INDOPAJAK.ID, Jakarta – Sejarah dan regulasi PTKP menjadi sesuatu yang wajib pajak perlu ketahui. Bagaimana cerita dari PTKP dan faktor apa yang membuat ada klasifikasi PTKP? Indopajak sudah merangkum untuk anda.

Sejarah Latar Belakang PTKP

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah bagian dari sistem perpajakan di Indonesia yang membebaskan sebagian penghasilan dari wajib pajak individu agar tidak terkena pajak penghasilan (PPh). Konsep PTKP ini memiliki tujuan utama untuk melindungi wajib pajak dengan penghasilan rendah dari kewajiban pajak yang berlebihan. Lahirnya PTKP berakar pada kesadaran pemerintah akan perlunya kebijakan pajak yang adil dan proporsional, terutama bagi masyarakat dengan pendapatan yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Dalam sejarahnya, PTKP muncul seiring dengan perkembangan sistem perpajakan Indonesia yang mulai memperhatikan kemampuan ekonomis setiap wajib pajak. Ketika sistem perpajakan Indonesia mulai tereformasi di tahun 1983 melalui Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), pemerintah menganggap penting untuk menyusun batasan minimum pendapatan yang terkena pajak. PTKP menjadi salah satu instrumen utama dalam merancang struktur pajak yang lebih progresif, sehingga beban pajak lebih seimbang dan tidak membebani masyarakat berpenghasilan rendah.

Regulasi Dasar Hukum PTKP

Dasar hukum PTKP di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang merupakan perubahan dari undang-undang sebelumnya. Dalam peraturan ini, PTKP diatur sebagai bagian dari sistem pengurangan pajak yang ditujukan untuk wajib pajak orang pribadi, baik yang masih lajang maupun yang sudah berkeluarga. Seiring berjalannya waktu, ketentuan mengenai PTKP telah mengalami beberapa kali revisi. Perubahan ini ada untuk menyesuaikan batasan penghasilan tidak kena pajak dengan tingkat inflasi serta kondisi ekonomi nasional.

Secara teknis, besaran PTKP teratur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang dapat terevisi sewaktu-waktu tanpa harus melakukan perubahan pada undang-undang. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk mengatur PTKP agar relevan dengan perkembangan ekonomi. Sebagai contoh, besaran PTKP yang berlaku saat ini teratur melalui PMK terbaru yang mengakomodasi kenaikan harga kebutuhan hidup. Sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga dan beban pajak lebih adil.

Faktor Klasifikasi PTKP

Klasifikasi PTKP di Indonesia terbentuk pada beberapa faktor utama, yaitu status pernikahan dan jumlah tanggungan dari wajib pajak. Dalam konteks PTKP, pemerintah mengakui bahwa kebutuhan hidup seseorang yang masih lajang berbeda dengan mereka yang sudah berkeluarga atau memiliki tanggungan. Oleh karena itu, PTKP terbagi menjadi beberapa kategori berdasarkan situasi keluarga wajib pajak tersebut.

• Status Pernikahan: Wajib pajak yang sudah menikah memiliki kebutuhan yang lebih besar dibandingkan dengan yang masih lajang. Oleh karena itu, pemerintah memberikan nilai PTKP yang lebih tinggi bagi wajib pajak yang sudah menikah. Hal itu baik yang memiliki istri bekerja maupun tidak. Penambahan nilai PTKP ini bertujuan untuk mengimbangi pengeluaran tambahan yang wajib pajak sudah menikah harus tanggung.
• Jumlah Tanggungan Anak atau Anggota Keluarga Lainnya: Selain status pernikahan, PTKP juga mempertimbangkan jumlah tanggungan yang harus dihidupi oleh wajib pajak. Pemerintah menetapkan bahwa setiap anak atau anggota keluarga yang menjadi tanggungan wajib pajak, hingga maksimal tiga orang, berhak atas tambahan PTKP. Kebijakan ini terancang untuk mengurangi beban pajak wajib pajak yang bertanggung jawab atas anggota keluarga lain yang tidak memiliki penghasilan sendiri.

Penetapan klasifikasi ini mencerminkan prinsip keadilan vertikal dalam sistem perpajakan. Kemampuan membayar pajak tertimbang berdasarkan kebutuhan hidup dan kondisi keluarga. Dengan demikian, PTKP menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa wajib pajak yang berbeda status keluarga dan tanggungannya terkena pajak secara lebih proporsional.

Kesimpulan

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) di Indonesia adalah kebijakan yang terancang untuk memberikan keadilan dalam sistem perpajakan. Dengan memberikan batasan penghasilan minimum yang bebas dari pajak, pemerintah menunjukkan kepedulian. Kepedulian terhadap masyarakat berpenghasilan rendah dan melindungi daya beli mereka. Latar belakang PTKP yang berasal dari semangat untuk menciptakan keadilan pajak menunjukkan bahwa sistem perpajakan Indonesia terus beradaptasi. Beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

Dasar hukum PTKP yang fleksibel juga memungkinkan pemerintah untuk melakukan penyesuaian sesuai dengan perkembangan ekonomi, misalnya melalui Peraturan Menteri Keuangan. Selain itu, klasifikasi PTKP berdasarkan status pernikahan dan jumlah tanggungan adalah salah satu contoh. Contoh bagaimana kebijakan ini mempertimbangkan kebutuhan wajib pajak dalam kehidupan nyata.

Secara keseluruhan, PTKP adalah bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menerapkan pajak yang lebih adil dan proporsional. Melalui PTKP, pemerintah berupaya memastikan bahwa pajak tidak menjadi beban bagi mereka yang penghasilannya masih dalam kategori rendah.

Jika Anda memiliki pertanyaan terkait pajak perusahaan, Anda bisa hubungi Indopajak dan gunakan kode IDPJKARTKL untuk konsultasi gratis.