INDOPAJAK.ID, Jakarta – Apakah “Trust” menjadi formula yang tepat untuk menaikkan tax ratio? Apa kendala dan tantangan dari tax ratio di Indonesia? Indopajak telah merangkum untuk anda.

Latar Belakang

Tax ratio di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir cenderung stagnan bahkan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pemerintah. Tax ratio sendiri adalah perbandingan antara penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dan menjadi indikator penting dalam menilai kapasitas fiskal suatu negara. Di Indonesia, tax ratio sempat berada di atas 11% pada awal 2010-an, namun beberapa tahun terakhir hanya berkisar di angka 9–10%, bahkan sempat turun hingga di bawah 9% pada masa pandemi COVID-19. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan dalam optimalisasi penerimaan pajak, baik dari sisi kepatuhan Wajib Pajak maupun dari perluasan basis pajak.

Rendahnya tax ratio juga mengindikasikan masih tingginya potensi pajak yang belum tergali secara maksimal. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan seperti Undang-Undang HPP, reformasi administrasi melalui Coretax, serta perluasan digitalisasi sistem pelaporan. Namun, upaya tersebut belum cukup untuk mendorong peningkatan tax ratio secara signifikan. Kondisi shortfall atau tidak tercapainya target penerimaan pajak menjadi sinyal penting bahwa dibutuhkan strategi yang lebih komprehensif: mulai dari pembinaan UMKM, penegakan hukum pajak, hingga edukasi dan kolaborasi yang erat dengan sektor swasta dan masyarakat.

Bagaimana Rasa “Trust” Menjadi Penting

Tax ratio yang rendah bisa mencerminkan lebih dari sekadar kurangnya penerimaan pajak, juga dapat menjadi cerminan dari rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam sistem perpajakan yang berbasis self-assessment, partisipasi aktif dan sukarela dari Wajib Pajak sangat bergantung pada keyakinan bahwa pajak yang mereka bayarkan terkelola secara transparan, adil, dan berdampak nyata bagi pelayanan publik. Ketika masyarakat merasa tidak mendapatkan imbal balik yang sepadan atau meragukan integritas pengelolaan anggaran negara, maka kepatuhan pajak bisa melemah dan menyebabkan penurunan tax ratio.

Di sisi lain, masyarakat yang melihat bahwa pajak terpakai dengan efektif untuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial cenderung akan lebih patuh dan berkontribusi secara sadar. Maka dari itu, tax ratio yang stagnan atau rendah perlu dijadikan bahan evaluasi oleh pemerintah bukan hanya dalam aspek teknis penerimaan, tetapi juga dalam membangun ulang kepercayaan publik. Transparansi anggaran, akuntabilitas pejabat publik, serta penyampaian hasil nyata dari penggunaan APBN adalah kunci penting untuk meningkatkan tax morale dan tax ratio di masa depan.

Voluntary Compliance dan Coretax

Rasio Pajak yang rendah juga bisa disebabkan oleh kurang matangnya implementasi tools pajak yang ada di Indonesia. Mulai dari regulasi yang dinamis atau bisa berubah atau ada perubahan tanpa adanya evaluasi mendalam. Bahkan hingga adanya layanan perpajakan digital yang prematur seperti Coretax.

Mengutip apa yang Sabar L. Tobing sampaikan dalam acara diskusi perpajakan KOSTAF FIA UI pertengahan Juni 2025, menurutnya implementasi Coretax seharusnya bisa belajar dari apa yang pemerintah lakukan saat meluncurkan e-Faktur. Kembali melihat ke tahun 2015, peluncuran e-Faktur rilis secara sporadis dan bertahap, mulai dari pulau Jawa, hingga perlahan ke wilayah provinsi yang lain. Argumentasi ini membantu menggambarkan bahwa peluncuran serentak pada Coretax menjadi sebuah langkah yang kurang efektif mengingat kendala yang ada pada Coretax.

Berbicara mengenai kepatuhan, Voluntary compliance atau kepatuhan sukarela merupakan kunci utama dalam menciptakan sistem perpajakan yang efektif dan efisien. Ketika Wajib Pajak sadar dan jujur melaporkan tanpa paksaan atau tekanan, proses administrasi perpajakan dapat berjalan lebih ringan. Hal ini memungkinkan otoritas pajak seperti Direktorat Jenderal Pajak untuk memfokuskan tenaga pada edukasi dan pengawasan strategis, bukan sekadar penegakan. Dengan meningkatnya kepatuhan sukarela, penerimaan negara pun menjadi lebih stabil dan berkelanjutan. Sekaligus memperkuat hubungan saling percaya antara pemerintah dan masyarakat.

Kesimpulan

Kesimpulannya, tax ratio Indonesia yang cenderung menurun menjadi sinyal penting bahwa kapasitas perpajakan nasional masih menghadapi berbagai tantangan. Baik dari sisi administrasi maupun kepercayaan masyarakat. Perlu ada solusi praktis, seperti penyempurnaan sistem administrasi perpajakan melalui penguatan Coretax. Agar pelaporan dan pembayaran pajak menjadi lebih sederhana, transparan, dan terintegrasi. Upaya mendorong voluntary compliance harus kuat melalui edukasi pajak yang masif, serta peningkatan akuntabilitas penggunaan APBN. Dengan kombinasi reformasi teknologi dan pembangunan kepercayaan, Indonesia memiliki peluang besar untuk meningkatkan tax ratio secara konsisten dan adil.

Jika Anda memiliki pertanyaan terkait pajak perusahaan, Anda bisa hubungi Indopajak dan gunakan kode IDPJKARTKL untuk konsultasi gratis.