sisi perpajakan. Di Indonesia, setiap perolehan hak atas tanah dan bangunan, termasuk dari warisan, dikenakan pajak yang dikenal dengan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Agar adil, pemerintah juga menetapkan batasan nilai yang tidak dikenai pajak, yaitu NPOPTKP (Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak). Pemahaman yang jelas mengenai aturan ini penting agar ahli waris dapat mengelola kewajiban pajaknya dengan tepat.

Dasar Hukum Pajak Warisan

Dasar hukum utama mengenai BPHTB awalnya tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2000. Namun sejak diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), pemungutan BPHTB diserahkan kepada pemerintah daerah. Perkembangan terbaru juga ditegaskan dalam UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD). Artinya, meskipun kerangka hukumnya tertentukan secara nasional, besarannya tersesuaikan melalui peraturan daerah (Perda) masing-masing.

Apa itu BPHTB?

BPHTB adalah pajak yang lahir atas setiap perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan tersebut tidak hanya melalui transaksi jual beli, tetapi juga bisa dari hibah, tukar-menukar, pelepasan hak, atau warisan. Dalam konteks warisan, ahli waris teranggap memperoleh hak baru atas tanah atau bangunan yang diwariskan, sehingga timbul kewajiban membayar BPHTB. Tarif BPHTB secara nasional ditetapkan sebesar 5% dari NPOP (Nilai Perolehan Objek Pajak) dikurangi NPOPTKP.

Lingkup NPOPTKP

NPOPTKP berfungsi sebagai pengurang nilai perolehan sebelum menghitung pajak. Ketentuan ini penting untuk memastikan bahwa warisan dengan nilai tertentu tidak langsung terbebani pajak. Berdasarkan regulasi nasional, NPOPTKP tertetapkan:

• Paling rendah Rp60 juta per wajib pajak untuk perolehan biasa, seperti jual beli.

• Paling rendah Rp300 juta untuk perolehan karena waris atau hibah wasiat yang terterima orang pribadi yang masih memiliki hubungan keluarga sedarah satu derajat ke atas atau ke bawah, termasuk suami dan istri.

Namun, karena pengaturan teknis ada di tangan daerah, besarannya bisa berbeda. Misalnya, di DKI Jakarta NPOPTKP untuk perolehan biasa ditetapkan sebesar Rp80 juta, sementara untuk warisan tetap Rp300 juta. Ada juga daerah lain yang menaikkan batas hingga Rp250 juta untuk meringankan beban masyarakat.

Simulasi Perhitungan BPHTB

Sebagai contoh, seseorang menerima warisan berupa rumah di Jakarta dengan nilai Rp1,2 miliar. Maka, perhitungannya adalah:

• NPOP (nilai warisan): Rp1.200.000.000
• NPOPTKP waris: Rp300.000.000
• NPOP Kena Pajak: Rp900.000.000
• BPHTB terutang: 5% × Rp900.000.000 = Rp45.000.000

Angka ini menunjukkan bahwa meskipun ada pengurangan NPOPTKP, nilai pajak yang terbayar ahli waris bisa tetap signifikan.

Hal Yang Perlu Wajib Pajak Pahami

Ada beberapa hal yang wajib terperhatikan oleh ahli waris. Pertama, pastikan mengetahui besar NPOPTKP sesuai Perda di daerah objek tanah atau bangunan berada. Kedua, jangan sampai terlambat membayar BPHTB karena bisa terkena sanksi administrasi berupa denda dan bunga. Ketiga, untuk perolehan karena warisan, dokumen pendukung seperti akta waris, surat keterangan kematian, dan dokumen hubungan keluarga menjadi syarat utama dalam proses administrasi.

Kesimpulan

Pajak warisan melalui mekanisme BPHTB adalah kewajiban yang tidak bisa terhindari oleh setiap ahli waris di Indonesia. Namun, pemerintah telah memberikan keringanan melalui skema NPOPTKP, khususnya untuk warisan dari keluarga sedarah atau pasangan suami istri. Perbedaan penetapan di tiap daerah menunjukkan perlunya pemahaman lokal yang baik. Dengan pemahaman regulasi, simulasi perhitungan, serta dokumen yang lengkap, ahli waris bisa memenuhi kewajiban perpajakannya dengan lebih bijak dan terhindar dari beban yang tidak perlu.

Jika Anda memiliki pertanyaan terkait pajak perusahaan, Anda bisa hubungi Indopajak dan gunakan kode IDPJKARTKL untuk konsultasi gratis.