INDOPAJAK.ID, Jakarta – Bagaimana kondisi politik ekonomi perang dagang Amerika dan Tiongkok? Bagaimana dampaknya terhadap pasar global? Bagaimana ini mempengaruhi perpajakan di Indonesia? Indopajak sudah merangkum untuk anda.

Babak Baru Perang Dagang 2025

Perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok kembali menguat pada 2025. Presiden Donald Trump, yang kembali menjabat di Gedung Putih, memperkenalkan kebijakan tarif global sebesar 10% untuk semua negara dan menaikkan tarif untuk produk asal Tiongkok hingga 125%. Langkah ini merupakan kelanjutan dari strategi “America First”, dengan tujuan mengurangi ketergantungan terhadap produk asing dan mendorong manufaktur domestik.

Tiongkok merespons keras. Mereka menaikkan tarif hingga 84% terhadap produk AS, termasuk sektor-sektor strategis seperti pertanian, otomotif, dan teknologi. Situasi ini menciptakan babak baru ketegangan dagang, yang tidak hanya berdampak pada dua negara adidaya tersebut, tetapi juga pada perekonomian global secara luas.

Dampak Ekonomi Global yang Mencemaskan

Menurut laporan terbaru OECD (2025), ketegangan perdagangan ini berkontribusi terhadap penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi global sebesar 0,6 poin persentase, turun dari 3,1% menjadi sekitar 2,5%. Lembaga Keuangan Dunia seperti World Bank juga memperingatkan tentang risiko gangguan rantai pasok global, terutama pada komponen elektronik, logistik, dan energi.

Investor global cenderung menahan ekspansi dan melakukan relokasi industri ke negara-negara alternatif dengan risiko politik lebih rendah. Hal ini membuka peluang bagi kawasan Asia Tenggara, namun secara keseluruhan menciptakan atmosfer bisnis yang lebih berhati-hati.

Respons dan Strategi Indonesia

Indonesia termasuk negara yang ikut terdampak meski tidak terlibat langsung. Ekspor utama ke Tiongkok—seperti batu bara, kelapa sawit, dan nikel—turut menurun akibat perlambatan ekonomi Tiongkok. Ekspor ke AS pun menghadapi tekanan akibat ketidakpastian tarif.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa ketegangan dagang ini dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,3–0,5 poin persentase. Namun, Indonesia mengambil pendekatan adaptif. Pemerintah mendorong relokasi industri dari Tiongkok ke Indonesia dan menawarkan peningkatan impor dari AS senilai USD 18–19 miliar, sebagai langkah diplomatik untuk menstabilkan hubungan perdagangan.

Indonesia juga mempercepat implementasi transformasi industri 4.0, serta memperluas insentif fiskal bagi sektor-sektor manufaktur dan energi bersih.

Keterkaitan Perang Dagang dengan Perpajakan di Indonesia

Perang dagang turut berdampak langsung pada penerimaan perpajakan Indonesia. Penurunan ekspor–impor menyebabkan penurunan pada bea masuk, PPN impor, serta PPh ekspor. Hal ini sempat terlihat pada 2024 ketika pendapatan perpajakan nonmigas melambat di tengah tren perlambatan global.

Selain itu, ketidakpastian investasi global membuat perusahaan multinasional menunda ekspansi ke Indonesia. Implikasinya, potensi PPh Badan dan PPN domestik ikut berkurang.

Sebagai respons, Indonesia melanjutkan reformasi pajak lewat Undang-Undang HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan), yang bertujuan menciptakan sistem pajak yang lebih efisien dan kompetitif. Pemerintah juga memperluas fasilitas tax holiday dan tax allowance, terutama untuk industri substitusi impor dan sektor yang berpotensi menggantikan peran Tiongkok dalam rantai pasok global.

Selain itu, digitalisasi perpajakan dan peningkatan kepatuhan sukarela menjadi strategi jangka menengah untuk menjaga ketahanan fiskal.

Kesimpulan: Peluang di Tengah Krisis

Tarif Trump dan perang dagang AS–Tiongkok bukan sekadar isu dua negara, tetapi fenomena global yang menantang arsitektur perdagangan dunia. Negara seperti Indonesia harus cermat menavigasi dampaknya, tidak hanya dengan kebijakan perdagangan, tetapi juga melalui penguatan sistem perpajakan dan daya saing industri.

Meski terdapat risiko perlambatan ekonomi, terbuka pula peluang besar: relokasi industri, diversifikasi mitra dagang, dan reformasi fiskal yang lebih sehat. Dengan strategi yang tepat dan respons cepat, Indonesia dapat menjadikan ketegangan dagang ini sebagai titik tolak untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Jika Anda memiliki pertanyaan terkait pajak perusahaan, Anda bisa klik link ini untuk memulai tahap awal konsultasimu.