Back to News

Startup P2P Lending, Ini kewajiban Pajak yang Harus dilaksanakan!

Seringkali kita membutuhkan uang tambahan untuk berbagai keperluan seperti modal usaha, kebutuhan darurat atau biaya pendidikan. Tentunya Anda berpikir untuk meminjam ke lembaga keuangan konvensional seperti bank. Tetapi tahukah Anda bahwa ada solusi keuangan terbaru yang dinamakan P2P lending.Pertanyaan yang muncul kemudian apakah untuk meminjam dikenakan pajak? Ketika membuat startup P2P ini apa saja kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan?

Memahami Bisnis Peer To Peer Lending

Bagi Anda yang belum mengetahui, Peer to Peer Lending adalah sebuah startup yang menyediakan produk layanan jasa keuangan . Cara kerjanya adalah  mejadi sebuah wadah yang mengumpulkan pemberi dan penerima pinjaman melalui sebuah aplikasi atau situs untuk keperluan transaksi pinjam meminjam uang yang tentu saja dilakukan tanpa bertatap muka atau online.

Beberapa tahun belakangan, muncul banyak sekali aplikasi sejenis. Hal  itu lantaran masih banyak masyarakat  kita yang tidak terjangkau oleh layanan peminjaman uang konvensional seperti  bank. Belum lagi, pemberi pinjaman juga bisa mendapatkan penghasilan berupa buanga. Sementara para pelaku startup bisnis Peer to Peer Lending akan mendapatkan penghasilan dari  biaya pendaftaran, denda serta  komisi setiap ada transaksi pinjam-meminjam.

Biasanya, Peer to Peer Lending akan memberikan persyaratan mudah untuk peminjam seperti, peminjam harus WNI, memiliki kelengkapan identitas pribadi, memiliki NPWP pribadi atau perusahaan, memiliki data legalitas perusahaan, memiliki rekening atas nama pribadi dengan syarat sudah berjalan minimal tiga bulan. Dengan persyaratan mudah tersebut, peminjam dapat mengajukan dana mulai dari 500 ribu rupiah hingga 2 milyar rupiah

Sementara sang pemberi pinjaman cukup mengeluarkan modal minimum 100 ribu rupiah saja dengan imbal balik yang sesuai dengan kemampuan peminjam tersebut. Fintech lending akan memberikan penghasilan berupa bunga yang mencapai 10 persen hingga 35 persen per tahun. Hal ini lebih tinggi dari bunga acuan yang ditetapkan, yaitu kisaran 5.75 persen.

Pendapatan Pinjaman Peer to Peer lending

Bunga pinjaman yang ditentukan cukup terjangkau, yakni kisaran 7 hingga 30 persen per tahun atau 0.58 hingga 2.5 persen per bulan. Tingkat bunga berdasarkan dari tingkat risiko dalam data pinjaman yang diajukan. Mengenai jangka waktu pengambilan atau tenor terhitung lebih singkat dari sistem pinjaman online lainnya. Secara umum ditetapkan tenor mulai dari 30 hari hingga 24 bulan. Sebagai pemberi pinjaman atau Pendana yang ingin menginvestasikan uang untuk menghasilkan keuntungan yang tinggi,

Perusahaan Fintech lending menyusun strategi dengan melakukan pencegahan demi mengurangi terjadinya risiko gagal bayar yang dilakukan peminjam. Sebab, akan menyeleksi calon peminjam secara ketat, seperti data yang diajukan, riwayat kredit, dan lainnya. Meskipun tampak sederhana dan mudah, cara ini tergolong efektif mencegah gagal bayar dari peminjam. Bahkan, perusahaan memiliki sistem dana proteksi yang sudah disiapkan sehingga pemberi pinjaman tidak dirugikan.

Selain itu, pelaku usaha juga menyerahkan jasa kepada pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Apakah penghasilan dan jasa yang diberikan dikenakan pajak?

Pajak yang dikenakan atas Penghasilan dari Jasa Peminjaman Startup P2P Lending

Pada dasarnya, setiap tambahan kemampuan ekonomis atau penghasilan akan dikenakan pajak yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 36. Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Berikut perlakuan pajak untuk bisnis fintech Peer-to-Peer Landing, Pertama, penghasilan berupa bunga yang diperoleh pemberi pinjaman akan dikenakan pajak penghasilan, PPh 23 sebesar 15%. Kedua, imbalan berupa jasa lain yang didapat pelaku usaha, akan dikenakan PPh 23 sebesar 2% dari keuntungan yang diperoleh. Sebagai informasi, pelaku usaha wajib berbentuk perseroan terbatas/koperasi yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.

Ketiga, atas penyerahan jasa yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, pelaku usaha akan membayar pajak pertambahan nilai sebesar 10% sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor.42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai.

Lalu bagaimana cara memenuhi kewajiban pajak penghasilan dari bisnis fintech Peer-to-Peer Lending? buat NPWP sebagai sarana administrasi pajak, kini tersedia secara online di (https://ereg.pajak.go.id) isi formulir dan kirim berkas elektronik. Kemudian, pihak pemotong (pelaku usaha fintech) membuat ID billing melalui DJP Online dan membayar pajak PPh 23 atas bunga sebesar 15% yang jatuh tempo pada tanggal 10, jika berhasil akan keluar bukti potong untuk diserahkan kepada pemberi pinjaman.

Terakhir, bukti potong yang telah diserahkan kepada pemberi pinjaman digunakan untuk lapor pajak menggunakan aplikasi e-SPT sesuai sistem self assessment, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan secara mandiri.

Cara Penuhi Kewajiban Perpajakan Startup Fintech P2P Lending

Sedangkan untuk pelaku usaha fintech Peer-to-Peer Lending yang ingin memenuhi kewajiban pajak pertambahan nilai dapat dilakukan dengan mudah melalui e-Nofa (akan mendapatkan nomor seri faktur pajak sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 24/PJ/2012 apabila telah dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak) dan mempunyai akun PKP, kode aktivasi dan password, serta memiliki sertifikat digital dari KPP.

Setelah mendapatkan nomor seri, masukkan data faktur pajak dan dapatkan e-faktur, lalu bayar pajak pertambahan nilai melalui e-billing, dan lapor pajak pertambahan nilai pada SPT Masa PPN.

Mari penuhi kewajiban pajak dari bisnis fintech Peer-to-Peer Lending secara online!

 

Share this post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to News
WhatsApp chat